Minggu, 14 Desember 2014

Presiden Jokowi Segera Kunjungi Banjarnegara

Bidik 3,5 Juta Pemilih, NasDem Buka Lowongan Kader Untuk Disekolahkan

Minggu, 14 Desember 2014 15:17 WIB
Bidik 3,5 Juta Pemilih, NasDem Buka Lowongan Kader Untuk Disekolahkan

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - DPW Partai NasDem Jatim mulai membuka lowongan untuk calon kader partai.
Ini sebagai upaya agar dalam pemilu 2019 nanti, NasDem meraih dukungan 3,5 juta suara dari warga Jatim.
Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendy Choirie mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya mengharuskan setiap pengurus dapat merangkul minimal 14 orang sebagai kader.
Jika itu serius dilakukan mulai sekarang, pihaknya optimis empat tahun mendatang jumlah kader akan meningkat hingga dua kali lipat.
"Pada pemilu sebelumnya jumlah pemilih partai NasDem di Jatim ada 1,6 juta pemilih. Dengan modal ini, kita harapkan pada pemilu 2019 nanti pemilih mencapai 3,5 juta orang," ujarnya, di Kantor DPW Partai NasDem, Minggu (14/12/2014), di sela-sela acara Konsolidasi DPD Partai NasDem se-Jatim.
Dalam konsolidasi yang dihadiri seluruh ketua dan dewan penasehat DPD NasDem se-Jatim, pengurus DPW dan Ketua DPP Bidang Media & Komunikasi Publik Sri Sajekti Sudjunadi, ini mengusung tema, "Membangun struktur dan kultur partai yang kuat dan responsif".
Menurut Gus Choi, agar lowongan pendaftaran sebagai kader partai NasDem tersebut diketahui masyarakat, pihaknya minta setiap DPD di 38 kabupaten/kota memasang spanduk tentang lowongan penerimaan kader di daerah masing-masing.
Selain lewat spanduk, sejumlah strategi sosialisasi door to door maupun lewat pengajian juga harus dilakukan.
"Saya berharap, para pengurus benar-benar menunjukkan loyalitas dan keseriusannya di NasDem," tegasnya.
Ditambahkan, selain di Jatim, DPP Partai NasDem juga membuka 'lowongan' kader untuk ditempatkan sebagai pengurus dan disebar ke seluruh daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan permintan di daerah masing-masing.
"Jadi DPP buka lowongan untuk pengurus. Sementara DPW untuk kaderisasi," imbuh pria kelahiran Gresik ini.
Kata Gus Choi, kaderisasi partai harus terus dilakukan. Sehingga mereka yang nantinya lolos dan masuk sebagai kader Partai NasDem akan disekolahkan.
"Usai ditraining itulah, mereka akan mendapat sertifikat dan kartu tanda anggota Partai NasDem untuk legalitas sebagai kader," terang politisi yang juga mantan jurnalis ini. (Mujib Anwar)

Sabtu, 13 Desember 2014

Yance Tuding Surya Paloh Dalang Penangkapan Dirinya

 |
BANDUNG – Mantan Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, menduga penangkapan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp42 miliar didalangi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Hal itu diungkapkan Yance saat diwawancarai wartawan sesudah menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejati Jawa Barat, Jumat 12 Desember 2014.
“Dulu tahun 2009 saya mendampingi dan mendukung Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kami satu paket. Saya jadi Ketua Golkar Jabar, tapi beliau gagal. Kemudian beliau marah pada saya karena tidak ikuti di Partai NasDem,” tuturnya.
Menurutnya, Jaksa Agung, HM Prasetyo, yang juga berasal dari Partai NasDem tak bisa dilepaskan dari peran yang membuatnya kini dihadapkan di meja hijau. Yance menegaskan, jika memang terdapat unsur keadilan maka dapat dipastikan dirinya bisa lepas dari jeratan hukum.
“Ini kasus lama empat tahun lalu. Pada kasus ini berkas anak buah saya, Daddy Haryadi (Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu) sudah bebas, bahkan sampai MA sudah inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya Yance ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI sejak 5 Desember 2014. Namun baru delapan hari Yance harus dipindahkan ke Kejati Jabar sejak terhitung hari ini. Yance telah berstatus tersangka sejak 13 Desember 2010 dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem pada 2004.
Ada tiga terdakwa lainnya yang diduga terlibat. Ketiganya yakni Agung Rijoto pemilik SHGU Nomor 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung, mantan Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi, dan mantan Wakil Ketua P2TUN yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Mohammad Ichwan.(rif)

Jumat, 17 Oktober 2014

Ini Pesan Surya Paloh untuk 35 Anggota DPR Asal Nasdem



JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partainya untuk memegang teguh janji dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang amanah.
"Saya berpesan kepada para anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem untuk memegang teguh janjinya menjadi wakil rakyat yang amanah," kata Surya saat ditemui sebelum acara pengucapan sumpah dan pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2014-2019 di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutipAntara.
Menurut dia, 35 politisi Partai NasDem sebagai anggota DPR terpilih harus dapat mengadakan perubahan bagi negara dan bangsa ke arah yang lebih baik serta menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya mengingatkan untuk benar-benar mereka menyadaripositioning dan arti keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat," ujar dia.
Menurut Surya, mereka harus memberi keteladanan, baik sikap mereka, tutur bahasa, maupun perilaku mereka. Kalau anggota DPR dari Partai Nasdem tidak memberikan suatu perubahan keteladanan, maka tidak ada bedanya mereka dengan politisi lain.
Ia pun menekankan betapa pentingnya keberadaan DPR sebagai lembaga yang dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Bila DPR dianggap tidak lagi merepresentasikan wakil dari rakyat itu sendiri, hal itu tidak baik bagi kelangsungan demokrasi.
"Bagaimanapun institusi parlemen kita ini harus tetap mendapatkan kehormatan di tengah kehidupan kebangsaan kita," ujar Surya.

Rabu, 15 Oktober 2014

Surya Paloh: Kader Nasdem yang Kunker ke Luar Negeri akan Dipecat



Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 36 kader Partai Nasdem berhasil menjadi anggota DPR Periode 2014-2019. Agar mereka bisa bekerja maksimal untuk konstituen, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palohmenegaskan akan memecat anggotanya yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

"Segera dan saya telah perintahkan fraksi untuk larang dan ikut dalam kunker ke luar negeri sepanjang APBN kita defisit," tutur Surya Paloh di DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/10/2014).

Dia menegaskan apa yang diucapkan tidak sekadar perintah yang tanpa konsekuensi dan akan ada sanksi bagi mereka yang melanggar instruksi tersebut. 

"Kalau ada yang ikut kunker, dipecat. Kita nggak main-main," tegas Paloh.

Paloh menjelaskan, dirinya telah menyerahkan para anggota DPR dari Nasdem ke tangan Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat. Keputusan yang diambil oleh fraksi pun merupakan kepanjangan tangan dari DPP.

"Saya harapkan Nasdem sebagai partai baru bawa suasana kebatinan baru untuk perbaiki citra resmi yang hari ini pencitraannya tidak membanggakan hati. Ini misi penting yang harus direpresentasikan Nasdem. Program resmi DPR dalam kunker ke luar negeri, Nasdem dilarang. Apa pun bentuknya selama masih defisit," tandas Paloh. (Sss)
Credit: Rinaldo

Minggu, 06 Juli 2014

Jokowi Umrah, JK Pilih Pulang Kampung Saat Masa Tenang



Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 2 Joko Widodo berencana umrah untuk mengisi masa tenang jelang Pilpres 2014. Lalu apa yang akan dilakukan cawapres pendamping pria yang karib disapa Jokowi itu, Jusuf Kalla atau JK?

JK mengaku ingin beristirahat di kediamannya. Lalu setelah itu, dia akan langsung bertolak ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Setelah debat capres, saya istirahat. Besoknya pulang kampung ke Makassar, istirahat di sana," ujar JK usai rapat dengan Jokowi dan timses di Jalan Subang nomor 3A, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2014).

JK mengatakan, pasangan politiknya Jokowi akan umrah pada Minggu 6 Juli. Jokowi akan berada di Tanah Suci selama 2 hari. Mantan Walikota Solo itu kembali ke tanah air sebelum hari pencoblosan pada 9 Juli 2014.

Sedangkan hari Sabtu ini, Jokowi dan JK akan menghabiskan waktu di Ibukota. Setelah latihan penguasaan materi, pasangan nomor urut 2 ini bakal mendatangi konser Salam 2 Jari di Gelora Bung Karno. Dari sana, keduanya bakal menghadiri debat pamungkas capres-cawapres di Hotel Bidakara.

"Ini kan di Gelora Bung Karno. Kemudian debat. Selesai itu saya istirahat. Pak Jokowi umrah," ucap JK. (Sss)

(Nadya Isnaeni )


Tags :  PILPRES 2014  JUSUF KALLA  JOKOWI-JK

Sabtu, 05 Juli 2014

Partai Nasdem Resmi Berkoalisi dengan PDI

Senyum Jokowi-JK Saat Dengar Kemenangan di Arab Saudi




Liputan6.com, Jakarta - Relawan capres dan cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK mengklaim pasangan usungannya itu berhasil meraih mayoritas suara pemilih di Pilpres 2014 yang digelar di Arab Saudi pagi tadi. Pilpres di luar negeri memang dilaksanakan sebelum pencoblosan di tanah air 9 Juli 2014, yakni pada 4-6 Juli 2014.

Berdasarkan hasil survei exit poll yang digelar relawan, Jokowi-JK berhasil meraih suara 81% di Arab Saudi. Sementara capres lawan, Prabowo-Hatta hanya mengantongi suara sebanyak 14%. Sedangkan suara tak sah mencapai 5%. Mendengar kabar baik ini, Jokowi pun semringah.

Jokowi mengaku senang dengan perolehan tersebut. Namun dia tetap akan menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya bagus. Kurang lebih dalamnya juga sama. Di luar WNI, di sini juga WNI. Nanti dilihatlah, jangan mendahului. Tunggu saja 9 Juli," ucap Jokowi di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2014).

Sama seperti Jokowi, sang cawapres Jusuf Kalla atau JK juga girang. "Apalagi di dalam negeri, di luar aja menang," ujar JK sambil tersenyum.

Selain di Arab Saudi, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut juga mengaku mendapatkan laporan kemenangan di Qatar dan China. Menurutnya, berita baik ini bisa terjadi karena adanya dukungan media sosial yang jaringannya menjangkau dunia internasional.

"Di Twitter kan ramai kemarin hastag #AkhirnyaMilihJokowiJK berarti benar itu," ujar JK.

Bahkan menurut JK, maraknya kampanye hitam tidak akan mempengaruhi pilihan rakyat. Dia dan jajarannya juga akan berusaha menjaga Pilpres nanti berlangsung dengan bersih dan aman.

"Begini, susah melawan rakyat dan kita akan menjaga Pilpres ini berlapis. Untuk saksi resmi kita akan menugaskan relawan-relawan," tuturnya. (Sss)

(Nadya Isnaeni )


Tags :  PILPRES 2014  JOKOWI-JK

Siap Menerima Sanksi, Ribuan Kader Nasdem Dukung Prabowo




REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ribuan kader Nasdem memilih membelot untuk mendukung capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka pun siap menerima sanksi apapun dari partai.

Dukungan diberikan melalui deklarasi dukungan simpatisan Nasdem Kota Cirebon, di lapangan bulutangkis RW 01 Kegiren Kelurahan/Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Sabtu (5/7).

Dalam deklarasi itu, mereka sepakat untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta. Mereka menilai, Prabowo sosok  yang mumpuni, tegas dan tidak mau diinjak negara asing.

''Prabowo-Hatta akan membawa bangsa ini lebih maju. Kami siap memenangkan pasangan Prabowo-Hatta,'' tegas Ketua Relawan Nasdem, M Ichwan Malik.

Ichwan menjelaskan, keputusan untuk mendukung Prabowo-Hatta itu  diberikan dari ketiga daerah pilihan (Dapil) di Kota Cirebon. Pihaknya mengaku siap menerima sanksi apapun dari partai, termasuk sanksi berupa pemecatan.

Senin, 26 Mei 2014

Ini nama 35 caleg DPR terpilih Partai Nasdem



Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno penetapan kursi partai politik dan calon DPR dan calon anggota DPD terpilih di Kantor KPU, Jakarta. Masing-masing komisioner KPU secara bergantian berbagi membacakan perolehan kursi.

"Secara resmi (caleg terpilih) akan disampaikan ke DPP partai politik, tembusan calon anggota DPR. Bagi calon DPD disampaikan kepada bersangkutan. Nama-nama tersebut keanggotaannya akan diresmikan dengan Keputusan Presiden," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantor KPU, Rabu (14/5).

Berdasarkan rapat pleno penetapan perolehan kursi caleg DPR oleh KPU, Partai NasDem mendapatkan 35 kursi DPR dari 35 daerah pemilihan (Dapil).

Kontestan baru pada pemilu 2014 ini, mendapatkan suara sah nasional 8.402.812. Berikut calon terpilih DPR dari Partai NasDem sesuai daerah pemilihan.


Dapil Aceh I: Bahtiar Ali 38.820 suara
Dapil Aceh II: Zulfan Lindan 23.748 suara
Dapil Sumut I: Prananda Surya Paloh 46.233 suara
Dapil Sumut II: Sahat Silaban 67.555 suara
Dapil Sumut III: Ali Umri 39.948 suara
Dapil Sumbar I: Andre Saifoel 38.249 suara
Dapil Sumsel II: Irma Suryani 68.128 suara
Dapil Bengkulu: Patrice Rio Capella 86.405 suara
Dapil Lampung II: Tamanuri 76.081 suara
Dapil Kepulauan Riau: Nyat Kadir 55.384 suara
Dapil DKI Jakarta III: Ahmad Sahroni 60.683 suara
Dapil Jabar IX: Supiadin Aries Saputra 14.099 suara
Dapil Jateng I: Fadoli 41.185 suara
Dapil Jateng II: Prasetyo 51.999 suara
Dapil Jateng III: Donny Imam Priambodo 42.491 suara
Dapil Jateng VI: Choirul Muna 66.131 suara
Dapil Jateng VII: Amelia Anggraini 48.039 suara
Dapil Jatim II: Hasan Aminuddin 190.226 suara
Dapil Jatim IV: T. Taufiqulhadi 22.075 suara
Dapil Jatim V: Kresna Dewanata Phrosakh 52.413 suara
Dapil Jatim VI: Mohammad Mahardika Suprapto 14.376 suara
Dapil Jatim VII: Yayuk Sri Rahayuningsih 34.291 suara
Dapil Jatim VIII: Soehartono 43.700 suara
Dapil Jatim IX: Slamet Junaedi 167.733 suara
Dapil Banten I: Tri Murny 36.571 suara
Dapil NTB: Kurtubi 37.889 suara
Dapil NTT I: Jhony G Plate 33.704 suara
Dapil NTT II: Fiktor Bungtilu Laiskodat 77.555 suara
Dapil Kalbar: Syarief Abdullah ALK 73.774 suara
Dapil Kalteng: Hamdhani 29.633 suara
Dapil Kaltim: Achmad Amins 35.142 suara
Dapil Sulteng: Ahmad HI M Ali 109.021 suara
Dapil Sulsel II: Akbar Faisal 47.940 suara
Dapil Sulsel III: M luthfi A Mutty 39.828 suara
Dapil Papua: Sulaeman L Hamzah 80.623 suara
[bal]

Jusuf Kalla: Jokowi Capres, Bisa Hancur Negara Ini

Rabu, 30 April 2014

Partai Nasdem Resmi Berkoalisi dengan PDI

Pilih Partai No : 1

MENGEJAR ‘MANDAT LANGIT’, KISAH PRABOWO SUBIANTO


HINGGA sejauh ini, memasuki pekan ketiga setelah pemungutan suara pemilihan umum legislatif, terkesan kuat bahwa Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto berbagi peluang fifty-fifty dengan Jokowi untuk memenangkan kursi RI-1. Meskipun, tetap tak tertutup peluang bagi tokoh lainnya yang juga ikut ‘berburu’ mandat di medan yang sama. Apalagi, saat ini kegiatan negosiasi politik –tepatnya, mungkin aksi dagang sapi– untuk mencari pasangan koalisi berlangsung setengah rasional saja. Pertimbangan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara, cenderung dikalahkan oleh semata kalkulasi keuntungan subjektif partai dan kelompok politik masing-masing. Maka pencapaian pasangan Presiden-Wakil Presiden terbaik dan paling ideal –berdasarkan kemampuan dan kualitas tokoh– misalnya, sulit bahkan mustahil tercapai, karena perbedaan subjektivitas (kepentingan sempit) partai-partai pendukung.
LETNAN JENDERAL PRABOWO SUBIANTO. "Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya... Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998." (Sumber foto, Tempo)
LETNAN JENDERAL PRABOWO SUBIANTO. “Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya… Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998.” (Sumber foto, Tempo)
            Walau memiliki peluang yang relatif sama, Jokowi dan Prabowo, memiliki perbedaan ketokohan yang diametral berbeda. Prabowo masih cukup beraroma tentara dan tergolong agresif, sementara Jokowi masih ‘cukup Jawa’. Dan ada lagi satu perbedaan yang sangat menonjol di antara keduanya. Bila Prabowo Subianto memiliki begitu banyak ‘sejarah’ –baik yang menguntungkan maupun yang kontroversial dan bisa menjadi beban– maka sebaliknya, Jokowi minim ‘sejarah’ yang diketahui publik. Orang hanya mengetahui bahwa Jokowi pernah menjadi Walikota Solo yang prestasinya sempat diapresiasi oleh sebuah lembaga internasional sebagai salah satu walikota yang termasuk terbaik di dunia.
Di Jakarta, orang masih harus menunggu bukti prestasi Jokowi sebagai Gubernur DKI yang baru seumur jagung. Tetapi kedekatan dan pendekatannya terhadap rakyat dalam tempo singkat bisa cukup mempesona, karena dianggap banyak berbeda dengan gaya kepemimpinan (yang menjemukan, menjengkelkan dan mengecewakan) para penguasa selama ini. Namun pesona itu juga sekaligus membangkitkan ekspektasi yang luar biasa tinggi, sehingga juga dibayangi oleh kemungkinan kekecewaan yang juga luar biasa besarnya nanti bila ia salah langkah. Katakanlah, ia berhasil memenangkan ‘mandat langit’ dari rakyat –yang secara retoris digambarkan sebagai penyampai suara Tuhan di bumi– tetapi kemudian tidak bisa segera memenuhi tuntutan ekspektasi rakyat, bisa diperkirakan apa yang terjadi. Mungkin ia akan menghadapi gelombang ‘kemarahan’ yang lebih besar, karena ini merupakan kekecewaan kedua rakyat terhadap pemimpin yang berhasil merangsang ekspektasi tinggi. Belum lagi manuver dari partai politik lainnya, bahkan manuver akrobatik internal partai pendukung utamanya sendiri, PDIP.
Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh pertama pemicu ekspektasi tinggi berkat ‘keberhasilan’ politik pencitraannya. Terhadap periode pertama kepresidenannya, rakyat masih mendua sikap. Tapi terhadap periode keduanya, ia memicu kekecewaan lebih besar. Untuk sebagian, tercermin dari nyaris gagalnya Partai Demokrat mempertahankan eksistensi. Hanya faktor x di tengah pelaksanaan pemilihan umum 2014 ini yang menolong partai tersebut untuk tidak terbanting jauh ke bawah. Apakah faktor x juga akan berhasil menolong partai SBY ini dalam keikutsertaan bermain pada arena pemilihan presiden mendatang ini, merupakan suatu tanda tanya tersendiri yang menarik dan perlu dicermati.
Prabowo dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Di antara ‘beban’ sejarah yang tak mudah dilepas dari pundak Prabowo Subianto, adalah kasus penculikan dan penghilangan aktivis kritis di masa kekuasaan mertuanya, Jenderal Soeharto. Peristiwa itu, sejauh ini masih separuh jelas separuh gelap. Kenyataannya, masih terdapat sejumlah orang yang dianggap diculik atas perintah Jenderal Prabowo Subianto, hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemungkinan besar sudah tewas, namun tak pernah ditemukan jasadnya, seperti misalnya Dedi Hamdun suami artis film Eva Arnaz. Para keluarga korban penculikan dan penghilangan orang di masa-masa akhir kekuasaan Soeharto itu, bisa bersiap-siap untuk acara penguburan kasus kejahatan atas HAM itu, bila Prabowo Subianto yang berhasil menjadi Presiden RI mendatang.
            Upacara ‘penguburan’ yang sama juga akan terjadi untuk upaya pengungkapan teka-teki kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan fisik dan perkosaan dalam Peristiwa Mei 1998. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto. Nama mereka, dalam konteks peristiwa tahun 1998 itu, juga sempat disinggung Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan dalam buku biografinya,Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (Hendro Subroto, Penerbit Buku Kompas, 2009).
            Namun, ‘beban’ sejarah yang paling berat, tentu adalah ‘percobaan kudeta’ yang sempat akan dilakukannya terhadap Presiden BJ Habibie masih di hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden, 22 Mei 1998. (Baca juga, Indonesia 2014: Dari Anomali ke Anomali, socio-politica.com, March 4, 2014). Sejak Habibie bertambah dekat dengan Soeharto –yang sering dipujinya sebagai SGS, Super Genius Soeharto– ia banyak ‘dimusuhi’ lingkaran Soeharto lainnya, termasuk kalangan arus utama militer. Tetapi Letnan Jenderal Prabowo –menantu Soeharto– justru memberikan dukungan di tengah kelangkaan kepada kehadiran Habibie di lingkaran Soeharto. Untuk ini Prabowo menjadi bagian dari hanya sedikit kalangan jenderal yang bersedia menjalin kedekatan dengan teknolog pesawat terbang itu. Dukungan Prabowo dan sedikit saja dari kalangan jenderal itu, toh cukup memadai untuk keberlangsungan gagasan-gagasan bidang iptek BJ Habibie di tahun-tahun terakhir masa Soeharto. Lebih dari itu, secara menakjubkan, BJ Habibie yang juga memiliki sayap pendukung utama lainnya, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bisa memenangkan kesempatan dalam kompetisi calon Wakil Presiden bagi Soeharto untuk masa jabatan 1998-2003.
Semula berita upaya kudeta Mei 1998 dibantah Prabowo, tetapi setelah sekian tahun, mulai diakuinya meskipun sebagian dengan gaya bercanda. Kenapa akhirnya kudeta tak jadi dilakukan? Selain soal perhitungan taktis, agaknya peranan ayahandanya, Professor Soemitro Djojohadikoesoemo, sebagai faktor pencegah amat besar. Begawan ekonomi dengan pengalaman internasional itu pasti tahu betul bahwa bilamana puteranya yang Letnan Jenderal itu melakukan kudeta, ia akan ditolak dan dimusuhi oleh negara-negara barat yang suka atau tidak suka merupakan kekuatan penentu secara global. Dan mungkin saja, tindakan seperti itu bertentangan dengan hati nurani sang professor yang berlatarbelakang politik sosialis ‘kanan’ itu.
KERUSUHAN MEI 1998. "Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto." (foto download)
KERUSUHAN MEI 1998. “Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, yang melakukan penelusuran segera setelah peristiwa terjadi, antara lain memunculkan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam rangkaian peristiwa tahun 1998 itu. Bersama Prabowo, beberapa nama lain juga sejauh ini belum formal terungkap peranannya dalam kerusuhan Mei 1998 itu, meski telah disebut-sebut dalam laporan TGPF, yakni Mayor Jenderal (waktu itu) Sjafrie Sjamsuddin dan Jenderal Wiranto.” (foto download)
            Tentu menjadi pertanyaan, apakah seorang yang berlatarbelakang militer agresif, dan pernah mencoba melakukan kudeta, bisa merubah dan membentuk kembali dirinya sebagai seorang Presiden di suatu negara yang berkeinginan membangun supremasi sipil berdasarkan sistem demokrasi? Apalagi dengan belajar dari ketidakberhasilan seorang militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk berubah menjadi pemimpin sipil memerlukan terlalu banyak kompromi dan persuasi yang  sering salah tempat dan salah waktu?
            Kecemasan BJ Habibie, Mei 1998. Menurut Letnan Jenderal Sintong Panjaitan, Prabowo datang ke Istana pukul 15.00 Jumat 22 Mei 1998, setelah mendengar dari Fanny Habibie –adik kandung BJ Habibie– bahwa dirinya dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Prabowo datang ke Istana mengendarai tiga mobil Landrover bersama 12 orang pengawalnya. “Bagi Prabowo masuk ke Istana tidak menjadi masalah, karena cukup banyak perwira Pasukan Pengamanan Presiden yang mengenal dirinya. Namun pada waktu Prabowo masuk, para petugas agak tegang.” Berdasarkan prosedur, para tamu presiden harus menunggu dulu di lantai dasar, untuk diperiksa dan ‘disterilkan’. Tapi, Prabowo langsung naik lift menuju lantai 4, tanpa ada petugas yang berani mencegahnya.
Mendengar laporan mengenai apa yang dilakukan Prabowo, penasehat militer presiden, Letnan Jenderal Sintong Panjaitan memberi perintah kepada petugas agar mencegah Prabowo yang bersenjata lengkap masuk ke ruang presiden sebelum dirinya memberi izin. Sintong dengan cepat menganalisis kedatangan Prabowo siang itu, terkait dengan pencopotan dari jabatan Panglima Kostrad. Menurut Sintong, “terdapat tiga kemungkinan; yaitu pertama, Prabowo akan menerima; Kedua, ia akan menawar; Dan ketiga, ia akan menolak perintah.” Padahal, dalam kamus militer sebenarnya hanya ada satu pilihan, yaitu siap melaksanakan perintah. Sintong juga menganggap sangat janggal bila dalam situasi semacam itu Presiden BJ Habibie harus berhadapan dengan Prabowo yang bersenjata lengkap.
Sintong memerintahkan perwira petugas agar meminta dengan sopan dan hormat pada Prabowo untuk menyerahkan senjatanya. Dalam waktu yang sama disiapkan petugas berpakaian preman tapi bersenjata lengkap di lantai 4 untuk menurunkan Prabowo dengan paksa ke lantai dasar seandainya ia menolak menyerahkan senjatanya. Ternyata, Prabowo tidak berkeberatan menyerahkan senjatanya –pistol yang tertambat di kopelrimnya, magasen peluru, pisau rimba dan beberapa peralatan lainnya– kepada petugas.
Baik BJ Habibie maupun Sintong Panjaitan, kelak di kemudian hari menceritakan dalam bukunya masing-masing, apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan di ruang presiden sore itu. Namun penuturan-penuturan itu tidak cukup lengkap menggambarkan beberapa momen penting yang terjadi, dan bagaimana sesungguhnya BJ Habibie ‘memahami’ dan memaknai esensi insiden itu. Akan tetapi, mungkin tidak banyak diketahui, bahwa hanya dalam hitungan satu atau dua jam sesudahnya Presiden BJ Habibie meminta waktu bertemu di suatu tempat dengan seorang duta besar negara barat (Eropa) yang cukup penting, yang saat itu bertugas di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan duta besar itu, BJ Habibie menyampaikan kecemasan-kecemasannya tentang apa yang telah dan mungkin akan dilakukan Letnan Jenderal Prabowo pasca peristiwa sore itu di Istana. Agaknya, BJ Habibie menyampaikan sejumlah curahan hati, serta, katakanlah semacam permintaan terkait keamanan dan keselamatannya. Sang duta besar menangkap adanya kecemasan yang cukup berkadar tinggi dari BJ Habibie, terhadap ancaman yang diucapkan maupun maupun tersirat dari bahasa tubuh Prabowo Subianto kala itu. Sang duta besar bisa memahami dan menganggap pantas bila BJ Habibie sangat cemas setelah pertemuan dengan Prabowo itu.
Tapi bagaimana sesungguhnya, tingkat kecemasan BJ Habibie dan bagaimana ia menilai tingkat potensi bahaya yang ada saat itu, tentu hanya BJ Habibie sendiri yang paling mengetahui. Mungkin BJ Habibie perlu membagi informasi peristiwa 22 Mei 1998 itu, dan bagaimana ia menilai sosok Prabowo Subianto sebagai seorang pemimpin yang kini menjadi salah satu tokoh yang berkemungkinan menjadi seorang Presiden melalui Pemilihan Umum Presiden 9 Juli mendatang. Itu akan menjadi masukan berharga bagi para calon pemilih, terkait masa depan bangsa dan negara ini. Tanpa informasi dan konfirmasi yang lebih lengkap dan terbuka, mungkin publik hanya bisa meraba-raba apa yang dimaksud BJ Habibie dengan kriteria Presiden Indonesia mendatang, yang menurutnya sebaiknya adalah tokoh muda. Apakah BJ Habibie sedang mengisyaratkan suatu bahaya bila tokoh-tokoh ‘senior’  tertentu yang ada saat ini dibiarkan menjadi Presiden, termasuk Prabowo? Prabowo memang masih berpenampilan muda, namun usiaya jelas bukan muda lagi. (socio-politica.com)
*Tulisan ini samasekali tidak terkait dengan tujuan pendiskreditan tokoh. Dasar utama semata-mata menggali informasi yang benar tentang tokoh. Tulisan berikutnya, mengenai tokoh-tokoh lainnya yang sedang disiapkan atau mempersiapkan diri dalam proses mencari ‘mandat langit’ dari rakyat, baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden.

Jumat, 11 April 2014

"PROYEKSI CAPRES/CAWAPRES VERSI KOALISI CIKEAS"


Fb @MATANEWS.com

 1. Kita bahas hasil pemilu, tokoh2 potensial capres dan kemungkinan koalisi ya ..media2 banyak salah dalam menganalisa
 2. Pertama hasil pemilu. QC bukan hasil perhitungan riel atau resmi. Hitungan KPU pasti beda dgn QC. Meski bedanya tdk akan terlalu jauh
3. Kita asumsikan beda hasil KPU dgn QC adalah sebesar margin error yg ditetapkan masing2 lemabaga survey yg lakukan QC, yakni 1-2%.
 4. Kita asumsikan juga, PDIP dan PKB yang punya basis massa pemilih dominas Jawa, konsekwensinya harga kursi DPR PDIP dan PKB "sangat mahal"
5. Artinya, untuk mendapat 1 kursi DPR di Jawa, diperlukan ratusan ribu suara pemilih sah. Mini 80 ribuan. Sangat beda dgn kursi luar jawa
 6. Luar Jawa, utk 1 kursi DPR cukup puluhan ribu, rata2 di atas 30 ribu suara sdh dapat 1 kursi, bahkan ada yg cukup dgn belasan ribu suara
7. Propinsi lain yang cukup mahal harga kursinya adalah Bali dan Sumut hampir sama dgn Jawa. Dan lagi2 keduanya adalah basis massa PDIP
8. Dengan fakta politik seperti itu, perolehan suara PDIP 19%, hanya menghasilkan kursi DPR maksimum      14 - 15% kursi DPR
 9. Demikian juga halnya dgn PKB, meski meraih 9% suara, kursi DPR PDIP max hanya 6-7% saja.    Bahkan PKB mungkin hanya dapat 5% kursi DPR
10. Informasi perolehan kursi DPR ini sangat penting, karena syarat partai utk mengajukan pasangan capres - cawapres : min 25% suara ATAU .
. 11. Syarat pengajuan capres-cawapres min 25% suara atau 20% kursi DPR. Jika tdk, maka partai itu harus bergabung dgn partai lain : KOALISI
 12. Partai apa bergabung dgn partai apa, akan sangat ditentukan faktor2 sbb : ideologi, latar belakang, tokoh/ ketua partai dan deal2
 13. Faktor Ideologi misalnya : akan sangat sulit PDIP bergabung dgn Golkar atau dgn Demokrat. Ideologinya beda.
14. Faktor latar belakang : PDIP dan Golkar tdk pernah akur, PDIP dgn PD juga tdk pernah akur. Ga bakalan terjadi koalisi diantara mereka
15. Faktor Tokoh Partai misalnya : tdk mungkin PD bergabung dgn PDIP. Megawati dan SBY seperti air dan minyak, Tom and Jerry : "musuhan"
16. Dari fakta politik tsb : tidak mungkin PDIP koalisi dgn PD dan Golkar atau sebaliknya. PDIP hanya bisa koalisi dgn partai diluar itu
17. Dari latar belakang &deal2 sebelum pemilu : bakal koalisi sdh terlihat nyata, hasil pemilu jg jelas, kalau anda cermat membacanya hehe
18. Dari hasil pemilu, latar belakang dan deal2 sebelumnya, jelas TERBACA koalisi besar (istana/cikeas) sesungguhnya terjadi hehe
19. Terlihat jelas partai2 "sekoci/satelit PD" raih suara signifikan, yakni : PKB, PAN dan PKS. Gerindra "partai mitra PD" jg melonjak tajam
 20. Gabungan PD, Gerindra, PKB, PAN, PKS = > 40% suara. Bgmn dgn Golkar ? PG mah tergantung tarif. Ada uang ada barang (dukungan) 22. Golkar akan pragmatis. Ketumnya ARB tdk bakal jadi capres. Sdh hancur di dalam dan luar negeri. Kartu mati. Kalau cawapres, bolehlah 23. Kok Golkar tetap menang? Bahkan mungkin jadi peraih kursi terbanyak di Senayan? Ingat, golkar itu siapa. Partai Orba yg mengakar, mapan 24. Selama Golkar tdk dibubarkan, selamanya pula golkar tdk akan pernah turun jadi partai kecil. Min 15% kursi DPR sdh jadi jatah Golkar 25. Mesin golkar tercanggih. Kader2 golkar "sgt berpengalaman & paling berkualitas". 1 agta DPR Golkar setara dgn 2-3 agta DPR partai lain 26. Nah, PDIP mau koalisi kemana ? Nasdem. Partai ini semula akan jadi partai sekoci /satelit Jokowi jk kemarin Megawati tolak dukung Jokowi 27. Mafia konglo2 cina dipimpin James Riady dgn GodFather antoni salim, sdh siap2 alih uang& dukungan ke Nasdem, jika PDIP/Mega tolak Jokowi 28. Nasdem dipimpin surya paloh dgn Jusuf Kalla di belakang layar. Apakah akan koalisi dgn PDIP? Belum tentu. Karena Jokowi batal nyapres 29. Keterpaksaan Megawati beri dukungan (bukan mencapreskan) Jokowi, diikuti syarat : jokowi akan jadi capres PDIP jika dpt > 25% suara 30. Ternyata jokowi effect jeblok. Rakyat sdh tahu jokowi itu tdk berkualitas, tdk berintegritas, cacat moral, hny boneka cina dan pembohong 31. Jokowi akan jadi capres PDIP jika mafia2 cina dan arkansas connection bisa beri jaminan tertulis Jokowi bisa direkayasa jadi presiden 32. Meski begtu, Megawati tentu tdk percaya bgtu saja. Konsesi dan kompensasi yg diajukan megawati kpd mafia konglo cina pasti sangat besar 33. Konsesi itu bisa jadi adalah : wakil Jokowi harus dari PDIP (nanan atau puan), biaya kampanye /pemenangan pilpres ditanggung semua, .. 34. Megawati berhak menentukan mayoritas agta kabinet dan jabatan2 strategis lain, Mega berhak ikut mengendalikan pemerintahan, dst dst 35. Puncaknya adalah Megawati akan ajukan diri sendiri sbg capres dan jokowi sbg cawapres, dgn tugas khusus Jokowi : urus jabodetabek 36. Intinya : mafia konglo cina dan arkansas connetion akan mati kutu dibikin Megawati gara2 kegagalan Jokowi. Bravo Mega ! Congrats !! 37. Tahukah anda siapa pemenang sejati dalam pemilu kali ini ? Dia adalah Presiden SBYudhoyono ! SBY tetap pegang kendali dan semua kartu 38. Sadar bhw PD secara "legitimasi dan opini politik" tdk boleh raih suara besar (akan timbul gejolak), partai sekoci/mitra yg dibesarkan 39. PKB adalah partai anak kandung SBY. Sbg jaminan, muhaimin dikawal Rusdi Kirana, atas perintah SBY. Done ! Mission has accomplished ! 40. PAN adalah partai besan. Utk jamin rencana SBY sukses, Hatta diberikan sumber daya pemenangan pemilu. Mission has accomplished too ! 41. Bgmn dgn PBB ? Partai ini anak angkat SBY. Seharusnya diloloskan PT, tapi plan A (The Red Plan batal), Yusril /PBB tdk lagi dibutuhkan. 42. PKS adalah partai koalisi SBY dlm keterpaksaan. Daripada Anis Matta, Hilmi, Gatot, Irwan dan aher dikriminalisasi KPK, join deh dgn SBY 43. Gerindra adalah partai mitra sby, sejak kesepakatan awal saat Pansus DPR anti mafia pajak, 2 thn lalu. Plus deal2 Prabowo sbg successor 44. SBY - Prabowo sdh deal dan dipertajam saat pertemuan terakhir di Cikeas. Karena hanya duet SBY - Prabowo yg sanggup hadang mafia cina 45. SBY - Prabowo sadar benar bahaya mafia konglo cina + arkansas connection dibalik Jokowi dgn menumpang (jadi parasit) di PDIP 46. Mafia Konglo2 cina indonesia dibantu cina connection, punya target maks : jokowi presiden (boneka), Target minimal : Prabowo gagal RI 47. Apakah Koalisi SBY - Prabowo ini akan langgeng di pilpres? Bisa ya bisa tidak. Berikut ini analisa sementaranya : 48. Analisa dimulai dgn premis sbb : 1. Cawapres Prabowo harus tokoh yg benar2 dipercaya SBY 2. Menjamin kepentingan2 sby dan cikeas 49. Dari Premis tadi, siapa cawapres Prabowo yg akan disodorkan SBY ? Ani SBY, Agus SBY atau Gita Wirjawan ? Pramono EW mustahil. 50. Tetapi SBY juga punya keyakinan Prabowo sulit menang jadi presiden. Semua cara akan dilakukan mafia konglo cina gagalkan prabowo 51. Dari keyakinan SBY itu, ada kemungkinan SBY main dua kaki : ajukan capres sendiri. Siapa ? Bu Ani SBY. Bisa menang ? Sangat mungkin 52. Ditengah2 ketiadaan capres ideal (mungkin ini juga hasil rekayasa SBY hehe), Bu Ani akan muncul sbg alternatif Presiden RI !! 53. Karena, baik pemilu mau pun pilpres, peran SBY dalam menentukan siapa pemenangnya, masih sangat dominan. Kenapa? Nanti kita bahas heuheu 54. Bgmn dengan Golkar? ARB mah akan jual dukungan pada pembeli harga tertinggi. ARB dan Golkar tetap jadi King Maker saja. Luar biasa SBY ! 55. Pilpres 2014 sgt menarik, dinamis & penuh kejutan hehe .. Maka bacalah yg tersirat, jgn terpukau yg kasat mata. Sekian dulu. MERDEKA BUNG! "PROYEKSI CAPRES/CAWAPRES VERSI KOALISI CIKEAS" Fb @MATANEWS.com 1. Kita bahas hasil pemilu, tokoh2 potensial capres dan kemungkinan koalisi ya ..media2 banyak salah dalam menganalisa 2. Pertama hasil pemilu. QC bukan hasil perhitungan riel atau resmi. Hitungan KPU pasti beda dgn QC. Meski bedanya tdk akan terlalu jauh 3. Kita asumsikan beda hasil KPU dgn QC adalah sebesar margin error yg ditetapkan masing2 lemabaga survey yg lakukan QC, yakni 1-2%. 4. Kita asumsikan juga, PDIP dan PKB yang punya basis massa pemilih dominas Jawa, konsekwensinya harga kursi DPR PDIP dan PKB "sangat mahal" 5. Artinya, untuk mendapat 1 kursi DPR di Jawa, diperlukan ratusan ribu suara pemilih sah. Mini 80 ribuan. Sangat beda dgn kursi luar jawa 6. Luar Jawa, utk 1 kursi DPR cukup puluhan ribu, rata2 di atas 30 ribu suara sdh dapat 1 kursi, bahkan ada yg cukup dgn belasan ribu suara 7. Propinsi lain yang cukup mahal harga kursinya adalah Bali dan Sumut hampir sama dgn Jawa. Dan lagi2 keduanya adalah basis massa PDIP 8. Dengan fakta politik seperti itu, perolehan suara PDIP 19%, hanya menghasilkan kursi DPR maksimum 14 - 15% kursi DPR 9. Demikian juga halnya dgn PKB, meski meraih 9% suara, kursi DPR PDIP max hanya 6-7% saja. Bahkan PKB mungkin hanya dapat 5% kursi DPR 10. Informasi perolehan kursi DPR ini sangat penting, karena syarat partai utk mengajukan pasangan capres - cawapres : min 25% suara ATAU .. 11. Syarat pengajuan capres-cawapres min 25% suara atau 20% kursi DPR. Jika tdk, maka partai itu harus bergabung dgn partai lain : KOALISI 12. Partai apa bergabung dgn partai apa, akan sangat ditentukan faktor2 sbb : ideologi, latar belakang, tokoh/ ketua partai dan deal2 14. Faktor Ideologi misalnya : akan sangat sulit PDIP bergabung dgn Golkar atau dgn Demokrat. Ideologinya beda. 15. Faktor latar belakang : PDIP dan Golkar tdk pernah akur, PDIP dgn PD juga tdk pernah akur. Ga bakalan terjadi koalisi diantara mereka 16. Faktor Tokoh Partai misalnya : tdk mungkin PD bergabung dgn PDIP. Megawati dan SBY seperti air dan minyak, Tom and Jerry : "musuhan" 17. Dari fakta politik tsb : tidak mungkin PDIP koalisi dgn PD dan Golkar atau sebaliknya. PDIP hanya bisa koalisi dgn partai diluar itu 18. Dari latar belakang &deal2 sebelum pemilu : bakal koalisi sdh terlihat nyata, hasil pemilu jg jelas, kalau anda cermat membacanya hehe 19. Dari hasil pemilu, latar belakang dan deal2 sebelumnya, jelas TERBACA koalisi besar (istana/cikeas) sesungguhnya terjadi hehe 20. Terlihat jelas partai2 "sekoci/satelit PD" raih suara signifikan, yakni : PKB, PAN dan PKS. Gerindra "partai mitra PD" jg melonjak tajam 21. Gabungan PD, Gerindra, PKB, PAN, PKS = > 40% suara. Bgmn dgn Golkar ? PG mah tergantung tarif. Ada uang ada barang (dukungan) 22. Golkar akan pragmatis. Ketumnya ARB tdk bakal jadi capres. Sdh hancur di dalam dan luar negeri. Kartu mati. Kalau cawapres, bolehlah 23. Kok Golkar tetap menang? Bahkan mungkin jadi peraih kursi terbanyak di Senayan? Ingat, golkar itu siapa. Partai Orba yg mengakar, mapan 24. Selama Golkar tdk dibubarkan, selamanya pula golkar tdk akan pernah turun jadi partai kecil. Min 15% kursi DPR sdh jadi jatah Golkar 25. Mesin golkar tercanggih. Kader2 golkar "sgt berpengalaman & paling berkualitas". 1 agta DPR Golkar setara dgn 2-3 agta DPR partai lain 26. Nah, PDIP mau koalisi kemana ? Nasdem. Partai ini semula akan jadi partai sekoci /satelit Jokowi jk kemarin Megawati tolak dukung Jokowi 27. Mafia konglo2 cina dipimpin James Riady dgn GodFather antoni salim, sdh siap2 alih uang& dukungan ke Nasdem, jika PDIP/Mega tolak Jokowi 28. Nasdem dipimpin surya paloh dgn Jusuf Kalla di belakang layar. Apakah akan koalisi dgn PDIP? Belum tentu. Karena Jokowi batal nyapres 29. Keterpaksaan Megawati beri dukungan (bukan mencapreskan) Jokowi, diikuti syarat : jokowi akan jadi capres PDIP jika dpt > 25% suara 30. Ternyata jokowi effect jeblok. Rakyat sdh tahu jokowi itu tdk berkualitas, tdk berintegritas, cacat moral, hny boneka cina dan pembohong 31. Jokowi akan jadi capres PDIP jika mafia2 cina dan arkansas connection bisa beri jaminan tertulis Jokowi bisa direkayasa jadi presiden 32. Meski begtu, Megawati tentu tdk percaya bgtu saja. Konsesi dan kompensasi yg diajukan megawati kpd mafia konglo cina pasti sangat besar 33. Konsesi itu bisa jadi adalah : wakil Jokowi harus dari PDIP (nanan atau puan), biaya kampanye /pemenangan pilpres ditanggung semua, .. 34. Megawati berhak menentukan mayoritas agta kabinet dan jabatan2 strategis lain, Mega berhak ikut mengendalikan pemerintahan, dst dst 35. Puncaknya adalah Megawati akan ajukan diri sendiri sbg capres dan jokowi sbg cawapres, dgn tugas khusus Jokowi : urus jabodetabek 36. Intinya : mafia konglo cina dan arkansas connetion akan mati kutu dibikin Megawati gara2 kegagalan Jokowi. Bravo Mega ! Congrats !! 37. Tahukah anda siapa pemenang sejati dalam pemilu kali ini ? Dia adalah Presiden SBYudhoyono ! SBY tetap pegang kendali dan semua kartu 38. Sadar bhw PD secara "legitimasi dan opini politik" tdk boleh raih suara besar (akan timbul gejolak), partai sekoci/mitra yg dibesarkan 39. PKB adalah partai anak kandung SBY. Sbg jaminan, muhaimin dikawal Rusdi Kirana, atas perintah SBY. Done ! Mission has accomplished ! 40. PAN adalah partai besan. Utk jamin rencana SBY sukses, Hatta diberikan sumber daya pemenangan pemilu. Mission has accomplished too ! 41. Bgmn dgn PBB ? Partai ini anak angkat SBY. Seharusnya diloloskan PT, tapi plan A (The Red Plan batal), Yusril /PBB tdk lagi dibutuhkan. 42. PKS adalah partai koalisi SBY dlm keterpaksaan. Daripada Anis Matta, Hilmi, Gatot, Irwan dan aher dikriminalisasi KPK, join deh dgn SBY 43. Gerindra adalah partai mitra sby, sejak kesepakatan awal saat Pansus DPR anti mafia pajak, 2 thn lalu. Plus deal2 Prabowo sbg successor 44. SBY - Prabowo sdh deal dan dipertajam saat pertemuan terakhir di Cikeas. Karena hanya duet SBY - Prabowo yg sanggup hadang mafia cina 45. SBY - Prabowo sadar benar bahaya mafia konglo cina + arkansas connection dibalik Jokowi dgn menumpang (jadi parasit) di PDIP 46. Mafia Konglo2 cina indonesia dibantu cina connection, punya target maks : jokowi presiden (boneka), Target minimal : Prabowo gagal RI 47. Apakah Koalisi SBY - Prabowo ini akan langgeng di pilpres? Bisa ya bisa tidak. Berikut ini analisa sementaranya : 48. Analisa dimulai dgn premis sbb : 1. Cawapres Prabowo harus tokoh yg benar2 dipercaya SBY 2. Menjamin kepentingan2 sby dan cikeas 49. Dari Premis tadi, siapa cawapres Prabowo yg akan disodorkan SBY ? Ani SBY, Agus SBY atau Gita Wirjawan ? Pramono EW mustahil. 50. Tetapi SBY juga punya keyakinan Prabowo sulit menang jadi presiden. Semua cara akan dilakukan mafia konglo cina gagalkan prabowo 51. Dari keyakinan SBY itu, ada kemungkinan SBY main dua kaki : ajukan capres sendiri. Siapa ? Bu Ani SBY. Bisa menang ? Sangat mungkin 52. Ditengah2 ketiadaan capres ideal (mungkin ini juga hasil rekayasa SBY hehe), Bu Ani akan muncul sbg alternatif Presiden RI !! 53. Karena, baik pemilu mau pun pilpres, peran SBY dalam menentukan siapa pemenangnya, masih sangat dominan. Kenapa? Nanti kita bahas heuheu 54. Bgmn dengan Golkar? ARB mah akan jual dukungan pada pembeli harga tertinggi. ARB dan Golkar tetap jadi King Maker saja. Luar biasa SBY ! 55. Pilpres 2014 sgt menarik, dinamis & penuh kejutan hehe .. Maka bacalah yg tersirat, jgn terpukau yg kasat mata. Sekian dulu. MERDEKA BUNG! Suka · · Bagikan Komentar Terpopuler 17 orang menyukai ini. 16 berbagi Surya Syam Agus Martono Semoga bukan "slmat dtg koruptor baru.." pakde samad iso tambah stress.. runyam... Suka · Balas · 2 · 16 jam yang lalu Ucok Oplosan Kepedean ..., saatnya presiden RI skrng bukan dr militer ... Suka · Balas · 1 · 12 jam yang lalu · Telah disunting Priyadi Setyawan pdip bisa mengajukan cpres sndiri krn memperoleh 20% krsi senayan, tinggal selangkah lg insya' allah JOKOWI RI 1...., selamat datang INDONESIA BARU.... Suka · Balas · 1 · 16 jam yang lalu Erwan Azra Masih terlalu dini, survey aja banyak yg ngawur apalagi paket capres Suka · Balas · 1 jam Ithi Widiaithu Anipoenya hiduuuuppp koruuptoorr Suka · Balas · 1 jam Harun Al Rasyid Kalo ibu Asu yang menang, bubarin aja republik ini. Suka · Balas · 9 jam Effendi Chan agak bingung mencernanya,tp dlm politik smuanya mungkin. Suka · Balas · 12 jam yang lalu Aqncs M Stmg Eeehhhh....ketahuan...Bodat Suka · Balas · 13 jam yang lalu Helmi Nuravian Koyok ngerti2o Suka · Balas · 15 jam yang lalu Vladimir Mahmoed Sayeed FORMASI ini berarti sangat dimungkinkan..! Foto Vladimir Mahmoed Sayeed. Suka · Balas · 15 jam yang lalu Mas Jarkoni katanya sby di dukung cina,terus ada yg bilang prabowo juga ini malah jokowi ikut...sebenernya mksdnya apa to giring opini murahan kaya gini Suka · Balas · 16 jam yang lalu Zulviana Ross asikkk ya kalau sudah bisa bermain, semua akan dipermainkan dan rakyat dicari hanya saat dibutuhkan namun setelah itu seperti yang dulu-dulu habis manis sepah dibuang dan setelah 5th berikutnya sepah akan dikunyah lagi haha yg sebenarnya boneka itu adalah rakyat karena mereka selalu dipermainkan tapi susah untuk sadar hhhhhh... Suka · Balas · 1 · 15 jam yang lalu Eldy Oezill Siapa pun pemimpin nya yg penting bisa mengemban AMANAH Kalo emang buat kemajuan indonesia Semuanya bergabung bersatu ...Lihat Selengkapnya Suka · Balas · 1 · 16 jam yang lalu Ronny Setiawan II Info yang beredar, Dahlan Iskan. Bagaimana kemungkinan itu? Suka · Balas · 16 jam yang lalu

Bakaco: DPRD DKI akan Jegal Jokowi Capres 2014

Jumat, 04 April 2014

Pemilu Indonesia

SBY sindir Paloh: Jangan hanya teriak, perubahan seperti apa?



Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar kampanye Partai Demokrat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat menyampaikan orasi, SBYmembanding-bandingkan keberhasilannya dengan pemerintahan sebelumnya.

"Rasio utang pada PDB, penurunan 60 persen, sekarang tinggal 23 persen. Rasio utang kita terhadap PDB Indonesia paling rendah. APBN Rp 204 triliun, pada era Gus Dur dan Megawati Rp 403 triliun, sekarang Rp 1.667 triliun ada peningkatan APBN empat kali," kataSBY saat rapat umum Partai Demokrat di JIExpo, Kamis (3/4).

Menurut dia, semua yang dihasilkan itu bukan sebuah ilusi ataupun wacana semata tanpa ada perencanaan bayangan. "It's not an illusion, semua itu hasil telaah dan bagian strategic planning," ucapSBY menegaskan.

Atas alasan itu, dengan sedikit menyindir slogan perubahan dari beberapa partai, SBY menyatakan seluruh perbaikan yang belum tetap akan diperbaiki. Tidak perlu teriak-teriak dan mendorong perubahan.

"Kalau sudah baik jangan diubah-ubah, jangan hanya teriak-teriak perubahan-perubahan, what kind of change (perubahan seperti apa)?," kata SBY bertanya.

SBY mengajak kepada seluruh kadernya untuk kembali mengenang saat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. SBY juga mengajak mereka untuk mencegah peristiwa tersebut terulang kembali.

"Jangan sampai ada salah urus. Sekali lagi ini negara besar, jangan asal-asalan. Jangan diobrak-abrik," ujarnya.
[mtf]

Rabu, 02 April 2014

Partai No 1


Pemilih muda cerdas akan memilih Partai No : 1.
Tiada jalan lain restorasi harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Senin, 31 Maret 2014

Ini 10 program prioritas yang dijanjikan NasDem

Reporter : Moch. Andriansyah | Minggu, 30 Maret 2014 

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh mengajak para calon legislatif (Caleg) dari partainya jika terpilih di Pemilu Legislatif nanti untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada partai dan dirinya sendiri.

Inilah janji dan permohonan Surya Paloh kepada seluruh kader dan caleg dari partainya pada kesempatan kampanye terbuka yang digelar di Stadion 10 November atau Tambaksari Surabaya, Minggu (30/3).

"9 April nanti adalah momentum kita. Apabila kita mampu meyakinkan masyarakat, saudara-saudara kita, khususnya di Jawa Timur ini, khususnya kaum petani. Mereka sedang merana, mereka ingin menjadi petaninya Indonesia dengan swasembada pertaniannya," kata Surya Paloh dalam orasi politiknya.

"Sampaikan salam kita, katakan tekad NasDem untuk mengembalikan semangat petani. Itu tugas kita mengembalikan semangat mereka. Memberi pupuk-pupuk murah, itu adalah tugas pemerintah, kalau itu tidak ada berarti tidak ada NasDem di pemerintahan lima tahun ke depan nanti."

"Begitu pula pula dengan kaum nelayan. Nenek moyang kita adalah kaum bahari. Tapi kehidupan tetap melarat, mereka didikte nelayan-nelayan asing. Pemerintah harus berani merubah nasib mereka agar lebih baik," sambung dia.

Bos Media Group itu berjanji, akan mengawal demokrasi Indonesia agar lebih baik. "Kalau NasDem diberi kepercayaan mengatur lalu lintas pemerintahan, seyogianya kita mendahulukan kepentingan rakyat daripada mendahulukan kepentingan partai dan diri sendiri. Saudara sanggup menjalankan instruksi ini, menjalankan komitmen ini? Kita berharap semoga komitmen ini merasuk dalam pikiran kita," janji Surya Paloh sembari bertanya kepada seluruh kadernya.

Selain itu, mantan Ketua PWI ini juga mengajak partainya mendukung siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Dengan catatan dengan tetap membawa perubahan terhadap Indonesia yang lebih baik. "Partai ini tidak cuma akan melahirkan politisi-politisi andal, melainkan juga negarawan-negarawan andal. Semangat kebangsaan, semangat pluralisme itulah semangat kita. Kita akan bersama-sama mendukung pemimpin terpilih, selam dia menjalankan semangat perubahan," tegas dia mengakhiri pidatonya.

Dan inilah 10 program prioritas yang dijanjikan NasDem hingga lima tahun ke depan, yang akan dilakukan para anggota dewan dari Partai NasDem apabila terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014, khususnya dalam politik anggaran dan penguatan regulasi.

Yang pertama adalah, subsidi untuk rakyat miskin Rp 1 juta per kepala keluarga setiap bulan selama lima tahun, kemudian menyediakan pupuk dan alat-alat pertanian yang semurah-murahnya dengan pemberian subsidi. Selanjutnya, membangun infrastruktur berupa pelabuhan, irigasi dan jalan-jalan raya di seluruh Indonesia.

Yang keempat adalah, menaikkan gaji PNS, TNI, Polri secara bertahap dan terus menerus selama kurun waktu lima tahun hingga memberikan rasa bangga dan produktifitas yang optimal, menggratiskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi negeri, menyediakan beasiswa ke dalam maupun luar negeri untuk 100 ribu lulusan SLTA di seluruh Indonesia.

Program yang ketujuh, membangun kembali bidang pertahanan dan keamanan agar menjadi salah satu yang terkuat di Asia untuk melindungi rakyat dan menjaga NKRI, membangun infrastruktur jaringan listrik dan air bersih di pedesaan di seluruh Indonesia, menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru.

Dan yang terakhir, mendirikan dan meningkatkan fasilitas Puskesmas untuk pelayanan rawat inap gratis di seluruh kecamatan di Indonesia.
[bal]

Kamis, 27 Maret 2014

NasDem Siap Selamatkan Satinah

SOLO (27 Maret): Nasib tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Satinah, di ujung tanduk. Dia terancam dieksekusi pancung jika tidak segera membayar diyat (denda) sebesar Rp21 miliar paling lambat tanggal 3 April 2014. Pemerintah Indonesia baru menyanggupi Rp12 miliar. Satinah dihukum mati karena membunuh majikannya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pelindungan WNI merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah, katanya, jangan memikirkan untung rugi untuk urusan nyawa manusia. "Nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan uang," ujar Surya di Hotel Lor In, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/3).
Dia mendesak pemerintah berinisiatif menyelesaikan masalah Satinah. "Kalau pemerintah meminta bantuan untuk membayar, kita akan membayar," katanya serius.
Satinah yang berasal dari Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu bekerja di Arab Saudi. Lantaran tidak tahan mendapat siksaan dari majikannya, dia kemudian melawan dan memukul majikan perempuannya hingga meninggal.
Selain membunuh majikannya, Satinah juga dikenai pasal perampokan karena membawa kabur uang majikannya berjumlah puluhan ribu riyal. Dia diadili pada kurun 2009-2010 dan harus menerima vonis mati.
Pemerintah Indonesia berupaya menolong Satinah dengan melakukan lobi kepada keluarga korban. Diputuskan kemudian memberi pemaafan dengan cara membayar uang denda atau kompensasi/tebusan sebesar Rp21 miliar.
Sejumlah pihak terus menggalang dana untuk menambah anggaran yang disiapkan pemerintah guna menggenapi Rp21 miliar. Di sisi lain pemerintah juga kembali mengirim tim ke Arab Saudi guna meminta agar pembayaran diyat tersebut ditunda.*
http://www.partainasdem.org/news/page/4662

Minggu, 23 Maret 2014

Profil Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Senin, 10 Maret 2014


Jakarta (ANTARA News) - Berbicara mengenai Partai NasDem tidak terlepas dari dicetuskannya pembentukan organisasi massa bernama Nasional Demokrat oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 1 Februari 2010.

Pada masa itu Surya dan Sri Sultan berupaya mendirikan sebuah gerakan ormas yang mengusung semangat restorasi Indonesia.

Restorasi Indonesia yang digadang-gadang ormas Nasional Demokrat tidak lain gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sejak dideklrasikan, dari hari ke hari ormas Nasional Demokrat kian menunjukkan eksistensinya di seluruh pelosok Indonesia. Hingga akhirnya orientasi kekuasaan disebut-sebut hadir di dalam internal ormas itu.

Terhitung pada 6 Juli 2011, Sri Sultan menyatakan mengundurkan diri dari Nasional Demokrat karena merasa ormas itu sudah berubah menjadi partai politik.

Namun Surya membantah kabar peralihan itu. Meskipun pada akhirnya Partai Nasdem dideklarasikan pada 26 Juli 2011, menurut Surya, partai itu tidak ada hubungannya dengan ormas Nasional Demokrat yang dicetuskannya.

Apapun itu, partai politik baru bernama NasDem telah terbentuk. Ketua pertama partai itu adalah Patrice Rio Capella, salah satu deklarator ormas Nasional Demokrat.

Sejak saat itu Partai NasDem mulai mengasah tajinya. Mereka terus memunculkan diri dengan menyuguhkan jargon-jargon perubahan.

Sementara itu awal tahun 2013 Partai NasDem kembali mengukir sejarah dunia politik nasional. Pada tanggal 25-26 Januari 2013, kongres perdana partai itu digelar.

Hasilnya,  seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi

Hukum, dan Petani NasDem) secara aklamasi memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018 menggantikan Patrice Rio Capella.

Hasil kongres juga mengamanatkan Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan partai beserta perangkatnya.

Hal ini menimbulkan gejolak baru di dalam tubuh partai. Beberapa pengurus yang tidak senang dengan fakta tersebut, memilih keluar atau dikeluarkan dari kendaraan politik bertajuk NasDem.

Patrice Rio Capella sendiri masih setia di sana, hanya saja jabatannya beralih menjadi sekretaris jenderal partai. 

Partai itu kemudian melakoni berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2014. 

Setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi maupun faktual yang dipersyaratkan KPU partai itu lantas ditetapkan memperoleh nomor urut 1 partai peserta Pemilu 2014.

Pengurus
Ketua : Surya Paloh
Sekjen : Patrice Rio Capella
Bendahara : Frankie Turtan

Alamat Kantor DPP : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350