Warga Aceh akan Bongkar Bangunan Bantuan Australia

                                                      Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Masyarakat Aceh mendesak Perdana Menteri Australia Tonny Abbott meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama korban tsunami Aceh 2004, karena pernyataannya telah menyinggung perasaan mereka.

"PM Australia harus meminta maaf kepada korban tsunami Aceh, persoalan mengantikan bantuan mereka akan terus kami upayakan dengan menggalang dana dan lelang batu giok Aceh," kata Rahmad Ojer, seorang korban tsunami, di Meulaboh, Senin.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela melakukan aksi pengalangan koin bersama masyarakat di Simpang Kisaran Meulaboh. Aksi tersebut sebagai bentuk sikap kekecewaan masyarakat Aceh korban tsunami terhadap bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004 yang diungkit-ungkit.

Korban tsunami di Aceh Barat mengungkapkan rasa penyesalan telah menerima bantuan saat itu, kata Rahmad. Bantuan negara kanguru tersebut sebagian besar adalah pakaian bekas, sarana pendidikan anak sekolah seperti buku dan alat tulis dan tenda.

Tidak ada bantuan berupa sarana infrastruktur ataupun bangunan yang kawasan itu pemberian negara Australia, sehingga masyarakat Aceh sangat merasa menyesal telah menerima bantuan yang tidak berbekas itu.

"Kalau ada bangunan bantuan mereka hari ini kami bongkar dan kami pulangkan. Persoalannya, bantuan mereka sudah tidak ada yang terlihat, seperti tangki air, pompa air di tempat pengungsian. Mana ada lagi semua itu sekarang," tegasnya.

Masyarakat korban tsunami mendukung sepenuhnya eksekusi terpidana mati WNA Australia, karena akibat narkoba merambah genari Aceh harus segera disikapi dan ditindak tegas gembong narkoba.

Rahmad menyampaikan, setelah koin galang dana terkumpul akan dibawa langsung ke Duta Besar Australia di Jakarta. Bila koin tersebut tidak diterima Duta Besar Australia, maka akan dikirim langsung ke negara kanguru.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Pejuang Rumah Tsunami (GPRS) Aceh Barat Edi Candra mengatakan, masyarakat korban tsunami Aceh Barat sudah menyediakan dua lubang kubur untuk dua terpidana mati WNA Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Kuburan yang sudah digali oleh belasan warga di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, sengaja untuk mengobati rasa sakit hati masyarakat yang pernah kehilangan keluarga dihantam gelombang tsunami 2004.

"Selain itu, kami juga elakukan lelang batu giok. Nanti kalau dana lelangnya sudah terkumpul akan kami berikan langsung kepada Dubes Australia di Jakarta," katanya menambahkan.

Semprotan Pedas Ratna Sarumpaet pada Jokowi Megawati dan Paloh di ILC 17...

Presiden Jokowi Segera Kunjungi Banjarnegara

Bidik 3,5 Juta Pemilih, NasDem Buka Lowongan Kader Untuk Disekolahkan

Minggu, 14 Desember 2014 15:17 WIB

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - DPW Partai NasDem Jatim mulai membuka lowongan untuk calon kader partai.

Ini sebagai upaya agar dalam pemilu 2019 nanti, NasDem meraih dukungan 3,5 juta suara dari warga Jatim.

Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendy Choirie mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya mengharuskan setiap pengurus dapat merangkul minimal 14 orang sebagai kader.

Jika itu serius dilakukan mulai sekarang, pihaknya optimis empat tahun mendatang jumlah kader akan meningkat hingga dua kali lipat.

"Pada pemilu sebelumnya jumlah pemilih partai NasDem di Jatim ada 1,6 juta pemilih. Dengan modal ini, kita harapkan pada pemilu 2019 nanti pemilih mencapai 3,5 juta orang," ujarnya, di Kantor DPW Partai NasDem, Minggu (14/12/2014), di sela-sela acara Konsolidasi DPD Partai NasDem se-Jatim.

Dalam konsolidasi yang dihadiri seluruh ketua dan dewan penasehat DPD NasDem se-Jatim, pengurus DPW dan Ketua DPP Bidang Media & Komunikasi Publik Sri Sajekti Sudjunadi, ini mengusung tema, "Membangun struktur dan kultur partai yang kuat dan responsif".

Menurut Gus Choi, agar lowongan pendaftaran sebagai kader partai NasDem tersebut diketahui masyarakat, pihaknya minta setiap DPD di 38 kabupaten/kota memasang spanduk tentang lowongan penerimaan kader di daerah masing-masing.

Selain lewat spanduk, sejumlah strategi sosialisasi door to door maupun lewat pengajian juga harus dilakukan.

"Saya berharap, para pengurus benar-benar menunjukkan loyalitas dan keseriusannya di NasDem," tegasnya.

Ditambahkan, selain di Jatim, DPP Partai NasDem juga membuka 'lowongan' kader untuk ditempatkan sebagai pengurus dan disebar ke seluruh daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan permintan di daerah masing-masing.

"Jadi DPP buka lowongan untuk pengurus. Sementara DPW untuk kaderisasi," imbuh pria kelahiran Gresik ini.

Kata Gus Choi, kaderisasi partai harus terus dilakukan. Sehingga mereka yang nantinya lolos dan masuk sebagai kader Partai NasDem akan disekolahkan.

"Usai ditraining itulah, mereka akan mendapat sertifikat dan kartu tanda anggota Partai NasDem untuk legalitas sebagai kader," terang politisi yang juga mantan jurnalis ini. (Mujib Anwar)

Yance Tuding Surya Paloh Dalang Penangkapan Dirinya

Sabtu, 13 Desember 2014 - 04:52 wib |

Tri Ispranoto - Okezone

BANDUNG – Mantan Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, menduga penangkapan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp42 miliar didalangi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Hal itu diungkapkan Yance saat diwawancarai wartawan sesudah menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejati Jawa Barat, Jumat 12 Desember 2014.
“Dulu tahun 2009 saya mendampingi dan mendukung Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kami satu paket. Saya jadi Ketua Golkar Jabar, tapi beliau gagal. Kemudian beliau marah pada saya karena tidak ikuti di Partai NasDem,” tuturnya.
Menurutnya, Jaksa Agung, HM Prasetyo, yang juga berasal dari Partai NasDem tak bisa dilepaskan dari peran yang membuatnya kini dihadapkan di meja hijau. Yance menegaskan, jika memang terdapat unsur keadilan maka dapat dipastikan dirinya bisa lepas dari jeratan hukum.
“Ini kasus lama empat tahun lalu. Pada kasus ini berkas anak buah saya, Daddy Haryadi (Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu) sudah bebas, bahkan sampai MA sudah inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya Yance ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI sejak 5 Desember 2014. Namun baru delapan hari Yance harus dipindahkan ke Kejati Jabar sejak terhitung hari ini. Yance telah berstatus tersangka sejak 13 Desember 2010 dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem pada 2004.
Ada tiga terdakwa lainnya yang diduga terlibat. Ketiganya yakni Agung Rijoto pemilik SHGU Nomor 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung, mantan Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi, dan mantan Wakil Ketua P2TUN yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Mohammad Ichwan.(rif)

(sus)

Ini Pesan Surya Paloh untuk 35 Anggota DPR Asal Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partainya untuk memegang teguh janji dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang amanah.

"Saya berpesan kepada para anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem untuk memegang teguh janjinya menjadi wakil rakyat yang amanah," kata Surya saat ditemui sebelum acara pengucapan sumpah dan pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2014-2019 di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutipAntara.

Menurut dia, 35 politisi Partai NasDem sebagai anggota DPR terpilih harus dapat mengadakan perubahan bagi negara dan bangsa ke arah yang lebih baik serta menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya mengingatkan untuk benar-benar mereka menyadaripositioning dan arti keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat," ujar dia.

Menurut Surya, mereka harus memberi keteladanan, baik sikap mereka, tutur bahasa, maupun perilaku mereka. Kalau anggota DPR dari Partai Nasdem tidak memberikan suatu perubahan keteladanan, maka tidak ada bedanya mereka dengan politisi lain.

Ia pun menekankan betapa pentingnya keberadaan DPR sebagai lembaga yang dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Bila DPR dianggap tidak lagi merepresentasikan wakil dari rakyat itu sendiri, hal itu tidak baik bagi kelangsungan demokrasi.

"Bagaimanapun institusi parlemen kita ini harus tetap mendapatkan kehormatan di tengah kehidupan kebangsaan kita," ujar Surya.