TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - DPW Partai NasDem Jatim mulai membuka lowongan untuk calon kader partai.
Ini sebagai upaya agar dalam pemilu 2019 nanti, NasDem meraih dukungan 3,5 juta suara dari warga Jatim.
Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendy Choirie mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya mengharuskan setiap pengurus dapat merangkul minimal 14 orang sebagai kader.
Jika itu serius dilakukan mulai sekarang, pihaknya optimis empat tahun mendatang jumlah kader akan meningkat hingga dua kali lipat.
"Pada pemilu sebelumnya jumlah pemilih partai NasDem di Jatim ada 1,6 juta pemilih. Dengan modal ini, kita harapkan pada pemilu 2019 nanti pemilih mencapai 3,5 juta orang," ujarnya, di Kantor DPW Partai NasDem, Minggu (14/12/2014), di sela-sela acara Konsolidasi DPD Partai NasDem se-Jatim.
Dalam konsolidasi yang dihadiri seluruh ketua dan dewan penasehat DPD NasDem se-Jatim, pengurus DPW dan Ketua DPP Bidang Media & Komunikasi Publik Sri Sajekti Sudjunadi, ini mengusung tema, "Membangun struktur dan kultur partai yang kuat dan responsif".
Menurut Gus Choi, agar lowongan pendaftaran sebagai kader partai NasDem tersebut diketahui masyarakat, pihaknya minta setiap DPD di 38 kabupaten/kota memasang spanduk tentang lowongan penerimaan kader di daerah masing-masing.
Selain lewat spanduk, sejumlah strategi sosialisasi door to door maupun lewat pengajian juga harus dilakukan.
"Saya berharap, para pengurus benar-benar menunjukkan loyalitas dan keseriusannya di NasDem," tegasnya.
Ditambahkan, selain di Jatim, DPP Partai NasDem juga membuka 'lowongan' kader untuk ditempatkan sebagai pengurus dan disebar ke seluruh daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan permintan di daerah masing-masing.
"Jadi DPP buka lowongan untuk pengurus. Sementara DPW untuk kaderisasi," imbuh pria kelahiran Gresik ini.
Kata Gus Choi, kaderisasi partai harus terus dilakukan. Sehingga mereka yang nantinya lolos dan masuk sebagai kader Partai NasDem akan disekolahkan.
"Usai ditraining itulah, mereka akan mendapat sertifikat dan kartu tanda anggota Partai NasDem untuk legalitas sebagai kader," terang politisi yang juga mantan jurnalis ini. (Mujib Anwar)
Jakarta (ANTARA News) - Berbicara mengenai Partai NasDem tidak terlepas dari dicetuskannya pembentukan organisasi massa bernama Nasional Demokrat oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 1 Februari 2010.
Pada masa itu Surya dan Sri Sultan berupaya mendirikan sebuah gerakan ormas yang mengusung semangat restorasi Indonesia.
Restorasi Indonesia yang digadang-gadang ormas Nasional Demokrat tidak lain gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Sejak dideklrasikan, dari hari ke hari ormas Nasional Demokrat kian menunjukkan eksistensinya di seluruh pelosok Indonesia. Hingga akhirnya orientasi kekuasaan disebut-sebut hadir di dalam internal ormas itu.
Terhitung pada 6 Juli 2011, Sri Sultan menyatakan mengundurkan diri dari Nasional Demokrat karena merasa ormas itu sudah berubah menjadi partai politik.
Namun Surya membantah kabar peralihan itu. Meskipun pada akhirnya Partai Nasdem dideklarasikan pada 26 Juli 2011, menurut Surya, partai itu tidak ada hubungannya dengan ormas Nasional Demokrat yang dicetuskannya.
Apapun itu, partai politik baru bernama NasDem telah terbentuk. Ketua pertama partai itu adalah Patrice Rio Capella, salah satu deklarator ormas Nasional Demokrat.
Sejak saat itu Partai NasDem mulai mengasah tajinya. Mereka terus memunculkan diri dengan menyuguhkan jargon-jargon perubahan.
Sementara itu awal tahun 2013 Partai NasDem kembali mengukir sejarah dunia politik nasional. Pada tanggal 25-26 Januari 2013, kongres perdana partai itu digelar.
Hasilnya, seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi
Hukum, dan Petani NasDem) secara aklamasi memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018 menggantikan Patrice Rio Capella.
Hasil kongres juga mengamanatkan Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan partai beserta perangkatnya.
Hal ini menimbulkan gejolak baru di dalam tubuh partai. Beberapa pengurus yang tidak senang dengan fakta tersebut, memilih keluar atau dikeluarkan dari kendaraan politik bertajuk NasDem.
Patrice Rio Capella sendiri masih setia di sana, hanya saja jabatannya beralih menjadi sekretaris jenderal partai.
Partai itu kemudian melakoni berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2014.
Setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi maupun faktual yang dipersyaratkan KPU partai itu lantas ditetapkan memperoleh nomor urut 1 partai peserta Pemilu 2014.
Pengurus Ketua : Surya Paloh Sekjen : Patrice Rio Capella Bendahara : Frankie Turtan
September, tahun 1945. Para pemuda Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang. Ibu Umiyah Dayino, 75 tahun, masih ingat sebuah pemandangan. Soeharto, eks tentara Peta, sering datang ke bilangan Pathook di Yogya. Sebuah kawasan yang kini terkenal sebagai pusat oleh-oleh bakpia ini, sekitar 50 tahun silam, menjadi sarang berkumpul pemuda-pemuda bawah tanah yang disebut Kelompok Pathook. Para pemuda itu berkumpul, berdiskusi, berbagi informasi, merakit senjata, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh partai. Penggerak-penggerak utama “geng” ini adalah Dayino, Koesomo Soendjojo, dan Denyoto. Semuanya kini sudah almarhum. Umiyah, yang tinggal di Ngabean, Yogya, adalah janda dari Dayino. “Dulu, rumah ini memang menjadi rumah kedua markas pemuda Pathook. Markas utama ada di rumah Koesomo Soendjojo, di Kampung Pathook,” katanya kepada TEMPO suatu sore.
Di situlah Soeharto sering mendengar orang berdiskusi. Memang tak sampai setiap hari, tapi ia bisa saja mampir dua kali seminggu. Ia tiba setiap pukul delapan malam dan dan bertahan sampai pukul tiga pagi. Itu semua dilakukan untuk “belajar politik” kepada Dayitno dan Soendjojo, yang dekat dengan para politisi sosialis. Adalah Marsoedi, seorang eks tentara Peta, yang memperkenalkan Soeharto kepada kelompok Pathook. “Pemuda Pathook itu seperti pemuda Menteng 31 Jakarta. Semua berkumpul di situ, apakah itu PKI atau yang lain,” tutur Marsoedi, mengenang. Ibrahim, 76 tahun, mantan anggota Pathook, masih ingat betul bahwa yang sering meladeni makanan atau minuman untuk Soeharto adalah seorang bernama Munir. Ia adalah Ketua Serikat Buruh. “Munir kemudian dijatuh hukuman mati oleh Soeharto, padahal mereka pernah sama-sama di Pathook,” kata Ibrahim. Jika wartawan menyempatkan diri melacak masa lalu Soeharto di Yogyakarta dan menemukan kembali aktivis-aktivis Kelompok Pathook dulu itu ada alasannya.
Ketika diangkat menjadi Kepala SKK Migas, SBY percaya Rudi kredibel.
VIVAnews – Penangkapan KPK atas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dini hari ini, Rabu 14 Agustus 2013, mengagetkan para anak buahnya. Rudi digelandang ke kantor KPK sekitar pukul 01.00 WIB bersama beberapa orang lainnya.
“Saya baru tahu informasi Bapak Rudi ditangkap. Saya tidak tahu apa kasusnya,” kata Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, kepada VIVAnews. Menurutnya, penangkapan Rudi ini kemungkinan akan sekalian dibicarakan dalam halal-bihalal di kantor SKK Migas pagi ini.
Untuk diketahui, sebelum ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala SKK Migas, Rudi lebih dulu menjabat Wakil Menteri ESDM selama tujuh bulan.
Menurut Presiden, SKK Migas harus menjadi lembaga eksekutif tersendiri yang menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, transparan. “Yang bisa diaudit sehingga tak ada penyimpangan apapun dalam mengatur usaha hulu minyak dan gas bumi serta mengelola aset besar,” kata SBY.
Doctor of Engineering Bidang Teknik Perminyakan dari Technische Universitaet Clausthal Jerman itu dipercaya memimpin SKK Migas karena sebelumnya pernah bertugas di BP Migas selama tiga tahun.
Namun belum usai masa jabatannya, KPK menangkap Rudi. Ia diduga terkait kasus suap sebesar US$700 ribu. “Selain Rudi, ada 2 orang lainnya yang ikut kami tangkap. Total ada 3 orang yang ditangkap,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Metrotvnews.com, Jakarta: Dua pemilik media massa nasional Surya Paloh dan Aburizal Bakrie memastikan tidak akan menggunakan media massa sebagai kendaraan politik jelang Pemilu 2014 mendatang. Seperti diketahui, kedua tokoh ini adalah ketua umum partai yang akan bertarung pada tahun depan.
Surya yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem dan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar memastikan, jika keberadaan media massa adalah alat untuk mencerdaskan bangsa bukan sebagai instrumen politik. Surya menegaskan pengalamannya yang malang melintang sebagai pemiliki media akan tetap memastikan jika institusi pers haruslah independen.
"Kita, saya dan Ical senior. Kami pastikan itu, room (news room) yang tidak melanggar harus dioptimalkan. Kewajiban kita jelas lah, agar institusi media massa itu harus ikut serta mencerdaskan bangsa, juga harus independen. Saya rasa cita-cita kita masaih ada," kata Surya menjelang buka puasa bersama Ical di Kantor DPP NasDem, Rabu (10/7).
Saat ditanya mengenai mantan kader NasDem yang kini berlabuh di Partai Hanura Harry Tanoe yang juga merupakan pemilik media massa besar di Indonesia, Surya enggan berkomentar. "Kalau junior media massa HT. Kalau mau tanya HT, tanyalah ke dia," pungkas Surya. (Hafizd Mukti)
JAKARTA -
Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat Laksamana (Purn)
Tedjo Edhy Purdjianto mengatakan Januari 2013 mendatang direncanakan
akan berlangsung konvensi di Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Menurutnya, dalam konvensi itu Surya Paloh sebagai Ketua Majelis
Nasional Nasdem diberi mandat untuk memilih ketua umum Parta Nasdem.
"Pada bulan Januari ada konvensi. Pak Surya Paloh akan menerima mandat
dari orang yang diberi mandat untuk membentuk partai. Setelah konvensi,
pimpinan Partai Nasdem akan diambil-alih oleh Pak Surya Paloh," kata
Tedjo Edhy Purdjianto, di Jakarta, Sabtu (10/11).
Saat ini Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Nasdem masing-masing Patrice
Rio Capella dan Ahmad Rofiq. Rio dan Rofiq, katanya, hanya diberi mandat
untuk membentuk partai.
Sebagai formatur tunggal, kata Laksamana Tedjo, Surya Paloh akan
membentuk kepengurusan seluruh Partai Nasdem di Indonesia. Surya Paloh
yang akan menentukan siapa pengurus-pengurus partai.
"Ini kan rencana dari awal. Karena Pak Surya masih di ormas, dia
melimpahkan. Rio dan Rofiq dulu juga kan orang ormas. Jadi dibentuk
partai dengan mandat dari Pak Surya. Setelah selesai terbentuk, mandat
diserahkan ke Pak Surya lagi kan. Ini sudah by design, bukan tiba-tiba.
Semua sudah tahu," tegas Laksamana Tedjo.
Selain itu lanjutnya, memang alasan lain Surya Paloh mengambil alih
kepengurusan Partai Nasdem karena pengurus yang ada saat ini kurang
populer.
"Tentunya ketokohan. Sekarang ini kan Ketua Partai Nasdem tidak dikenal.
Siapa Rio, siapa Rofiq. Orang kan tidak kenal. Tapi Surya Paloh kan
tokoh nasional, negarawan. Dengan ini diharapkan, nanti dukungan
masyarakat akan semakin besar," ungkapnya," tegas Tedjo Edhy Purdjianto.
(fas/jpnn)
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi dijadwalkan akan melantik Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Mendagri
dijadwalkan juga akan memberikan sambutan sebagai perwakilan dari
pemerintah Indonesia. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar
Moenek mengonfirmasi perihal kehadiran Gamawan Fauzi untuk melantik
Jokowi-Basuki.
"Di depan peserta sidang paripurna istimewa DPRD
DKI, Mendagri akan melantik Pak Jokowi dan Pak Basuki," kata pria yang
akrab disapa Donny itu saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Minggu (14/10/2012) malam.
Pelantikan
Jokowi-Basuki akan dilaksanakan pada Senin (15/10/2012) sekitar pukul
10.00 WIB. Setelah melantik, dikatakan oleh Donny, Gamawan Fauzi akan
memberikan kata sambutannya atas nama Presiden Republik Indonesia.
"Kalau isi pidatonya tentang apa, lihat saja nanti saat pelantikan," kata pria yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu.
Menurut
jadwal, dalam prosesi pelantikan itu, akan dibacakan Keputusan Presiden
oleh Sekretaris DPRD DKI. Selanjutnya, akan ada pengambilan sumpah atau
janji jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur oleh Mendagri.
Setelah
itu, penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan oleh
gubernur dan wakil gubernur. "Setelah itu, nanti akan disematkan tanda
pangkat jabatan serta penyerahan Keputusan Presiden kepada Pak
Jokowi-Basuki oleh Pak Menteri," ujar Donny.
Semua prosedur ini, dikatakan oleh Donny, sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya,
efektif atau tidaknya seseorang menjabat terhitung sejak ia memegang
Keputusan Presiden dan mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
"Setelah
itu, mereka (Jokowi-Basuki) sudah sah memegang amanah sebagai
Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017," ujar Donny.
Seperti
yang diberitakan, Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) DKI akhirnya menetapkan pelantikan Jokowi-Basuki
dilaksanakan pada Senin (15/10/2012).
Untuk pelantikan ini,
sebanyak dua ribu undangan telah disebarkan kepada tamu undangan, di
antaranya kepada mantan Gubernur Fauzi Bowo dan pengurus partai di
tingkat provinsi.
Namun, hanya sekitar 827 undangan yang dapat
masuk ke ruang sidang paripurna, tempat pelantikan berlangsung. Untuk
mengakomodasi para undangan yang berada di luar ruang paripurna, DPRD
menyediakan tiga unit plasma televisi yang diletakkan di lobi dan lantai
3 gedung DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, untuk keamanan
pelantikan Jokowi-Basuki, telah dipersiapkan sebanyak 2.004 personel.
Petugas yang dikerahkan 1.134 personel dari Polda Metro Jaya, 300
personel dari Polres Jakarta Pusat, dan 570 personel dari Satpol PP DKI.
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan mengatasi persoalan antara Polri dan KPK.
"Kami meminta Presiden segera ambil alih komando, baik sebagai Kepala
Negara maupun Kepala Pemerintahan sebelum keadaan semakin memburuk,"
kata Saldi Isra saat membacakan salah satu butir kesepakatan antara para
tokoh masyarakat di Gedung KPK, Jumat (5/10).
Para tokoh juga meminta Presiden untuk memberhentikan Kapolri. "Karena
Kapolri tidak mampu mengendalikan anggotanya," ujar Saldi.
Selain Saldi, turut hadir para tokoh lain seperti Rektor Paramadina
Anies Baswedan, pegiat HAM Usman Hamid dan Haris Azhar, serta para tokoh
lainnya. Mereka juga meminta rakyat untuk bersama-sama mendukung KPK
dalam membersihkan tubuh Polri dari praktik korupsi.
"Terakhir kami meminta kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung
langkah KPK dan bersatu dalam melakukan perjuangan melawan korupsi,"
kata Saldi.
Sementara itu KPK akan pasang badan atas Kompol Novel Baswedan yang akan
ditangkap polisi. KPK menegaskan, selain Novel, seluruh penyidik akan
mendapatkan perlindungan.
"Pada saat ini KPK tetap melindungi saudara Novel. KPK juga lindungi
semua penyidik KPK dan semua elemen KPK yang bekerja untuk KPK," terang
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Sebelumnya pada Jumat (5/10) malam, Dirkrimum Polda Bengkulu Kombes Dedi
Irianto datang membawa surat penangkapan dan penggeledahan. Novel
disangka melakukan penganiayaan dan dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 3.
"Ketika kami di sini beliau (Novel) tidak di kantor. Saya suruh buat
berita acara penolakan perintah penangkapan, datang saja jam kerja yang
sewajarnya, yang secara etis dilakukan, surat belum diberikan ke Novel
atau pimpinan KPK," ungkap Bambang.
Upaya penjemputan paksa penyidik KPK Kompol Novel Baswedan menyita
perhatian tokoh masyarakat yang datang di Kantor KPK.(Ant/BEY)
Hari
Selasa, pengujung tahun 1966. Penjara Militer Cimahi, Bandung, Jawa
Barat. Dua pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan cepak
berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah
Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Soebandrio, Menteri Luar Negeri
kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. “Pak Ban, selamat tinggal.
Jangan sedih,” kata Untung kepada Soebandrio.
Itulah
perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas seperti ditulis
Soebandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya,
Soebandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak
bakal dieksekusi. Untung mengaku G-30-S atas setahu Panglima Komando
Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto.
Keyakinan
Untung bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu
“misteri” tragedi September-Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal
pada 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas. Salah satu
yang jarang diulas adalah spekulasi kedekatan Untung dengan Soeharto.
Memperingati
tragedi September kali ini, Koran Tempo bermaksud menurunkan edisi
khusus yang menguak kehidupan Letkol Untung. Tak banyak informasi
tentang tokoh ini, bahkan dari sejarawan “Data tentang Untung sangat
minim, bahkan riwayat hidupnya,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.
Potongannya seperti preman
Tempo
berhasil menemui saksi hidup yang mengenal Letkol Untung. Salah satu
saksi adalah Letkol CPM (Purnawirawan) Suhardi. Umurnya sudah 83 tahun.
Ia adalah sahabat masa kecil Untung di Solo dan bekas anggota
Tjakrabirawa. Untung tinggal di Solo sejak umur 10 tahun. Sebelumnya, ia
tinggal di Kebumen. Di Solo, ia hidup di rumah pamannya, Samsuri.
Samsuri dan istrinya bekerja di pabrik batik Sawo, namun tiap hari
membantu kerja di rumah Ibu Wergoe Prajoko, seorang priayi keturunan
trah Kasunan, yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Wergoe adalah orang
tua Suhardi.
“Dia
memanggil ibu saya bude dan memanggil saya Gus Hardi,” ujar Suhardi.
Suhardi, yang setahun lebih muda dari Untung, memanggil Untung: si Kus.
Nama asli Untung adalah Kusman. Suhardi ingat, Untung kecil sering
menginap di rumahnya. Tinggi Untung kurang dari 165 sentimeter, tapi
badannya gempal.
“Potongannya
seperti preman. Orang-orang Cina yang membuka praktek-praktek
perawatan gigi di daerah saya takut semua kepadanya,” kata Suhardi
tertawa. Menurut Suhardi, Untung sejak kecil selalu serius, tak pernah
tersenyum. Suhardi ingat, pada 1943, saat berumur 18 tahun, Untung
masuk Heiho. “Saya yang mengantarkan Untung ke kantor Heiho di
perempatan Nonongan yang ke arah Sriwedari.”
Setelah
Jepang kalah, menurut Suhardi, Untung masuk Batalion Sudigdo, yang
markasnya berada di Wonogiri. “Batalion ini sangat terkenal di daerah
Boyolali. Ini satu-satunya batalion yang ikut PKI (Partai Komunis
Indonesia),” kata Suhardi. Menurut Suhardi, batalion ini lalu terlibat
gerakan Madiun sehingga dicari-cari oleh Gatot Subroto.
Clash
yang terjadi pada 1948 antara Republik dan Belanda membuat pengejaran
terhadap batalion-batalion kiri terhenti. Banyak anggota batalion kiri
bisa bebas. Suhardi tahu Untung kemudian balik ke Solo. “Untung
kemudian masuk Korem Surakarta,” katanya. Saat itu, menurut Suhardi,
Komandan Korem Surakarta adalah Soeharto. Soeharto sebelumnya adalah
Komandan Resimen Infanteri 14 di Semarang. “Mungkin perkenalan awal
Untung dan Soeharto di situ,” kata Suhardi.
Keterangan
Suhardi menguatkan banyak tinjauan para analisis. Seperti kita
ketahui, Soeharto kemudian naik menggantikan Gatot Subroto menjadi
Panglima Divisi Diponegoro. Untung lalu pindah ke Divisi Diponegoro,
Semarang. Banyak pengamat melihat, kedekatan Soeharto dengan Untung
bermula di Divisi Diponegoro ini. Keterangan Suhardi menambahkan
kemungkinan perkenalan mereka sejak di Solo.
Hubungan
Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrad
mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, 14 Agustus 1962. Untung
terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu
Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal
dengan Banteng Raiders.
Di
Irian, Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan
belantara Kaimana. Sebelum Operasi Mandala, Untung telah berpengalaman
di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Ia terlibat operasi penumpasan
pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera
Barat, pada 1958. Di Irian, Untung menunjukkan kelasnya. Bersama Benny
Moerdani, ia mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden
Soekarno.
“Kedua
prestasi inilah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan Yani
dan Soeharto,” kata Kolonel Purnawirawan Maulwi Saelan, mantan Wakil
Komandan Tjakrabirawa, atasan Untung di Tjakrabirawa, kepada Tempo. Untung
masuk menjadi anggota Tjakrabirawa pada pertengahan 1964. Dua kompi
Banteng Raiders saat itu dipilih menjadi anggota Tjakrabirawa.
Jabatannya sudah letnan kolonel saat itu. Anggota
Tjakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat. Pangkostrad, yang kala itu
dijabat Soeharto, yang merekomendasikan batalion mana saja yang
diambil menjadi Tjakrabirawa.
Sebab,
menurut Suhardi, siapa pun yang bertugas di Jawa Tengah mengetahui
banyak anggota Raiders saat itu yang eks gerakan Madiun 1948. “Pasti
Soeharto tahu itu eks PKI Madiun.” Di
Tjakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion I Kawal Kehormatan
Resimen Tjakrabirawa. Batalion ini berada di ring III pengamanan
presiden dan tidak langsung berhubungan dengan presiden. Maulwi, atasan
Untung, mengaku tidak banyak mengenal sosok Untung.
Suhardi
masuk Tjakrabirawa sebagai anggota Detasemen Pengawal Khusus.
Pangkatnya lebih rendah dibanding Untung. Ia letnan dua. Pernah sekali
waktu mereka bertemu, ia harus menghormat kepada Untung. Suhardi ingat
Untung menatapnya. Untung lalu mengucap, “Gus, kamu ada di sini….”
“Mengapa
perhatian Soeharto terhadap Untung begitu besar?” Menurut Maulwi,
tidak ada satu pun anggota Tjakra yang datang ke Kebumen. “Kami, dari
Tjakra, tidak ada yang hadir,” kata Maulwi. Dalam
bukunya, Soebandrio melihat kedatangan seorang komandan dalam pesta
pernikahan mantan anak buahnya adalah wajar. Namun, kehadiran
Pangkostrad di desa terpencil yang saat itu transportasinya sulit adalah
pertanyaan besar. “Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin
Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung,” tulis
Soebandrio. Hal itu diiyakan oleh Suhardi. “Pasti ada hubungan intim
antara Soeharto dan Untung,” katanya. Soeharto: Sikat saja, jangan ragu
Dari
mana Letkol Untung percaya adanya Dewan Jenderal? Dalam bukunya,
Soebandrio menyebut, di penjara, Untung pernah bercerita kepadanya bahwa
ia pada 15 September 1965 mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya
Dewan Jenderal yang bakal melakukan kup. Untung menyampaikan rencananya
menangkap mereka.
Bila
kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar
Biasa pada awal 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan
Jenderal karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal
di gedung Akademi Hukum Militer Jakarta, yang membicarakan susunan
kabinet versi Dewan Jenderal. Maulwi
melihat adalah hal aneh bila Untung begitu percaya adanya informasi
kudeta terhadap presiden ini. Sebab, selama menjadi anggota pasukan
Tjakrabirawa, Untung jarang masuk ring I atau ring II pengamanan
presiden. Dalam catatan Maulwi, hanya dua kali Untung bertemu dengan
Soekarno. Pertama kali saat melapor sebagai Komandan Kawal Kehormatan
dan kedua saat Idul Fitri 1964. “Jadi, ya, sangat aneh kalau dia justru
yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal,” kata Maulwi. Menurut
Soebandrio, Soeharto memberikan dukungan kepada Untung untuk menangkap
Dewan Jenderal dengan mengirim bantuan pasukan. Soeharto memberi
perintah per telegram Nomor T.220/9 pada 15 September 1965 dan
mengulanginya dengan radiogram Nomor T.239/9 pada 21 September 1965
kepada Yon 530 Brawijaya, Jawa Timur, dan Yon 454 Banteng Raiders
Diponegoro, Jawa Tengah. Mereka diperintahkan datang ke Jakarta untuk
defile Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober.
Pasukan
itu bertahap tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Yang aneh,
pasukan itu membawa peralatan siap tempur. “Memang mencurigakan, seluruh
pasukan itu membawa peluru tajam,” kata Suhardi. Padahal, menurut
Suhardi, ada aturan tegas di semua angkatan bila defile tidak
menggunakan peluru tajam. “Itu ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.
Pasukan
dengan perlengkapan siaga I itu kemudian bergabung dengan Pasukan
Kawal Kehormatan Tjakrabirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di
dekat Monumen Nasional. Soeharto melewati pasukan yang hendak membunuh 7 jenderal
Dinihari,
1 Oktober 1965, seperti kita ketahui, pasukan Untung bergerak menculik
tujuh jenderal Angkatan Darat. Malam itu Soeharto , menunggui anaknya,
Tommy, yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.
Di rumah sakit itu Kolonel Latief, seperti pernah dikatakannya sendiri
dalam sebuah wawancara berusaha menemui Soeharto.
Adapun Untung, menurut Maulwi, hingga tengah malam pada 30 September 1965 masih memimpin pengamanan acara Presiden Soekarno
di Senayan. Maulwi masih bisa mengingat pertemuan mereka terakhir
terjadi pada pukul 20.00. Waktu itu Maulwi menegur Untung karena ada
satu pintu yang luput dari penjagaan pasukan Tjakra. Seusai acara,
Maulwi mengaku tidak mengetahui aktivitas Untung selanjutnya.
Ketegangan
hari-hari itu bisa dirasakan dari pengalaman Suhardi sendiri. Pada 29
September, Suhardi menjadi perwira piket di pintu gerbang Istana.
Tiba-tiba ada anggota Tjakra anak buah Dul Arief, peleton di bawah
Untung, yang bernama Djahurup hendak masuk Istana. Menurut Suhardi,
tindakan Djahurup itu tidak diperbolehkan karena tugasnya adalah di
ring luar sehingga tidak boleh masuk. “Saya tegur dia.”
Pada
1 Oktober pukul 07.00, Suhardi sudah tiba di depan Istana. “Saya
heran, dari sekitar daerah Bank Indonesia, saat itu banyak tentara.” Ia
langsung mengendarai jip menuju markas Batalion 1 Tjakrabirawa di
Tanah Abang.
“Saya
ingat yang jaga saat itu adalah Kopral Teguh dari Banteng Raiders,”
kata Suhardi. Begitu masuk markas, ia melihat saat itu di Tanah Abang
semua anggota kompi Banteng Raiders tidak ada.
Begitu
tahu hari itu ada kudeta dan Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi,
Suhardi langsung ingat wajah sahabat masa kecilnya dan sahabat yang
sudah dianggap anak oleh ibunya sendiri tersebut. Teman yang bahkan saat
sudah menjabat komandan Tjakrabirawa bila ke Solo selalu pulang
menjumpai ibunya. “Saya tak heran kalau Untung terlibat karena saya tahu
sejak tahun 1948 Untung dekat dengan PKI,” katanya.
Kepada
Oditur Militer pada 1966, Untung mengaku hanya memerintahkan menangkap
para jenderal guna dihadapkan pada Presiden Soekarno. “Semuanya
terserah kepada Bapak Presiden, apa tindakan yang akan dijatuhkan
kepada mereka,” jawab Untung.
Heru
Atmodjo, Mantan Wakil Asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara, yang
namanya dimasukkan Untung dalam susunan Dewan Revolusi, mengakui Sjam
Kamaruzzaman- lah yang paling berperan dalam gerakan tersebut. Keyakinan
itu muncul ketika pada Jumat, 1 Oktober 1965, Heru secara tidak
sengaja bertemu dengan para pimpinan Gerakan 30 September: Letkol
Untung, Kolonel Latief, Mayor Sujono, Sjam Kamaruzzaman, dan Pono. Heru
melihat justru Pono dan Sjam-lah yang paling banyak bicara dalam
pertemuan itu, sementara Untung lebih banyak diam.
“Saya tidak melihat peran Untung dalam memimpin rangkaian gerakan atau operasi ini (G-30-S),” kata Heru saat ditemui Tempo.
Soeharto: Letkol Untung murid pimpinan PKI
Soeharto,
kepada Retnowati Abdulgani Knapp, penulis biografi Soeharto: The Life
and Legacy of Indonesia’s Second President, pernah mengatakan memang
kenal dekat dengan Kolonel Latif maupun Untung. Tapi ia membantah isu
bahwa persahabatannya dengan mereka ada kaitannya dengan rencana kudeta.
“Itu
tak masuk akal,” kata Soeharto. ”Saya mengenal Untung sejak 1945 dan
dia merupakan murid pimpinan PKI, Alimin. Saya yakin PKI berada di
belakang gerakan Letkol Untung,” katanya kepada Retnowati.
Demikianlah
Untung. Kudeta itu bisa dilumpuhkan. Tapi perwira penerima Bintang
Sakti itu sampai menjelang ditembak pun masih percaya bakal
diselamatkan.
JAKARTA--MICOM: Kondisi
berbangsa di Indonesia mulai masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan.
Dalam banyak hal rakyat kehilangan kedaulatan atas berbagai macam hak
seperti ekonomi, politik, dan pendidikan.
"Kita mulai diingatkan bahwa nasionalisme dan patriotisme kita
sebagai bangsa mulai terancam," kata Ketua Umum Nasional Demokrat usai
peluncuran buku Mari Bung Rebut Kembali di kantor DPP Nasdem di Jakarta,
Senin (16/7).
Buku tersebut merupakan kumpulan pidato Surya Paloh, yang
terdiri dari enam belas pidato dalam berbagai momen acara dengan tema
beragam sejak tahun 2010 sampai 2012.
Buku tersebut merupakan kado hadiah ulang tahun Surya ke-61 dari
para kerabat. "Buku itu merupakan kumpulan pidato saya sejak melahirkan
organisasi Nasional Demokrat. Buku ini bisa menjadi bacaan bagi kaum
muda yang ingin memaknai patriotisme," ungkapnya.
Lebih lanjut Surya menegaskan, kedaulatan rakyat Indonesia itu
merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kenyataannya, rakyat
seperti kehilangan kedaulatan tidak seperti halnya pada era awal
kemerdekaan.
"Nasionalisme ini bisa dibangkitkan apabila muncul kesadaran
dari seluruh komponen bangsa untuk merebut kedaulatannya," ungkapnya.
Ketika ditanya apakah sikap ini justru memunculkan sikap
chauvinis, Surya hanya mengatakan, pada dasarnya pihaknya hanya
mempunyai niat baik untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini. "Dan yang
bisa memperbaiki itu hanya bangsa sendiri. Tidak mungkin mengandalkan
bangsa lain," tegasnya.
Karena itu, ia berharap Nasional Demokrat bisa melakukan proses
pendidikan politik sehingga aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
dan keamanan bisa diperbaiki. "Rakyat harus punya harapan. Revitalisasi
seluruh kekuatan yang harus direbut," ujarnya.
Pengamat komunikasi Bachtiar Ali menambahkan, pada prinsipnya
masyarakat Indonesia harus percaya dengan dirinya untuk merebut
kedaulatannya. Hal ini harus ditunjang oleh adanya faktor kepemimpinan
yang kuat yang menentukan arah perjuangan bangsa. "Persoalannya saat ini
faktor kepemimpinan itu lah yang kurang," ujarnya.
Ia menegaskan, buah pikiran Surya Paloh dalam bukunya bukan
sesuatu yang bersifat chauvinis. "Surya Paloh hanya menganjurkan agar
kita tetap ada di Bumi. Cuma mengingatkan agar jangan terlalu
terpengaruh dengan pemikiran luar," ungkapnya. (Che/OL-9)