Partai Nasional Demokrat: Deklarasi Partai Nasdem - Manifesto Partai Nasdem

Partai Nasional Demokrat: Deklarasi Partai Nasdem - Manifesto Partai Nasdem: Sesuai dugaan penulis selama ini, akhirnya Ormas Nasdem “menjelma” menjadi Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Selasa (26/7/2011). Par...

Surya Paloh: Saya Tak Ingin Jadi Capres

• Penulis :
• Indra Akuntono
• Kamis, 28 November 2013 | 13:09 WIB                           





KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan dirinya tak memiliki niat menjadi calon presiden. Secara tegas, dia menyampaikan bahwa dirinya berharap ada pemimpin baru di tahun depan yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Saya tidak ingin jadi capres, sampai hari ini. Dalam niat, dalam pikiran, dalam hati tidak ada," kata Paloh, dalam seminar politik di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013). 

Ia menyampaikan, calon pemimpin selanjutnya harus memiliki semangat kuat, upaya kerja keras, dan keikhlasan dalam bekerja. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki visi, dan telah menyelesaikan semua urusan pribadinya, baik itu keluarga, bisnis, maupun partai yang dibesutnya. 

"Saya tidak ingin jadi capres, soalnya saya khawatir saya tidak memenuhi kualifikasi yang saya berikan sendiri," pungkasnya. 

Lebih jauh, Paloh menyayangkan sejumlah tokoh yang saat ini hanya sibuk melakukan pencitraan tanpa visi, arah, dan ide memberi gagasan yang jelas. Bagi Paloh, para tokoh yang hanya sibuk melakukan pencitraan tak akan membawa dampak apa pun dalam semangat membangun bangsa. 

"Kalau pencitraan, apa saja dilakukan. Joget-joget, loncat-loncat, semua dilakukan,," selorohnya                                                              
•  

Empat Partai Keruk Uang dari Proyek SKK Migas

Jumat, 29 November 2013 10:51 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat partai besar di DPR terungkap mengeruk uang dari sejumlah proyek di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan terdakwa Komisaris Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (28/11/13), saat tersangka Deviardi alias Ardi (pelatih golf) memberikan kesaksiannya.

Adalah Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moch Rum yang mengonfirmasi soal telepon yang diterima Ardi dari Direktur KOPL Singapura Widodo Ratanachaitong.

"Apakah Widodo pernah menyampaikan bahwa tender minyak di SKK Migas itu akan dibikin seperti arisan untuk partai-partai, dalam arti partai biru, partai merah, partai kuning, dan partai hijau?," tanya Jaksa Rum kepada Ardi merujuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Ardi membenarkan Widodo pernah menelepon dan menyampaikan hal tersebut. Dia menjelaskan, kepadanya Widodo menyampaikan informasi yang didapat Widodo dari orangnya di SKK Migas bahwa nanti pemenang lelang minyak akan digilir dari perusahaan yang dibawa oleh Partai Biru, Merah, Kuning, dan Hijau.

"Jadi benar ada percakapan itu," kata Ardi.

Diketahui, pertanyaan Ketua JPU Moch Rum merujuk pada poin 80 BAP Ardi yang diperiksa sebagai saksi untuk Simon pada Jumat, 27 September 2013.

Di BAP yang salinannya diperoleh wartawan, tertuang rekaman percakapan dan transkip percakapan Widodo dengan Ardi pada Jumat, 28 Juni 2013.

Dalam BAP tersebut, Ardi secara jelas menyebutkan partai-partai apa yang dimaksud Widodo dengan Partai Biru, Merah, Kuning, dan Hijau itu.

"Yang dimaksud dengan biru, kuning, dan merah oleh Saudara Widodo dalam percakapan tersebut adalah pemenang lelang kedepannya adalah orang-orang yang dibawa oleh Partai Demokrat, Partai PDI Perjuangan, dan Partai Golkar bergilir. Bahwa saya tidak mengetahui pasti. Namun informasi itu berasal dari saudara Widodo dan saya hanya mendengar informasi saja," kata Ardi dalam BAP.

Masih dalam BAP, dia melanjutkan bahwa arisan pemenang itu ingin dilakukan oleh Akhmad Syakhroza (Deputi Pengendalian Keungan SKK Migas saat itu). Bahkan Syakhroza sudah mengumpulkan bawahannya di minyak untuk menggilir pemenang tender.

"Saat itu saudara Akhmad Syakhroza menelepon saudara Widodo dan menceritakan bahwa saudara Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas saat itu) sudah pasrahkan ke saudara Akhmad Syakhroza," kata Ardi.

Widodo, kata Ardi, menceritakan bahwa saat itu juga langsung menanyakan kepada Akhmad Syakhroza, "Bukannya dengan Pak Rudi, atau ke Pak Agus Sapto (Kepala Divisi Komersil Minyak SKK Migas saat itu) kok malah bapak."

Kemudian kata Ardi, Akhmad Syakhroza menjawab kepada Widodo, "eh iya karena Pak Rudi sudah pasrahin itu semua ke saya, percuma bapak lapor ke Agus Sapto."

Masih dalam BAP yang sama, Ardi mengatakan kepada penyidik, Widodo kemudian mengirim BlackBerry Messenger (BBM) ke Rudi Rubiandini terkait ulah Syakhroza tersebut.

"Bapak mau percaya apa tidak bapak cek sendiri deh," ujar Ardi menirukan pesan BBM yang diceritakan Widodo dalam sadapan tersebut.

Rudi dengan serius menanggapinya dengan membalas BBM. "Gila saya enggak loh mas WID," kata Ardi menirukan Widodo yang menyampaikan pesan BBM Rudi.

Penulis: Edwin Firdaus

Editor: sanusi

Bupati Banyuwangi Dinilai Langgar UU Minerba

Oleh: Ahmad Munjin

ekonomi - Rabu, 19 April 2006 | 13:27 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pengalihan izin eksplorasi dan operasi produksi tambang emas Tumpang Pitu, dari PT Indo Multi Niaga (IMN) kepada PT Bumi Suksesindo dinilai melanggar Undang-undang Minerba.

Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut telah disetujui oleh Bupati Banyuwangi. Persetujuan itu dinilai melanggar Undang-Undang Pertambangan No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 93 ayat 1 UU No 4 Tahun 2009 menyebutkan, pemegang IUP dan IUP Khusus (IUPK) tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pasal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24/2012 pasal 7 huruf A.

PP tersebut menyatakan, (1) pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain (2) pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mengatakan, undang-undang pertambangan melarang pengalihan IUP kepada pihak lain. Tujuannya, supaya IUP itu tidak diperjualbelikan.

Larangan ini untuk memastikan agar IUP yang sudah diterbitkan segera direalisasikan oleh investor. “Boleh saja sebagian saham diserahkan kepada pihak lain, namun saham tidak boleh dialihkan seluruhnya, itu sama dengan peralihan IUP,” ujar Dede.

Kementerian ESDM sendiri telah melakukan sosialisasi regulasi pelarangan pengalihan IUP tersebut. Seharusnya kepala daerah sudah memahami hal ini. Dede mengakui, masih banyak pelanggaran terkait penerbitan IUP. “Ini memicu persoalan dan menyebabkan ketidakpastian hukum,” katanya.

Namun demikian, kenyataannya, Bupati Banyuwangi telah memberikan persetujuan pengalihan IUP Tumpang Pitu dari PT Indo Multi Niaga (IMN) kepada PT Bumi Suksesindo (BSI).

Persetujuan kepada IMN itu berdasarkan SK No 188/9/KEP/429.011/2010 dan 188/10/KEP/429.011/2010, kedua SK itu bertanggal 25 Januari 2010. Sedangkan untuk BSI berdasarkan SK No 188/709/KEP/429.011/2012 dan 188/555/KEP/429.011/2012, bertanggal 28 September 2012.

Selain menyetujui pengalihan IUP, Bupati Banyuwangi juga memberikan persetujuan perubahan susunan kepemilikan saham berdasarkan SK No 545/764/429.108/2012 tertanggal 6 Desember 2012. Dengan persetujuan itu kepemilikan saham Bumi Suksesindo dikuasai PT Merdeka Serasi Jaya dengan memegang 95% saham dan sisanya dipegang PT Alfa Sukesindo.

Sementara itu, Executive General Manager Intrepid Tony Wenas mengatakan, Intrepid menggugat Bupati Banyuwangi di PTUN semata-mata karena adanya pelanggaran prosedural yang bertentangan dengan hukum.

Siapa pun, kata dia, baik asing maupun nasional berhak menggugat ke PTUN bila ada kesalahan prosedural yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingannya. “Permasalahan ini bukan soal kepemilikan asing atau nasional. Justru pelanggaran hukum atas pengalihan IUP melalui persetujuan Bupati Banyuwangi menyebabkan manfaat dan nilai tambah tambang Tujuh Bukit menjadi tertunda,” katanya.

Menurutnya, Intrepid sendiri hingga saat ini belum memiliki saham di Tumpang Pitu, namun IMN berjanji secara kontraktual bahwa akan menerbitkan 80% saham IMN kepada pihaknya, namun belakangan IMN tidak melakukannya dan malah mengalihkannya kepada pihak lain. “Jadi jelas kami ini telah ditipu,” tegasnya.

Terkait gugatan PTUN yang tengah berjalan di Jawa Timur, sesuai Pasal 4 UU PTUN disebutkan bahwa pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 (1) UU PTUN menyebutkan orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Disisi lain, Ahmad Ferial, Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi dan Pertambangan DPR RI, mengatakan, DPR RI bakal menyelidiki keputusan Bupati Banyuwangi tersebut. Selain itu, ia berpendapat, pemerintah pusat juga harus ikut bertanggungjawab karena IUP Tumpang Pitu telah sah didaftarkan.

“Semua pihak harus patuh aturan, bahwa setelah UU No 4 Tahun 2009 berlaku, proses peralihan IUP tidak boleh sembarangan. Misalnya, kalau mau dialihkan harus melalui proses lelang terlebih dahulu,” imbuhnya.

Rekomendasi Untuk Anda

---

• Yusril Prediksi Boediono Tersangka 2 Tahun Lagi
• Yusril: Boediono Tidak Bisa Mengelak

Bagaimana Nasib Surya Paloh Usai Interpid Kalah?

Kisruh Tambang Emas Banyuwangi

Oleh: Bachtiar Abdullah

ekonomi - Selasa, 12 November 2013

INILAH.COM, Jakarta – Kemelut perebutan pengelolaan tambang tembaga dan emas di “Tumpang Pitu” alias Bukit Tujuh di Kabupaten Banyuwangi sudah dimenangkan oleh IndoAust melawan tergugat Interpid. Bagaimana nasib Surya Paloh yang kabarnya memegang 5 persen saham Interpid?

Pendiri Partai Nasional Demokrat itu pada tahun lalu mendapat berkah berupa hibah saham dari Interpid Mines sebesar 5 persen atau 27 juta lembar saham. Belum jelas benar apakah hibah saham kepada Surya Paloh ini sudah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Interpid Mines dan Security Exchange Commission Australia, atau belum. Interpid Mines adalah perusahaan terbuka yang dicatatkan di bursa Sydney (Australia) dan Toronto (Kanada).

Apabila Paloh sudah secara resmi mengenggam 5 persen saham Interpid, maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (11/11/2013) yang memenangkan IndoAust dalam berpekara dengan Interpid, bisa berimbas terhadap Paloh.

Interpid oleh ketua majelis hakim diwajibkan membayar ganti rugi material sebesar AUS$ 3 juta dan immaterial sebesar AUS$ 10 juta. Pengacara Interpid Harry Pontoh menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.

Cerita Interpid ini berawal dari investor pertambangan Australia yang mau menanam modal di Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Sam Garett dan Paul Willis, warganegara Australia, membentuk IndoAust Pty Ltd dan menggandeng Emperor Mines untuk membentuk Interpid Mines Ltd. Mereka sepakat berinvestasi di tambang Tumpang Pitu.

Dua perusahaan ini kemudian bekerja sama dengan PT Indo Multi Niaga (IMN) dengan milik dua pemegang saham Indonesia yang memgang Izin Usaha Pertambangan dari Pemda Banyuwangi. Setelah investasinya bermasalah, belakangan IMN dijual kepada pemegang saham Indonesia yang dipimpin oleh Edwin Soeryadjaya, putera almarhum pendiri Astra Internasional William Soeryadjaya.

Edwin membentuk holdings company PT Merdeka Serasi Jaya (MSJ). Kemudian di bawah MSJ dibentuk PT Bumi Suksesindo yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untyuk mengelola Tumpang Pitu. Di dalam Bumi Suksesindo ada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang memegang 10 persen saham, seperti yang dituturkan oleh Cahyono Seto, Direktur Bumi Suksesindo kepada INILAH.COM, Selasa (12/11/2013).

Masuknya Surya Paloh dimaksudkan Interpid untuk mendapat dukungan pengaruhnya dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak lain yang berpekara, kata Peter Gray, analis saham Hartley’s Ltd yang berkedudukan di Perth, Asutralia Barat, seperti ditulis Australian Associated Press, 1 Agustus 2012. “Mereka ingin memainkan kartu seperti itu,” tambah Gray.

Surya Paloh di mata para pelaku bisnis Australia dianggap sebagai figur bisnis dan politik di Indonesia yang cukup kuat apalagi ia memiliki stasiun televisi Metro TV, Media Group yang menerbitkan koran Media Indonesia dan Lampung Post. Surya Paloh, menurut AAP, masih punya jaringan aktif di Partai Golkar, meskipun jelas ia adalah pendiri Nasdem.

Kabar lain yang belum dapat dikonfirmasikan menyebutkan Interpid akan membiayai penambangan batu bara milik Surya Paloh di Aceh sebagai sweetener, plus saham Interpid sebesar 27 juta lembar atau 5 persen.

Masyarakat Bisa Cek DPT di Website KPU

Taman Burung Cemara Asri Medan Sumatera Utara

Hitam Putih 28 Juni 2013 Raline Shah , Nola $ Ria

Presentasi kondisi hutan Flora Fauna Indonesia

Pesta Sempurna sang Dermawan

 Senin, 25 Maret 2013 (http://sumutpos.co)

Tujuh puluh empat tahun sudah genap usia tokoh Sumatera Utara, H Anif  Sabtu (23/3) lalu. Perayaan untuk mensyukuri nikmat tersebut pun digelar di Taman Burung komplek Cemara Asri. Keluarga, kerabat, para sahabat dan orang-orang yang mencintai sosoknya berdatangan untuk memberi selamat.

KELUARGA BESAR: Haji Anif befoto bersama anak, cucu serta cicitnya pada Perayaan Hari Ulang Tahunnya yang ke- 74 di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang Sabtu (23/3) lalu.

PESTA semakin sempurna karena tepat di tengah perayaan, ayah sembilan anak itu dianugerahi rekor oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kepemilikan lahan koloni bangau terluas di Indonesia. Penghargaan bernomor 5873/MURI/3/2013. Itu merupakan hasil dari jerih  payah pria yang kerap aktif terlibat dalam banyak kegiatan sosial itu.

“Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan bersama kita semua untuk merayakan ultah saya ke- 74. Semua sahabat dan rekan-rekan terutama anak dan cucu saya yang sudah hadir di sini saya ucapkan terima kasih. Saya selalu merasa kurang dalam memberi dan saya harap masih terus ada kesempatan untuk itu,” ujar H Anif saat memberi sambutan.

Sejak pukul 11.00 WIB, Sabtu siang itu para tamu undangan mulai berdatangan ke lokasi pesta. Anak-anak bersama cucunya lebih dulu tiba di lokasi. Cukup banyak yang hadir dari yang tua hingga muda ikut berbaur di lokasi pesta. Ini menandakan H Anif punya pergaulan yang luas. Hebatnya tak hanya dari Indonesia, para sahabatnya dari luar negeri juga ikut menyemarakkan pesta.

DR H Anif Shah: “Jangan Lakukan Tipu Muslihat”

Catatan
INGOT SIMANGUNSONG
DR H Anif Shah, Jumat 23 Maret genap berusia 68 tahun. Ayah sembilan anak dengan 31 cucu ini, masih kelihatan segar bugar dan cukup enerjik. Sebagai pengusaha yang cukup dikenal, ia sudah sangat banyak menolong orang tidak mampu. Ratusan anak asuhnya mendapatkan bantuan biaya pendidikan hingga ke perguruan tinggi. “Saya bersyukur karena masih bisa berguna bagi orang lain,” kata H Anif Shah saat menerima beritamedan’s weblog di rumah pribadinya di Jalan Pinus kompleks Cemara Asri, Medan.
Apa yang Bapak rasakan di usia 68 tahun ini?
Saya merasa sangat nikmat dan sangat bahagia sekali. Di usia saya yang ke-68 tahun, ternyata saya masih berguna bagi orang lain. Masih ada gunanya. Saya masih bisa membantu orang lain. Saya masih bisa menyenangkan hati orang lain.
Bisa Bapak jabarkan lebih jauh lagi kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasakan?

hbh iasma 1 bkt

Jejak Soeharto : Petualangan Politik Seorang Jenderal Godean

September, tahun 1945. Para pemuda Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang. Ibu Umiyah Dayino, 75 tahun, masih ingat sebuah pemandangan. Soeharto, eks tentara Peta, sering datang ke bilangan Pathook di Yogya. Sebuah kawasan yang kini terkenal sebagai pusat oleh-oleh bakpia ini, sekitar 50 tahun silam, menjadi sarang berkumpul pemuda-pemuda bawah tanah yang disebut Kelompok Pathook. Para pemuda itu berkumpul, berdiskusi, berbagi informasi, merakit senjata, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh partai. Penggerak-penggerak utama “geng” ini adalah Dayino, Koesomo Soendjojo, dan Denyoto. Semuanya kini sudah almarhum. Umiyah, yang tinggal di Ngabean, Yogya, adalah janda dari Dayino. “Dulu, rumah ini memang menjadi rumah kedua markas pemuda Pathook. Markas utama ada di rumah Koesomo Soendjojo, di Kampung Pathook,” katanya kepada TEMPO suatu sore.

Di situlah Soeharto sering mendengar orang berdiskusi. Memang tak sampai setiap hari, tapi ia bisa saja mampir dua kali seminggu. Ia tiba setiap pukul delapan malam dan dan bertahan sampai pukul tiga pagi. Itu semua dilakukan untuk “belajar politik” kepada Dayitno dan Soendjojo, yang dekat dengan para politisi sosialis. Adalah Marsoedi, seorang eks tentara Peta, yang memperkenalkan Soeharto kepada kelompok Pathook. “Pemuda Pathook itu seperti pemuda Menteng 31 Jakarta. Semua berkumpul di situ, apakah itu PKI atau yang lain,” tutur Marsoedi, mengenang. Ibrahim, 76 tahun, mantan anggota Pathook, masih ingat betul bahwa yang sering meladeni makanan atau minuman untuk Soeharto adalah seorang bernama Munir. Ia adalah Ketua Serikat Buruh. “Munir kemudian dijatuh hukuman mati oleh Soeharto, padahal mereka pernah sama-sama di Pathook,” kata Ibrahim. Jika wartawan menyempatkan diri melacak masa lalu Soeharto di Yogyakarta dan menemukan kembali aktivis-aktivis Kelompok Pathook dulu itu ada alasannya.

Rawagede Menggugat

Nullum crimen sine lege ~ Tak ada kejahatan tanpa hukum

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Uang Panas di SKK migas

NasDem copot Endriartono Sutarto karena ikut Konvensi Demokrat

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Selasa, 20 Agustus 2013

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Endriartono Sutarto menyatakan serius mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat. Hal itu diungkapkan mantan Panglima TNI tersebut melalui surat resmi yang disampaikannya kepada Partai NasDem.

"Pak En sudah memutuskan akan ikut konvensi itu, dan kita silakan saja itu keputusan politik, orang per orang," jelas Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capella, saat dihubungi wartawan, Selasa (20/8).

Atas keputusan itu, Rio pun menegaskan, partai telah mencopot jabatan Endriartono sebagai ketua dewan pertimbangan partai.

"Pak En mengirimkan surat, itu konteks ikut konvensi bukan yang lain. Karena itu kita bebas tugaskan. Jangan karena konvensi memerlukan konsen yang tinggi, Pak En tidak bisa bertugas sebagai ketua dewan pertimbangan," tegas dia.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat memang berencana mengundang Endriartono untuk ikut ajang penjaringan capres Demokrat untuk Pilpres 2014. Namun, komite konvensi belum memutuskan secara resmi siapa saja nama-nama yang benar-benar ikut dalam bursa peserta konvensi Demokrat.

merdeka.com

[ren]

Kawan Lama : Komentar Pejabat SKK Migas Soal Penangkapan Rudi Rubiandini

Rabu, 14 Agustus 2013                                                                                Anggi Kusumadewi

Ketika diangkat menjadi Kepala SKK Migas, SBY percaya Rudi kredibel.

VIVAnews – Penangkapan KPK atas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dini hari ini, Rabu 14 Agustus 2013, mengagetkan para anak buahnya. Rudi digelandang ke kantor KPK sekitar pukul 01.00 WIB bersama beberapa orang lainnya.

“Saya baru tahu informasi Bapak Rudi ditangkap. Saya tidak tahu apa kasusnya,” kata Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, kepada VIVAnews. Menurutnya, penangkapan Rudi ini kemungkinan akan sekalian dibicarakan dalam halal-bihalal di kantor SKK Migas pagi ini.

Untuk diketahui, sebelum ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala SKK Migas, Rudi lebih dulu menjabat Wakil Menteri ESDM selama tujuh bulan. 

Menurut Presiden, SKK Migas harus menjadi lembaga eksekutif tersendiri yang menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, transparan. “Yang bisa diaudit sehingga tak ada penyimpangan apapun dalam mengatur usaha hulu minyak dan gas bumi serta mengelola aset besar,” kata SBY.

Oleh karena itu ia memutuskan untuk menunjuk Rudi Rubiandini untuk menjadi Kepala SKK Migas itu setelah melalui tahapan wawancara dan uji kepatutan. “Kami pastikan orang ini betul-betul kredibel, akuntabel, dan  bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Maka saya  tetapkan Profesor Rudi Rubiandini menjadi kepala SKK Migas,” kata SBY.

Doctor of Engineering Bidang Teknik Perminyakan dari Technische Universitaet Clausthal Jerman itu dipercaya memimpin SKK Migas karena sebelumnya pernah bertugas di BP Migas selama tiga tahun.

Namun belum usai masa jabatannya, KPK menangkap Rudi. Ia diduga terkait kasus suap sebesar US$700 ribu. “Selain Rudi, ada 2 orang lainnya yang ikut kami tangkap. Total ada 3 orang yang ditangkap,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Kuasa Hukum Anas Minta KPK Periksa SBY dan Ibas

JAKARTA, KOMPAS.com — Firman Wijaya, kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait aliran dana Kongres Partai Demokrat 2010. Keduanya disebut sebagai tim pendukung Andi Alfian Mallarangeng yang saat itu menjadi kandidat calon ketua umum Partai Demokrat. 

"Kalau KPK concern mengusut aliran dana ke Kongres Demokrat, seharusnya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Edhie diperiksa juga," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2012). 

Firman mengatakan, pekan lalu, pihaknya telah menyampaikan compact disc (CD) berisi video iklan Andi Mallarangeng sebagai kandidat ketua umum. Anas meminta KPK mengusut sumber dana biaya iklan tersebut. 

"Hasil investigasi dari CD yang kita dapatkan, dalam video itu mereka berdua (SBY dan Ibas) menjadi tim pendukung. Jadi kalau kaitan kongres, semua di dalam itu diperiksa. Jangan mempersonalisasikan ini kongres Anas, kan kongres Demokrat," terangnya. 

Sementara itu, KPK sebelumnya menolak CD yang diserahkan Firman. KPK meminta, video dalam CD tersebut dijelaskan langsung oleh Anas. Namun, menurut Firman, tidak ada alasan KPK menolak CD itu. Firman meminta KPK segera memvalidasi barang bukti yang diserahkannya. 

"Kita berharap KPK tidak menolak barang bukti yang kita bawa. Tidak harus Anas, penasihat hukum juga berhak menyampaikan temuan. Seharusnya setiap barang bukti divalidasi oleh KPK," ujarnya. 

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hadiah tersebut diduga berupa Toyota Harrier dan hadiah lainnya yang belum diungkapkan oleh KPK. 

Kemudian, KPK mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010 dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. KPK juga telah memeriksa saksi lain yang berkaitan dengan kongres, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung yang bernama Yogi.

Editor : Caroline Damanik

Bom Vihara, Teroris Diduga Incar Tempat Ibadah Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bom meledak di Vihara Ekayana, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pengamat Intelijen Mardigu WP mengatakan bom tersebut bertujuan untuk membuat ketakuan di masyarakat.

"Kali ini dia nyerang dengan bom bermuatan 3 kilo, biasanya 20 kilo, 40 kilo  kalau ledakan kecil jelas bukan untuk membunuh. Niatnya dia hanya untuk buat ketakutan atau kebencian antarsesama, ini tujuan offensif," kata Mardigu ketika dihubungi, Senin (5/8/2013).

Mengenai alasan penyerangan Vihara, Mardigu mengatakan pelaku akan menyasar tempat ibadah lain. "Saya prediksi setelah vihara, dia akan menyasar pura, bisa juga ke gereja apa, ini sudah makin lebar. Dia hanya bikin ketakuatan," tuturnya.

Mardigu menduga kelompok teroris yang menaruh bom di Vihara berbeda dengan jaringan-jaringan sebelumnya. Namun ideologi tetap sama yakni memperbolehkan kekerasan hingga membunuh. "Sudah beda pemimpin, dan strategi tapi masih satu jalan pemikiran," tuturnya.

Sebelumnya, pada saat terjadi ledakan sekitar pukul 19.01 WIB, Minggu (4/8/2013) sekitar 300 umat sedang melakukan kebaktian. Bunyi ledakan pertama berada di depan pintu masuk tempat ibadah tepatnya dibelakang patung Budha Maitreya. Bahan peledak tersebut sebelum meledak sempat mengeluarkan asap.

Bunyi ledakan pun terdengar dan membuat jemaah kaget dan maju ke depan mendekati patung Budha yang berada di dalam ruang utama tempat ibadah. Saat itu, posisi jemaah dalam posisi membelakangi sumber ledakan karena patung budha utama berada di sebelah timur.  Tetapi mereka tetap melanjutkan ibadah dan biksu pun tetap melakukan ceramahnya.

Berselang beberapa menit, kembali terjadi ledakan di depan pintu ke dua, atau di halaman wihara tepatnya berada di belakang patung Budha Sakyamuni.

Setelah itu pihak wihara pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Beberapa saat petugas gegana pun tiba dan kembali menemukan satu buah bom dan diurai.

Surya-Ical Pastikan Media tidak Akan Jadi Alat Politik

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua pemilik media massa nasional Surya Paloh dan Aburizal Bakrie memastikan tidak akan menggunakan media massa sebagai kendaraan politik jelang Pemilu 2014 mendatang. Seperti diketahui, kedua tokoh ini adalah ketua umum partai yang akan bertarung pada tahun depan.

Surya yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem dan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar memastikan, jika keberadaan media massa adalah alat untuk mencerdaskan bangsa bukan sebagai instrumen politik. Surya menegaskan pengalamannya yang malang melintang sebagai pemiliki media akan tetap memastikan jika institusi pers haruslah independen.

"Kita, saya dan Ical senior. Kami pastikan itu, room (news room) yang tidak melanggar harus dioptimalkan. Kewajiban kita jelas lah, agar institusi media massa itu harus ikut serta mencerdaskan bangsa, juga harus independen. Saya rasa cita-cita kita masaih ada," kata Surya menjelang buka puasa bersama Ical di Kantor DPP NasDem, Rabu (10/7).

Saat ditanya mengenai mantan kader NasDem yang kini berlabuh di Partai Hanura Harry Tanoe yang juga merupakan pemilik media massa besar di Indonesia, Surya enggan berkomentar. "Kalau junior media massa HT. Kalau mau tanya HT, tanyalah ke dia," pungkas Surya. (Hafizd Mukti)

Editor: Agus Tri Wibowo

Display Blog Kawan Lama

Dimana Pemimpin

Siapa yang akan menduduki kursi RI 1 ?

         Ayo segera pilih ... jangan terlambat . Siapa cepat siapa dapat ............ he he he  !

Kenapa Demokrat berkeberatan melangsungkan KLB ?

April ini KPU sudah harus menerima calon caleg dari semua partai yang ikut Pemilu. Dan pengajuan calon caleg tersebut harus ditanda tangani Ketum dan Sekjen tiap partai . Tapi sampai saat ini Partai Demokrat belum juga mencari pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti jadi Ketum, karena dijadikan tersangka oleh KPK. Menurut AD/ART partai Demokrat untuk memilih ketua umum harus melalui Kongres Luar biasa. Tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat berkeberatan . Majelis berniat menunjuk salah satu kader pontensial.

Tiga Sekawan

   Foto kenangan2-an Tiga Sekawan yang sulit untuk dilupakan . Apa komentar anda ? 

Partai NasDem Terima 10 Kader Baru

Partai NasDem Terima 10 Kader Baru

Surya Paloh Target 17 Juta Anggota - Tribun Pontianak

Surya Paloh Target 17 Juta Anggota - Tribun Pontianak