Presiden Jokowi Segera Kunjungi Banjarnegara

Djepang Meroesak Keamanan

Tiga Setengah Tahun Dalam Penjajahan Jepang

HINDIA BELANDA - Ribuan prajurit Jepang melompat dari kapal-kapal pendarat dan kemudian bergerak maju untuk menguasai ladang minyak di Balikpapan. Sementara itu setelah menguasai Hindia Belanda, seperti Pulau Jawa yang subur

Pertaroengan diteloek Banten Menandoeng Sedjarah. Jedjadian ini tidak diloepakan oenteok selam-lamanja. Saat itoelah pada tg. 1 Maret 2602 Balatentara Dai Nippon mendarat dan menamatkan riwajat penindasan Belanda, Jang dimoelai oleh C.v Houtman pada tiga abad jang laloe. Rakjat menjamboet kedatangan Balatentara Nippon dengan gembira. Ternjata pendaratan hingga sekarang pendoedoek Banten-Sju bekerja giat bersama Balatentara.
Kutipan tersebut diambil dari majalah bergambar dua mingguan Djawa Baroe terbitan 1 Maret 2604 Showa atau 1944 Masehi, sebagai awal tulisan berjudul Kissah Pendaratan Balatentara Nippon Ditanah Djawa – Riwajat Belanda moelai dan tammat di Banten. Dalam tulisan ini, dikisahkan tentang daratan pasukan Jepang lainnya di Cretan dan Jawa Timur, hingga .ienyerahnya tentara Belanda. “…Dengan Tergesa-gesa Tjarda dan Ter Poorten lari e Kalidjati, hendak menemoei Panglima Balatentara Nippon. Maksoednja Menjatakan tidak tahan lagi berperang melawan Balatentara Nippon jang gagah berani itoe. Mereka hendak menjerah tidak memakai perdjandjian apa-apa. Balatentara Nippon melihat kedoea pahlawan Belanda ini merasa sangat kasihan dan menerima penjerahan nereka. Dengan perasaan sedih dan menjesal akan kekeliroean sendiri, maka Tjarda dan Ter Poorten keloear dari ,goeboek ketjil—tempat permoesiawaratan di Kalidjati dengan keinsafan, bahwa mereka terdieroemoes oleh Sekoetoenia, Inggeris-Amerika, jaitoe : “Memakloemkan perang pada Dai Nippon dengan tidak tahoe apa maksoednja !”
Sejak itulah Jepang berkuasa di Indonesia, salah satu negeri di Selatan atau Nanyo yang sudah lama diincarnya, baik karena kekayaan cumber alamnya maupun letaknya yang strategic dan menentukan untuk urat nadi perniagaan internasionalnya. Mengingat invasi Jepang terhadap Hindia Belanda dilakukan oleh kekuatan gabungan AL dan AD (Tentara ke-16) yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura, maka begitu seluruh wilayah ini berhasil didudukinya, langsung dibagi dalam dua kekuasaan. AL atau Kaigun menguasai Kalimantan dan semua wilayah Indonesia bagian timur, sementara Jawa Madura Berta Sumatra diserahkan kepada Rikugun atau AD.

Disindir Ical, Nasdem Berang

JAKARTA-Berbagai manuver dan promosi besar-besaran yang dilakukan Partai Nasdem tidak membuat Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi jerih. Bahkan, pria yang juga pengusaha ini mengaku tidak kenal dengan partai tersebut. Meski sebagian pentolan Partai Nasdem adalah tokoh sempalan di partainya.

Ketum DPP Partai Golkar ini juga mengaku tidak perlu ada yang ditakuti atas gerakan besar-besaran yang kini sedang dilakukan partai yang dimotori Surya Paloh tersebut.

"Apa itu Nasdem? Panas Demam?" ujar Ical ketika menghadiri sebuah seminar tentang Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Rangka Penyusunan Blueprint Pembangunan Nasional di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin . Pria berkacamata ini yakin Partai NasDem tidak akan menggungguli peroelahan suara partai yang dia pimpin dalam Pemilu 2014. "Saya kan nggak tahu apa itu Nasdem, jadi bagaimana saya mau gentar?," tambahnya.

Sementara itu, pernyataan bernada sindiran itu membuat kebakaran jenggot tokoh Nasdem. Ketua Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menyarankan Ical untuk tidak usah berkomentar tentang partai lain. "Jangan ngurusin partai orang lah, urusin aja itu (bencana lumpur) Lapindo,” katanya.

Menurutnya, pernyataan Ical tersebut menunjukkan ketua umum Partai Golkar tersebut sedang galau. ”Ical itu sedang galau.com. Kami justru kasihan sekaligus lucu juga melihat Ical seperti itu. sungguh tidak layak diucapkan ketua umum dari sebuah partai senior dan seorang politisi senior. Masak pimpinan parpol besar nggak tahu Nasdem. Kasihan sekali dia,” ujar Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella kepada INDOPOS, Rabu malam (2/5) di Jakarta.

Menurut Rio, dalam kegalauannya lantaran diprotes berbagai pihak karena memaksakan percepatan Rapinas Khusus yang akan mengesahkannya sebagai capres Golkar untuk Pilpres 2014 nanti, sehingga Ical mengeluarkan pernyataan reaksioner seperti itu.

”Namanya aja lagi galau Mas, apa aja bisa terlontar. Tapi begitulah ketua umum partai besar yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin negeri ini, mengecewakan kami anak-anak muda yang sedang berjuang keras membangun Partai Nasdem ini. Yang jelas, Ical jauh di bawah kelas politisi seperti ketua umum Golkar sebelumnya, seperti Akbar Tanjung dan Jusuf  Kalla,” papar Patrice.

Dilanjutkan Patrice,  jelas terlihat Ical tidak siap dengan kesiapan Nasdem sebagai kontestan Pemilu 2014. ”Padahal kan sebagai senior seharusnya dia bangun komunikasi yang baik. Sudahlah, lebih baik dia selesaikan masalah Lapindo menyusahkan rakyat di Jawa Timur dan masalah Bakrie Life yang gagal bayar, daripada ucapan kontra produktif itu. Ical pun harus berjiwa besar dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda Golkar,” pungkasnya. (ind/dms)

Bapak Bangsa dan Tamu Negara

Bapak Bangsa

Dua tokoh

Bukittinggi dari Masa ke Masa

Sabtu, 24 Desember 2011 04:03
Tak terasa pada 22 Desem­ber 2011 kemarin, Kota Bu­kittinggi  memperingati Ha­ri Jadi Kota (HJK) yang ke-227. Siapa tak kenal Kota Bu­kittinggi? Tidak lengkap berkunjung ke Sumatera Barat kalau tidak singgah di Bukittinggi begitu banyak pendapat untuk mengenal Bukittinggi baik secara his­toris maupun keindahan alamnya. Kota yang sebelumnya disebut dengan Fort de Kock yang dulu pernah dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota yang pernah melahirkan seorang Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta, yang disebut juga kota pusaka dengan Jam Gadang sebagai landmark di ketinggian jantung kota berbentuk jam besar Big Ben yang bernama Jam Gadang sekaligus menjadi simbol bagi kota yang berada pada tepi sebuah lembah yang bernama Ngarai Sianok.
Setelah Kota Padang, maka Kota Bukittinggi merupakan kota tertua kedua yang lahir di Sumatera Barat. Namun Kota Bukittinggi memegang peranan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Di kota ini pernah dijadikan sebagai ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949 setelah ibukota Republik Indonesia Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Alhamdulilah perjuangan PDRI telah diakui oleh negara dan dijadikan sebagai Hari Bela Negara yang sudah diperingati setiap tanggal 19 Desember.
Jauh sebelum menjadi ibukota PDRI, Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penja­jahan Jepang serta zaman Kemer­dekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan. Semasa pemerintahan Belanda peranan Bukittinggi selalu ditingkatkan pe­ra­nannya dengan apa yang disebut Ge­me­telyk Resort berdasatkan Stbl ta­hun 1828. Belanda telah mendiri­kan ku­­bu pertahanannya tahun 1825 yang sam­­pai sekarang kubu pertaha­nan ter­­sebut dikenal dengan Benteng Fort de Kock. Kota Bukittinggi juga di­gu­na­kan juga oleh Belanda sebagai tem­­pat peristirahatan opsir-opsir yang be­­ra­da di wilayah jajahannya di timur ini.
Zaman pemerintahan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan koman­dan Milioter ke-25. Pada zaman peme­rintahan Jepang Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diper­luas dengan memasukan nagari-nagari Sianok, Gadut, kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Bata­buah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam.
Pada zaman kemerdekaan Bukit­ting­gi berperan sebagai kota perjua­ngan yang ditunjuk sebagai Ibukota PDRI. Selanjutnya Bukit­tinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemu­dian berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai ibukota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing sudah menjadi propin­si sendiri.
Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provin­si Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsi hingga secara defacto tahun 1958 barulah dipindahkan ke Padang yang secara resmi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1979 Ibukota Provinsi Sumatera Barat resmi pindah ke Padang. Sekarang Bukittinggi sudah berstatus sebagai Kota Bukittinggi berdasarkan UU Nomor 57 tahun 1974 yang disempurnakan dengan UU Nomor 22 tahun 1999.
Di usianya yang ke-227 di tahun 2011 ini, Kota Bukittinggi telah dipimpin 24 orang Walikota, baik sebagai pejabat sementara (Pjs) atau sebagai pejabat (Pj). Walikota tersebut antara lain: (1).Bermawi Sutan Rajo Ameh, (2). Iskandar Teja Kusuma, (3). Jamin Dt. Bagindo, (4). Aziz Karim, (5). Enin Karim, (6). Saadudin Jambek, (7). Nauman Jamil Dt. Mangkuto Ameh, (8). MB. Dt. Majo Basa Nan Kuaniang, (9). Syahbuddin Latief Dt. Sibungsu, (10). Dr. S. Rivai, (11). Bahar Kamil Marah Sutan, (12). Anwar Maksum Marah Sutan, (13). M. Asril, (14). A. Kamal, SH, (15). Drs. Masri, (16). Drs. Oemar Gaffar, (17). Drs. B. Burhanudin, (18). Drs. Hasan Basri, (19). Armedi Agus, (20). Drs. Rusdi Lubis, (21) Drs. Djufri, (22). Drs. Oktisir Sjovijerli Osir, (23). Drs. Djufri, (24) Ismet Amzis, SH (sampai sekarang).
Meskipun menyandang predikat sebagai kota kecil, tidak berarti Bukittinggi kecil di mata daerah lain. Bagaimana tidak dengan potensi yang dimiliki kota Bukittinggi sangat banyak mempunyai julukan antara lain: (1) Kota Pendidikan, (2). Kota Perjuangan, (3). Kota Jam Gadang, (4). Kota Tri Arga, (5). Kota Wisata, (6). Kota Pelayanan Kesehatan, (7). Kota Jasa dan Perdangangan, (8). Kota Bunga Dahlia (yang baru dicanangkan saat ini).
Sekarang ini dijurumudi pasangan Walikota dan Wakil Walikota  Ismet Amzis-Harmazaldi serta ditopang sepenuhnya 25 orang anggota DPRD Kota Bukittinggi, kiprah kota ini semakin eksis di Sumatera Barat dan Nasional. Dengan visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah (Jasa dan Perdagangan, Kepariwisataan, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan) Yang Dijiwai Oleh Agama Dan Adat, Syarak Mangato Adat Mamakai” kota yang memiliki luas sekitar 25km ini tidak dipandang sebelah mata oleh daerah lain di Indonesia.
Dengan bermacam ragamnya ststus maupun fungsi yang diemban Bukiuttinggi, dapat kita tarik kesim­pulan bahwa Bukittinggi memang strategis letaknya dan ditunjang pula oleh hawanya yang sejuk, karena letak dijajaran Bukit Barisan. Dilihat dari segi kemasyarakatan, Bukittinggi tidak kurang pula perannya, baik dalam ukuran regional, nasional maupun internasional. Dikota ini sering diadakan rapat-rapat kerja pemerintah, pertemuan-pertemuan ilmiah, kongres-kongres oleh organi­sasi kemasyarakat, pertemuan bilateral kepresidenan dan lain sebagainya. Tidak cukup waktu untuk membicarakan dan menguraikan Bukittinggi dalam tulisan ini. Selamat Hari Jadi Kota Bukittinggi, Selamat Hari Jadi Kotaku ke-227.

M. NUR IDRIS
(Ketua Komisi A DPRD Kota Bukittinggi)

MESTIKA ZED, GURU BESAR UNP : PRRI Itu Pemberontak yang Pemberani

 

February 13, 2011

PEMERINTAH pusat menetapkan PRRI sebagai pemberontak. Apa alasannya?
Sudah pasti demikian, dan saya pun sebagai pemerintah pusat akan mengatakan hal yang sama karena pendekatannya pendekatan formal. Ini sebuah negara sah Republik, tahu-tahu ada yang melawan di daerah. Wah. Ini pemberontakan. Ini tidak benar. Ya, karena itu dipandang dengan pendekatan formal. Ini negara legalistik berdasarkan UUD 1945. Itu alasan pertama.
Yang kedua, rezim itu sedang bulan madu otoriter. Apapun yang berbeda, mengusik, dan berbahaya harus dicarikan cap paten untuk memukulnya menjadi formal. Perbedaaan itu haram. Dan jelas dilarang. Artinya, Soekarno mulai ayun bambunya ke kiri, dan mulai berteman dengan PKI. Ini sudah sekian kali diperingatkan Hatta yang akhirnya mereka berseberangan. Hatta mengundurkan diri Desember 1956 karena tidak sejalan lagi dengan Soekarno. Meski begitu, secara personal mereka tetap dekat. Soekarno mengakatakan: “Tidak adalagi orang yang mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengannya selain Hatta. Hanya Hatta yang melakukan dengan kenegarawanannya. Dua pendekatan yang bisa dipergunakan untuk menjawab itu.

Anda setuju dengan sebutan pemberontak itu?
Itu kan soal istilah. Kalau saya sendiri, PRRI itu tetap pemberontak. Pemberontak yang pemberani. Kalau berpikir formal, dia memang melakukan perlawanan kok. Tapi ingat, ini yang penting, tujuannya tidak untuk saparatisme. Dia tidak memberontak dalam pengertian ingin menjadikan negeri sendiri, seperti yang dicap jakarta. Tidak. Dia hanya ingin mengoreksi, mengoreksi apa yang menyimpang dari konstitusi. Banyak poinnya itu. Kalau kita paralelkan, tokoh lintas agama itu mirip sewaktu PRRI dengan menguraikan kesalahankesalahan pemerintah.
Dalam banyak hal, justru perjuangan PRRI menemukan bentuknya kembali di zaman sekarang. Muncul narasi-narasi kecil di daerah?
Ini karena mental kolonial masih melekat hingga kini dan tidak berubah-rubah. Kenapa begitu? Salah satunya, dan ini yang sedang saya tulis sekarang, pemegang negara ini narsisitik, selalu memuji diri. Coba Anda tanya ke pejabat dinas dan pejabat pemerintahan, pasti akan dikatakan, “Saya sudah berbuat begini, begitu, tapi ngerti g orang dengan apa yang diperbuat? Nol besar.” Ternyata polanya sama secara teoritis. Apabila negara atau pemimpin sudah mengabaikan rakyat, akan muncul narasi-narasi kecil. Muncul gerakan-gerakan yang mencoba menyelesaikannya masalahnya sendiri. Tidak bisa dihambat. Ini hukum sejarah. Apa yang terjadi dengan uni soviet, kan juga seperti itu. Ketika negara sudah diambil oleh tampuk kekuasaan otoriter dan mengabaikan tangung jawab atau melalaikan kepeduliannya terhadap rakyat. Dia sudah menyediakan bibitbibit protes atau ketidakadilan terhadap rakyat. Di saat itu, akan timbul semacam ketidakpuasaan dan berharap ada soluisi. Solusi tidak muncul, muncul narasi kecil. Narasi kecil ini saling bertalian nanti. Muncul di Padang, Jakarta, Medan, dan semuanya. Negeri ini menjadi terbakar. Kalau tidak ada jawaban yang tuntas, ini yang namanya gerakan rakyat.
Kepercayaan saya sekarang adalah terhadap masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil. Mereka berkesempatan untuk mengubahnya. Ada contoh, ketika kasus Prita, gerakan rakyat tumbuh dengan mengumpulkan Koin.
Ada kesulitan membedakan PDRI dan PRRI?
Satu, perbedaannya, PDRI berhadapan dengan Belanda. Sementara PRRI berlawanan dengan Jakarta, rezim yang dinilai sama kolonialnya dengan rezim dulu. Kedua, PDRI memang sebuah gerakan nasional yang meluas di manamana, tidak hanya di Sumatera, tapi di Jawa, menjadi bagian dari PDRI. Ketika PRRI, gerakan yang dipelopori Sumbar, memang hanya bagian dari Sumatera didukung Permesta.
Tapi persamaannya banyak sekali, mulai dari medannya, rute yang ditempuh, juga pemimpinnya. Yang penting, spiritnya sama dalam arti melawan rezim kolonial. Kolonial itu memiliki pengertian sendiri. Pengertiannya, satu, mempertahankan ketergantungan (dependen). Orang dibikin tergantung terus. Antara yang dijajah dan terjajah. Dipimpin dengan yang dipimpin. Kedua, eksploitif.
Menguras. Walau sudah lama merdeka, kolonial itu masih utuh. Faktanya, UU kita sangat pro-elit, menindas yang di bawah.
Ketakutannya adalah pemberontakan terjadi di banyak daerah. Rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin. Apa yang terjadi?
Pemimpin tidak belajar pada masa lalu. Tidak ada proses pembelajaran dalam pemimpin kita. Pemimpin dalam pengertian rezim yang berkuasa itu, sudah kehilangan sejarah. Ibarat sumur tanpa dasar. Demi masa depan, tapi sebetulnya sudah kehilangan roh. Roh kita sebenarnya sederhana, kenapa kita merdeka untuk apa kita merdeka? Itu kan pertanyaan sederhana, tapi mana ada orang yang peduli sejarah? Menurut saya ini keliru besar.
Apa yang bisa kita pelajari dari PRRI ini?
Saya kira menyuarakan dan untuk mengingatkan. Paling tidak kita generasi sekarang, di saat tidak banyak harapan tumbuh dari penyelenggara negara, khususnya penegakan hukum, masyarakat madani atau potensi-potensi sosial harus bersuara mencari penyelesaian. Kemandirian masyarakat akan semakin kuat.􀂄
(Pewawancara Andika Destika Khagen)
Susunan Kabinet PRRI
1. Perdana Menteri/ merangkap Menteri Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
2. Wakil Perda Menteri: Moh. Natsir
3. Menteri Dalam Negeri: Kolonel M. Dahlan Djambek (Kemudian digantikan oleh Mr. Assaat Dt. Mudo)
4. Menteri Luar Negeri : Kolonel Maluddin Simbolon
5. Menteri Pertahanan/merangkap Menteri Kehakiman: Mr. Burhanuddin Harahap
6. Menteri Perdagangan/merangkap Menteri Perhubungan: Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo
7. Menteri PP dan K: Engku Moh. Sjafe’i
8. Menteri Kesehatan/merangkap Menteri Pembangunan: Kolonel J.F. Warrow
9. Menteri Agama: Mochtar Lintang
10. Menteri Pertanian: Saladin Sarumpaet
11. Menteri Sosial: Ayah Gani Usman
12. Menteri Perhubungan Pos, Telegraf dan Telepon: Kolonel M. Dahlan Djambek
13. Menteri Penerangan: Mayor Saleh Lahade
14. Kepala Staf Angkatan Perang PRRI: Kolonel A.E. Kawilarang (Atase Militer di Washington yang meniggalkan posnya bergabung dengan PRRI)
15. Kepala Staf Angkatang Darat: Letkol Ventje Sumual
Diambil dari e-Paper Harian Haluan, 13 February 2011

53 TAHUN GERAKAN PRRI : Harga Mati sebagai Pemberontak

Pustaka Marola
CAP sebagai pemberontak bagi PRRI oleh Pemerintah Pusat masih terus disematkan hingga kini. Padahal, gerakan PRRI sebagai perjuangan koreksi bagi jalannya pemerintah. Lalu sampai kapan cap pemberontak melekat bagi yang terlibat dalam gerakan PRRI?

The twilight in Jakarta. Suatu senja kala di Jakarta. Hari itu 15 Februari 1958. Lima puluh tiga tahun silam. Sejumlah wartawan asing memasuki halaman rumah kediaman Menteri Luar Negeri RI Dr Subandrio, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Ternyata rumah itu kosong. Dari paviliun kanan muncul seorang diplomat muda, Ganis Harsono, Mantan Atase Pers Kedutaan Besar RI di Washington.
Di depan Ganis, wartawan New York Times, Bernie Kalb berteriak keras. “Apa macam kalian semua ini, hah? Di mana Perdana Menteri Djuanda sekarang? Dimana Menteri Luar Negerimu Subandrio? Semua tak ada di tempat. Tak ada seorang pun yang bisa dimintai keterangan. Apa macam, nih?”

Lalu Ganis Warsono menyuruh para wartawan asing itu pergi ke Menteng, Pusat Perwakilan Negara-Negara Asing. “Di sana beliau-beliau itu akan bertemu. Ada Prime Minister Djuanda dan ada Menlu Subandrio,” kata Ganis.
Tapi Hans Martinot, wartawan ANP (Algeemeen Nederlands Persbureu) dari Belanda berteriak lagi: “Hei, Ganis! Kau jangan berlagak pintar. Kau pasti sudah mendengar satu jam yang lalu RRI Bukittinggi dan Padang telah menyiarkan Proklamasi PRRI (Pemerintah Revolusioner Repunblik Indonesia di Padang).”
Demikian ditulis almarhum Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie, dalam bukunya Mesin Ketik Tua terbitan Pusat Pengkajian Islam Minangkabau (PPIM) tahun 2005.
Saat itu 15 Februari 1958. Genderang perang ditalu. Pemicunya, ketidakpuasan daerah kepada Pemerintah Pusat: banyak senjang, tak sedikit yang timpang dalam roda pemerintahan. Komunis berkembang subur.
RRI Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi pada waktu itu memang menunda siaran yang telah diagendakan lalu digantikan oleh pengumuman penting dari Ketua Dewan Perjuangan Letkol Ahmad Husein tentang terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Mr Sjafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya merupakan pemimpin PDRI—dipilih Perdana Menteri.
Ahmad Husein membacakan tuntutannya untuk Pemerintah Pusat yang dikenal dengan “Piagam Perjuangan”. Isinya tuntutan itu:
1). Bubarkan Kabinet Djuanda dan kembalikan mandatnya ke Presiden,
2). Bentuk zaken kabinet nasional di bawah suatu panitia pimpinan M Hatta dan Hamengkubuwono IX,
3). Beri kabinet baru mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilu mendatang,
4). Presiden Soekarno/Pj. Presiden agar membatasi diri menurut konstitusi.
5). Bila tuntutannya tak dipenuhi dalam tempo 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijaksanaan sendiri.
Setelah membacakan “Piagam Perjuangan” itu, Ahmad Husein pun melantik Kabinet PRRI di Gubernuran Padang.
Pecah di Tubuh Militer
Menurut Rusli Marzuki Saria —akrab dipanggil Papa— salah seorang yang ikut bergabung dengan PRRI, terlepas dari sebutan apakah PRRI sebagai pemberontakan atau tidak, PRRI muncul merupakan akumulasi dari geliat militer yang banyak muncul sebelum kemerdekaan dan sesudahnya.
“Ini dipicu karena faktor kekuasaan, militerisme, dan belum solidnya militer Indonesia,” kata Rusli Marzuki Saria yang bergabung PRRI saat berusia 22 tahun. Ia bergabung dengan Mobbri (kini Brimob) 106 Sumatera Tengah kepada Haluan, Sabtu (12/1).
Dijelaskannya, sekitar tahun 1945-1950, puluhan para para militer yang bergabung di antaranya Masyumi (tentaranya Hizbullah), PKI (tentaranya Tentara Merah Indonesia), Ninik Mamak (tentara adat), Perti (tentara Allah), dan sebagainya. “Sebagian besar tentara itu tak bergaji.”
Pada tahun 50-an pemerintah memberlakukan sistem gaji terhadap tentara dan mengatur secara benar organisasi militer ini, sehingga banyak tentara yang tersingkir. “Tentara-tentara yang sebelumnya ikut berjuang meraih kemerdekaan ini, banyak yang tersingkir karena berbagai persyarakat yang diterapkan pemerintah. Mereka inilah kemudian berkumpul dan melakukan perlawanan dari daerah-daerah,” jelas Papa.
Rusli Marzuki Saria saat itu bergabung dengan Kompi Mawar FK Unand. Di Kompi itu, ada banyak senjata pemberian Dewan Benteng, yaitu 12 buah basoka, 12 LMS, brengan, british LE, dan JS Karaben.
Diserang Kiri-Kanan
Pemerintah Pusat tak senang diultimatum. Lima hari setelah ancaman itu, Pusat kirim tentara ke Padang sebanyak 7.500-10.000 personil terdiri dari Kodam Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya dan elit Banteng Raiders juga KKO khusus Marinir AL ke Sumatra Tengah (Minangkabau). Tidak cukup? Pusat memperkuat lagi dengan mengirim 5-7 kapal perang dan ditambah dengan pesawat tempur.
Kolonel Ahmad Yani memimpin penyerangan. Namanya Sandi Operasi 17 Agustus. Maka, berdarah-darahlah negeri ini. Dentuman dan raungan senjata perang sahut-menyahut. Perang sesama saudara sendiri. Saling mengunus senjata dengan saudara yang pernah sama-sama berjuang memerdekakan negeri yang bernama Indonesia ini.
Bagindo Fachmi, 70 tahun, salah seorang yang terlibat langsung dalam gerakan PRRI mengisahkan, gerakan PRRI sebagai perjuangan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah pusat saat itu tidak merasa ada yang perlu dikoreksi. Perlawan itu dinilai pusat sebagai pembangkangan terhadap pusat. Senjata adalah jawaban yang tepat pagi pusat. Pembangkangan para militer yang sakit hati. Di dalam teori militer, mereka disebut desersi. Maka, kebijakannya adalah tumpas,” kata Bagindo Fachmi.
Dewan Perjuangan yang diketuai oleh Letkol Ahmad Husein adalah gabungan dari dewan-dewan daerah seperti Dewan Benteng (Sumatera Tengah), Dewan Gajah (Sumatera Utara), Dewan Garuda (Sumatera Selatan), Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan), dan Permesta (Sulawesi Utara). Sekretaris Jenderal Dewan Perjuangan adalah Kolonel Dahlan Djambek, Deputy III KSAD yang bergabung dengan Dewan Banteng.
Rapat Rahasia
Dalam buku “Mesin Ketik Tua” disebutkan, lebih kurang sebulan sebelumnya yakni pada 8 Januari 1958 telah berlangsung rapat rahasia di Sungai Dareh, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Tempat rapat di sebuah gedung yang amat sederhana di tepi Sungai Batanghari yang dikenal dengan “Pasanggrahan”.
Dari pihak militer yang hadir, Letkol Ahmad Husein (Ketua Dewan Banteng), Kolonel Maludin Simbolon (Ketua Dewan Gajah), Letkol Barlian (Ketua Dewan Garuda), Letkol Venje Sumual (Permesta), Kolonel M. Dahlan Djambek (Deputi II KSAD yang bergabung dengan Dewan Banteng), Kolonel Zulkifli Lubis (Wakil KSAD yang menghilang).
Tokoh dari sipil adalah Moh Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Syarif Usman, Almez, Taher Samad, Duski Samad, H. Darwis Taram, Moh. Sjafe’i Kayutanam, Sulaiman, dan Sjarif Said. Rapat itu berlangsung dua hari dan berakhir tanggal 9 Januari 1958. Pertemuan hari pertama khusus militer dan hari kedua gabungan militer dengan politisi.
Dalam pertemuan rahasia tersebut disepakati bahwa sebulan setelah rapat Sungai Dareh yakni pada tanggal 10 Februari 1958 disampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui ultimatum 5×24 jam. (h/naz/adk)
e-Paper Harian Haluan, 13 February 2011

Negeri Budak Belian

Kembali untuk kesekian kalinya peristiwa tragis menimpa  anak negeri  ini di negeri  jiran

Hati terasa teriris pedih marah  dan sedih mendengar peristiwa  yang tak berperikemanusiaan

Ditembak dijalanan seperti hewan , yang tak bertuan

Dituduh  merampok oleh polisi negeri jiran

Oh sebegitu rendahkah derajat anak  bangsa ini Tuhan ?

 Dosa  dan kutukkan apakah  yang menimpa bangsa dan negeri ini Tuhan ?

Dimanakah martabat  harga diri derajat  negeri ini dimata  kelompok  sesama Asean ?

Apakah bangsa  dan negeri ini   tak ada harga dan derajatnya  dimata  petugas negeri jiran ?.

Ini sunguh penghinaan  perlakuan  yang tak bisa didiamkan.                                                              Pemerintah Indonesia harus  bertindak  tidak bisa  diam.

Peristiwa ini  sudah mencampakkan dan mengangkangi harga diri  bangsa ini oleh sesama  Asean

Setelah menembak mati mereka memporoti  organ2 tubuh si korban

Ginjal jantung hati dan bola mata  dicopot unuk diperjual belikan

Mereka sindikat   negeri jiran yang menjijikkan dan tak bertuhan

 Mayat  korban penuh dengan   sayatan dan jahitan

Keluarga korban terpaksa diam mengantar ke kuburan

Kenapakah  anak bangsa ini diperlakukan sama dengan hewan ?

Pada hal kita tetangga sesama anggota Asean

Oh Para Pahlawan ,inikah Negara yang kau perjuangkan dengan darah dan keringat kawan ?

Inikah Negara yang kau merdekakan ,terlepas dari penjajahan ,duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa lain  kawan ?

                                              

                                                                                          Jakarta  24 April 2012

                                                                                          By : S.Koto