Kamis, 16 Januari 2014

Surya Paloh optimistis NasDem 12 persen suara

Selasa, 14 Januari 2014



Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimistis partainya meraih 12 persen lebih suara bila melihat pergerakan para kader NasDem di Pulau Jawa dan di luarPulau Jawa.

"Persentase Partai NasDem di Pulau Jawa saat ini 9 persen. Sementara di luar Pulau Jawa hanya 3 persen. Kalau kenaikannya dapat mengimbangi atau naik sekitar 6 persen lagi, sedikit-dikitnya tambahan 3-4 persen saja, maka akan di atas 12 persen. Optimisme meningkatkan suara di luar Pulau Jawa itu jauh lebih tinggi," kata Surya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Surya menargetkan partainya masuk tiga besar pemenang Pemilu 2014, bila perolehan suara di luar Pulau Jawa mampu mengimbangi suara di Pulau Jawa.

"Semangat kader yang berkiprah di luar Pulau Jawa ini cepat sekali perkembangannya. Bagaimana positioning terakhir keberadaan partai ini dalam hasil-hasil survei yang cukup mempunyai akurasi dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Surya menjanjikan dalam tempo satu-dua bulan ke depan, para kader di luar Pulau Jawa dapat mengimbanginya.

"Dari 3,5 persen akan mendapatkan lompatan yang jauh sekali dalam waktu satu dua bulan ke depan," katanya.

Sementara itu dalam hasil survei Pol-Tracking Institute, yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Nasional Media Habit dan Riset Media Monitoring selama hampir satu tahun menyatakan Partai NasDem menempati posisi tertinggi partai dengan tone (nada) pemberitaan paling positif, yakni di atas 25 persen dari total berita semua partai politik (34,54 persen). 


"Saya terima kasih sekali dan membanggakan hati. Ini meningkatkan semangat kawan-kawan. Kita paling susah sekali kalau dipersepsikan dengan tone pemberitaan yang negatif. Terlepas dari benar tidaknya, begitu persepsi masyarakat pada pemberitaan negatif, sulit kita," demikian Surya Paloh. 
Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2014

Demokrat Dikabarkan Pecat Pasek dari DPR

Kamis, 16 Januari 2014 20:11 wib | Bagus Santosa - Okezone



JAKARTA- Partai Demokrat kembali mencopot loyalis Anas Urbaningrum dari kursi Parlemen. Anggota Komisi IX Fraksi Demokrat Gede Pasek Suardika dikabarkan dicopot dari keanggotaannya di DPR oleh DPP Partai Demokrat. 

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti membenarkan adanya kabar itu. Dia mengatakan surat penggantian Pasek sudah masuk ke Kesekjenan. 

Kata dia, surat penggantian tersebut masuk hari ini namun tertanggal Senin tanggal 13 Januari 2014 dan dikirimkan oleh DPP Demokrat. 

"Setelah kita terima surat (penggantian) ini, kami akan sampaikan ke pimpinan DPR. Nanti, pimpinan DPR akan kirim surat ke KPU karena mereka yang pegang data siapa perolehan suara berikutnya untuk menggantikan pak Gede Pasek," ujar Winantuningtyastiti kepada  wartawan, di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat Teuku Rifky Harsya membenarkan adanya pencopotan ini. Namun, dia belum mau membeberkan secara utuh soal pencopotan Pasek ini.

"Besok pagi kami ada rapat fraksi di KK2 (DPR). Bisa juga langsung dgn ibu Nurhayati di sana mas. Agenda pleno fraksi salah satunya itu (pencopotan Pasek). Cuma ada poin lainnya," ujarnya.
(ugo)

Senin, 13 Januari 2014

Anas Menyindir dan Melawan

Headline | Mon, Jan 13, 2014 13:03 | Jakarta, matanews.com

Anas Ditahan, Anas Pasrah
ANGGOTA Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok menilai penahanan Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, SBY sebagai tokoh sentral partai telah termakan hasutan para “sengkuni” internal Demokrat yang tidak menyukai Anas. “Anas jadi korban SBY. SBY jadi korban sengkuni,” ujar Mubarok ketika dihubungi Minggu 12 Januari 2014.
Mubarok mengatakan sudah sejak lama Anas menjadi target para sengkuni di sekitar SBY. Para sengkuni merasa Anas memiliki potensi besar maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi eksistensi para sengkuni yang tidak menyukai Anas. “Seandainya tidak ada masalah hukum, konvensi Demokrat tidak akan ada. Anas yang jadi capres,” ujarnya.
Tidak mudah menerjemahkan pernyataan terimakasih Anas kepada SBY sesaat sebelum dia ditahan KPK. Yang jelas, kata Mubarok, pernyataan itu merupakan gaya khas politik Jawa yang bisa ditafsirkan sebagai sindiran sekaligus perlawanan. “Dia merasa penahanannya karena masalah politik. Dan Anas bisa membuktikannya,” ujar Mubarok.
Mubarok percaya Anas tidak akan tinggal diam diperlakukan tidak adil oleh para sengkuni SBY. Anas, menurut Mubarok, bukan tipikal politisi yang gampang frustasi menghadapi masalah. “Dia tetap memandang ke depan. Dia percaya ada skenario manusia ada skenario Tuhan,” kata Mubarok.(amr-dbs-rep)

“RAKYAT DIMINTA BERSABAR KPK DITUNTUT BERTINDAK ADIL”

Fb @MATANEWS.com

1. Kita bahas sikap para senior, abangda / kakanda kami thdp korupsi dan gerakan yg kami lakukan selama 2 thn terakhir ini

2. Kemarin malam, saat rakyat Indonesia tengah tersedot perhatiannya pada detik2 penetapan penahanan anas urbaningrum, kami lakukan rapat

3. Rapat tsb dihadiri sejumlah purn jenderal dari berbagai matra, aktivis, lawyer, akademisi, LSM, wartawan senior, pengusaha, dll

4. Topik rapat malam kemarin adalah ttg kemungkinan batalnya pemilu/pilpres akibat konsekwensi putusan MK dan gejolak sosial politik

5. Saat MK putuskan pemilu/pilpres dilakukan serentak, sangat mungkin pemilu /pilpres dilaksanakan setelah Juli 14, bahkan bisa awal 2015

6. Pasti banyak pihak kecewa, tdk terima pengunduran pemilu-pilpres diundur, dan mungkin akan tempuh jalur inkonstitusional/langgar hukum

7. Meski TNI-POLRI mampu atasi keadaan dan gejolak sospol yg terjadi, namun dikhawatirkan ekses gejolak sospol itu mengganggu jadwal pemilu

8. Bisa2 jadwal pemilu-pilpres yg sdh mundur akan diundur lagi. Menunggu situasi sospol terkendali. Bisa berabe. Rakyat bakal marah lagi

9. Beberapa point hasil rapat tadi malam : 1. kami semua akan ikut bantu sosialisasi jika pemilu/pilpres diundur, 2. Semua harus tahan diri

10. 3. Setiap gejolak sosial politik dapat bereskalasi meluas, meningkat jadi kerusuhan /riots, huruhara, kekacauan hingga pergolakan sipil

11. Jika civil commotion terjadi dikhawatirkan ditunggangi pihak tertentu yg ingin terjadi disintegrasi bangsa, separatisme, balkanisasi dst

12. Jika sampai terjadi, kiamatlah NKRI. Ini tdk boleh terjadi, apa pun sebabnya, bgmn pun kejadiannya dan berapa pun harganya. Hrs dicegah

13. Kemungkinan pemilu-pilpres diundur sdh sgt terasa dari sikap cuek elit thdp kinerja KPU, kisruh EKTP, DPT, minimnya sosialisasi dst

14. Bahkan fenomena aneh, baru kali ini terjadi, dimana presiden tdk memberikan sambutan tahun baru ttg pelaksanaan pemilu 2014, diabaikan

15. Tdk pernah Presiden RI atau negara lain di dunia yg tdk beri sambutan tahun baru bertopik imbauan sukseskan pemilu yg akan diadakan

16. Tdk pernah terjadi suasana menjelang pemilu (87 hari lg) tanpa hiruk pikuk sosialisasi pemilu pilpres. Biasanya ramai slogan2/lagu2 dll

17. Tidak terdengar sosialisasi pemilu yg selalu kita dengar dulu.. Pemilihan umum telah memanggil kita ..semua rakyat menyambut gembira ..

18. Demikian juga dgn acara2 diskusi dan simulasi dlm sosialisasi pemilu, jarang terdengar. Di TVRI saja hny sesekali. Ga ada bergairah

19. Konvensi PD juga begitu, sepi kayak malam jumat kliwon di kuburan Karet Bivak. Tdk mungkin PD tak punya dana utk bikin konvensi meriah

20. Jadi, dalam beberapa bulan ke depan kita dihimbau untuk dapat bersikap sabar dan menahan diri, terutama terkait dgn hal2 sbb :

21. Pertama : keputusan MK yang memerintahkan revisi UU Pilpres dan pelaksanaan pemilu - pilpres secara serentak

22. Keputusan DPR yang menyerahkan revisi UU Pilpres kepada Presiden melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU /Perppu

23. Keputusan DPR menyerahkan revisi UU Pilpres kepada Presiden melalui Perppu berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu

24. Karena jika DPR yg berinisiatif merevisi UU Pilpres, pasti memerlukan waktu yang lama. Berbulan2. Blm lagi jika terjadi dinamika di DPR

25. Jk ketika Presiden akan terbitkan Perppu dan pasti terlebih dulu minta pendapat KPU, Bawaslu dll, disepakati pemilu mundur, mohon sabar

26. Kesabaran besar rakyat dituntut seandainya, dgn segala pertimbangan pemilu/pilpres terpaksa diundur 2015. Mohon jgn ribut & protes

27. Pasti ada elemen /kelompok masyarakat yg tdk setuju. Itu hal wajar. Serahkan semuanya pada mekanisme hukum dan demokrasi.

28. Bilamana ada provokasi kerusuhan (bukan provokasi antikorupsi seperti akun kami hehe), mohon jgn diladeni. Waspadai dan cermati

29. Setiap aksi massa, keributan atau kerusuhan meski berskala sangat kecil harus diantisipasi, diatasi, dipadamkan secepat mungkin

30. Jangan biarkan tumbuh embrio atau bibit kerusuhan sekecil apapun. Sgra laporkan ke aparat keamanan agar ditumpas tuntas

31. Sekali kita lengah, embrio berkembang menjadi aksi kerusuhan, akan lebih sulit kita menumpasnya. Isu dan rumors berkembang sgt cepat

33. Hancurnya profesionalisme, intergitas dan kredibilitas KPK dlm menangani korupsi, menjadi bahaya nyata meluapnya ketidakpuasan rakyat

32. Rapat kemarin malam juga menghasilkan kesimpulan bhw kinerja KPK dan aparat hukum yg jeblok sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan

34. KPK bisa tutupi kebobrokan pemberantasan korupsi, perlakuan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang dst, tapi rakyat dapat mengetahuinya

35. Akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kinerja KPK yang kian terkooptasi penguasa, istana dan elit politik, bisa jadi bumerang. Bahaya

36. Untuk mencegah kemarahan rakyat thdp KPK yang menyimpang tsb, kami sepakat, bhw KPK hrs lebih berani, tegas dan adil.

37. Siapa pun yang korupsi harus diusut secara benar, termasuk jika koruptornya adalah penguasa, elit, oknum TNI - Polri. Siapa saja. Sikat

38. Bahkan jika ada oknum TNI - Polri jenderal penuh sekali pun yg korupsi, KPK harus tindak tegas demi keadilan dan penguatan institusi

39. Korupsi di tubuh TNI dan Polri jika dibiarkan, sesungguhnya sangat membahayakan dan memperlemah institusi TNI - Polri. KPK harus basmi

40. Termasuk jika penghuni istana, kroni bahkan keluarga presiden / wapres sekali pun, jika korupsi juga harus ditindak tegas KPK.

41. Penegakkan hukum yang tegas, adil, non diskriminatif, profesional dan independen harus dikedepankan, termasuk pada kasus korupsi

42. Sungguh ironis jk KPK sibuk bertahun2 usut korupsi recehan, suap puluhan, ratusan juta atau sebuah mobil, tapi tdk sentuh korupsi kakap

43. Ironis jika KPK fokus pada korupsi receh yg tdk ada buktinya, tp enggan usut korupsi2 ratusan miliar / triliunan yg buktinya segudang

44. Juga sungguh ironis presiden habiskan waktu, energi bahkan intervensi & kooptasi KPK hny utk urusan korupsi receh mantan ketum partainya

45. Sementara kasus korupsi ketua harian, sekjen, mantan bendum, menteri2, kroni2, kerabat bahkan keluarganya sendiri seabrek. Triliunan

46. Di tengah2 kondisi kritis bangsa &sensitifitas rakyat yang memuncak, janganlah pertontonkan pesta pora korupsi, kemunafikan&kezaliman

47. Disaat rakyat diminta kesabaran luar biasa utk menerima putusan MK, Perppu, pemilu mundur dst..jgnlah penguasa bertindak semena2

48. Inga ..inga ..inga...hukum yang mati akan lahirkan pengadilan rakyat. Dan penguasalah yang menjadi sasaran amuk rakyat. Sadarlah.

49. Dan rakyat tahu, gugatan yusril ke MK paska OTT Ketua MK dan perppu MK, adalah pesanan penguasa. Jgn hina kecerdasan rakyatmu sendiri

50.Jgn pura2 bersih, cuci tangan, pontius pilatus. Rakyat tahu, Tuhan pasti tahu. Saatnya kita semua utamakan nasib rakyat & bangsa.


(Anas Menyindir dan Melawan)
http://matanews.com/2014/01/13/anas-menyindir-dan-melawan/
Suka ·  ·