KRONOLOGIS SEJARAH PDRI (19 DESEMBER 1948 – 13 JULI 1949)

“Peristiwa Situjuh adalah Rangkaian Perjuangan PDRI yang dicabik-cabik oleh Belanda”

19 Desember 1948
Yogyakarta dan Bukittinggi diserang oleh Belanda, secara  serentak Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat tentang pembentukan Pemerintah Darurat untuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada saat yang sama Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukittinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI.

20 Desember 1948
Rapat-rapat dilakukan di Bukittinggi, sementara arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Kepala Staf AURI Komodor H. Soejono memerintahkan penyelamatan dua Stasiun Radio PHB AURI dengan membawanya ke Halaban (Payakumbuh Selatan) dan Piobang, Stasiun Radio tersebut adalah :
a. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III Luhukay.
b. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III M.S. Tamimi.

21 Desember 1948

Rombongan pemerintah sipil, termasuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Hasan meninggalkan Bukittinggi untuk seterusnya mengungsi ke Halaban. Kepala Kepolisian Sumatera Barat , Komisaris Sulaiman Efendi dan sejumlah pemimpin menyingkir ke Lubuk Sikaping, Pasaman. Stasiun Radio AURI pimpinan Lahukay tiba Halaban, tetapi tidak sempat mengudara, karena dibumihanguskan di Halaban. Stasiun Radio Pemancar pimpinan M. Jacob Loebis sampai di Piobang, Payakumbuh untuk seterusnya dibawa ke Koto Tinggi, tengah malam Kota Bukittinggi dibumihanguskan.

22 Desembar 1948

Pembentukan Kabinet PDRI di Halaban. Stasiun Radio PHB AURI Pimpinan Tamimi diserahkan oleh Komondor H. Soejono Kepala PDRI (Sjafruddin Prawiranegara) untuk melayani komunikasi radio Mr. Sjafruddin Prawiranegara beserta rombongannya. Stasiun Radio itu ikut serta bergerilya hingga ke tempat pengungsian di Bidar Alam.

23 Desembar 1948

Stasiun Radio Tamimi di Halaban untuk pertama kali dapat berhubungan dengan Stasiun Radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera (Ranau, Jambi, Siborong-Borong dan Kotaraja). Sjafruddin Prawiranegara merasa gembira menerima laporan tes kemampuan Stasiun Radio PDRI, dan memngumumkan berdirinya PDRI.

24 Desembar 1948

Menjelang Subuh, rombongan PDRI di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju Pekan Baru, melalui Lubuk Bangku dan Bakinang. Stasiun Radio Tamimi dengan semua peralatan pengirim dan penerima ditempatkan pada sebuah Jip, mengikuti rombongan PDRI Awak (Crew) Stasiun Radio tersebut adalah :

1. Opsir Udara M.S. Tamimi sebagai Kepala
2. Sersan Mayor Udara Kusnadi. sebagai Teknisi merangkap Teloegrafis
3. Sersan Mayor Udara R. Oedojo, Telegrafis
4. Kopral Udara Zainal Abidin,Telegrafis Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.
5. Letnan Muda Udara III Umar Said Noor, Bagian Sandi
Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.

Stasiun Radio Tamimi mengunakan kode pangil (Call Sign) “UDO” singkatan dari Oedojo. Sering dipakai juga Call Sign “KND” atau “ZAY” singkatan dari Kusnadi dan Zainal Abidin. Type sender yang digunakan ialah MK III 19 Set.

24 - 26 Desembar 1948

Rombongan Rasjid tiba di Koto Tinggi, dilengkapi dengan beberapa set perlengkapan Stasiun Radio :

a.Stasiun Radio AURI yang melayani Gubernur Sumatera Barat/Tengah di Koto Tinggi adalah Stasiun Radio ZZ di bawah pimpinan Opsir Muda Udara I M. Jacob dengan ahli telegaf antara lain Zainul Aziz, Soesatyo, Soegianto, Soeryo.

b.Stasiun Radio AURI yang bertugas mulai 22 Desember 1948 sampai 11 November 1948 mengikuti Gubernur Sumatera Barat/Tengah Mr. Rasjid dengan type sender : TCS-10

c.Stasiun Radio yang berpindah-pindah tempat, mulai dari Desa Koto Tinggi, Puar Datar (di sini hampir saja Stasiun Radio ini diketahui olah Belanda yang menyerbu Puar Datar, tetapi berkat kesiagaan dan kegesitan para awak pihak Belanda dapat dikelabui), Sungai Dadok sampai Mudik Dadok. Sebelum memasuki Kota via Piobang, pada tanggal 11 November 1948, Stasiun Radio ini beroperasi di Sungai Rimbang, Stasiun Radio AURI ini mampu berhubungan pula dengan Jawa dan Luar Negeri (India).

d.Stasiun Radio AURI yang melayani Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Koto Tinggi, antara 19 Juni 1949 dan 8 Juli 1949, berakhir saat tokoh ini berangkat ke Yogyakarta.

Rombongan Sjafruddin Prawiranegara berada di Bangkinang. Sewaktu rombongan berada di Bangkinang. Belanda yang mengunakan pesawat-pesawat P-51 menyerang dengan bom.
Stasiun Radio mengirim berita ke Pangkalan Udara Jambi, menyampaikan permintaan PDRI agar pesawat RI 005 PBY (AU) diterbangkan kesalah satu sungai di Riau, ternyata kemudian pada tanggal 29 Desember 1948 ketika Belanda menyerbu Kota Jambi, pesawat yang dimaksud tenggelam di Sungai Batang Hari saat berusaha lepas landas.

27 - 28 Desembar 1948

Rombongan Sjafruddin Prawiranegara segera meninggalkan Bangkinang, menuju Tarakan Buluh dan menyeberangi Sungai Kampar untuk meneruskan perjalanan ke Teluk Kuantan. Beberapa sadan ditinggalkan dan ditenggelamkan ke dalam sungai. Setelah melewati beberapa kampong antara lain Lipat Kain dan Muara Lembu, Jip berisi peralatan Sender terbalik, masuk kubangan lumpur beserta seluruh penumpangnya. Penumpang Jip itu adalah

Sjafruddin Prawiranegara, Tumimi (yang bertindak sebagai sopir), Oedojo dan Kusnadi. Sjafruddin Prawiranegara kehilangan kacamatanya, untunglah jip beserta peralatan pengirim tidak mengalami kerusakan, meskipun memerlukan waktu sehari semalam untuk dibersihkan dan dikeringkan. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegaraberuntung mendapatkan kacamata “baru” dari seorang Dokter yang bertugas di wilayahn itu.

29 Desembar 1948

Perjalanan diteruskan ke Teluk Kuantan, ditepi Sungai Kuantan mereka menginap. Sementara itu Panglima Kol. Hidayat singah di Koto Tinggi dalam perjalanan cross-country dari Selatan ke Utara Sumatera, hingga ke Aceh. Hidayat mengadakan rapat dengtan Gubernur Rasjid dan mengambil keputusan merombak Pemerintahan Sipil menjadi Pemerintahan Militer. Semua pejabat Gubernur Sipil dan segenap jajarannya dimiliterkan dan semua Wakil Gubernur diangkat dari Tokoh Militer.

30 - 31 Desembar 1948

Rombongan Sjafruddin Prawiranegara meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dari Taluk ke Sungai Dareh, semua kendaraan di tinggalkan di Taluk. Pada suatu tempat tertentu antara Taluk dan Sungai Dareh peralatan Sender diangkut melalui hutan dengan Lori bekas Jepang. Penumpang Lori hanya dua orang yaitu : Ir. Indra Tjahja sebagai masinis dan Oedojo (Telegrafis) sebagai penjaga peralatan Sender.

1 Januari 1949

Tahun Baru rombongan menginap selama tiga hari di Sungai Dareh, beristirahat dan merayakan tahun baru. Stasiun Radio sempat mengirimkan Ucapan Selamat tahun Baru kepada seluruh Stasiun Radio AURI di Jawa dan Sumatera yang melayani Pemerintahan Sipilo dan Militer.

3 Januari 1949

Rombongan Sjafruddin Prawiranegara berangkat dari Sungai Dareh ke Bidar Alam via Aabi Siat dan Abai Sangir. Rombongan dibagi menjadi tiga : (1) Rombongan Induk dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, menempuh jalur Sungai Batang Hari dengan mempergunakan sampan yang digerakan dengan dayung dan galah dari bamboo. (2) Rombongan Keuangan dipimpin oleh Mr. Loekman Hakim (Menteri Keuangan PDRI) menuju Muara Tebo dengan naik perahu bermotor, membawa klise oeang RI Poeloe Sumatera (ORIPS) untuk dicetak di Muaro Bungo. (3) Rombongan Satsiun Radio dipimpin oleh Wakil PDRI Mr. Teuku Hasan, mengambil jalan darat karena takut tenggelam, dengan berjalan kaki menuju Abai (setelah berpisah kurang lebih 2 minggu mereka bertemu kembali di Bidar Alam).

(Keterangan mengenai ORIPS : Mesin Cetak Uang RI Muaro Bungo dirakit oleh anggota-anggota AURI dari Jambi, yang dipimpin Opsir Udara III Soejono, dari bekas mesin cetak biasa. Hasil cetakan ORIPS itu diserahkan kepada Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan PDRI dan dibagi-bagikan kepada pemerintah setempat di Muaro Bungo).

4 - 5 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio tiba di Abai Siat dan bersiap-siap menuju Abai Sangir (“From Abai to Abai”). Beberapa peralatan sender yang tidak begitu penting terpaksa ditinggalkan ditengah perjalanan kerena medan yang ditempuh sangat berat.

7 – 9 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio beristirahat selama kurang lebih satu minggu di Abai Sangir. Ketika rombongan stasiun radio berada di Sangir, rombongan keuangan yang dipimpin Mr. Loekman Hakim sudah tiba di Muara Tebo dan siap-siap melanjutkan ke Bidar Alam. Selama di Abai Sangir, stasiun radio tetap mengudara.

10 Januari 1949

Belanda menyerang Koto Tinggi dari basisnya di Payakumbuh.

15 Januari 1949

Tragedi Situjuh Batur. Rapat Besar Pimpinan Sumatera Barat di Situjuh Batur digrebek Patroli Belanda. Banyak Korban jatuh termasuk beberapa Tokoh Paling Terkemuka di Sumatera Barat (antara lain Ketua MPRD, Chatib Soelaiman) dan Puluhan Prajurit dan BNPK di Nagari itu. Antara lain yang dimakamkan di Situjuh Batur yaitu :
1 CH. SULAIMAN MPRD
2 ARISUN ST. ALAMSYAH BUPATI
3 MUNIR LATIF LETKOL
4 ZAINUDDIN MAYOR
5 TANTAWI KAPTEN
6 AZINAR LAETNA I
7 SYAMSUL BAHRI LETNAN II
8 RUSLI SOPIR
9 SYAMSUDIN PMT

Yang dimakamkan di Situjuh Banda Dalam adalah :
1 M. ZEIN BPNK
2 RAMLI BPNK
3 SYAMSUL KAMAL BPNK
4 KAMASYHUR BPNK
5 NAKUMAN BPNK
6 MANGKUTO BPNK
7 AHMAD BPNK
8 RAJIMAN BPNK

Yang dimakamkan di Situjuh Gadang adalah :
1 RAUDANI LETDA
2 ABDUDIS LETDA
3 AGUS YATIM LETTU
4 AZIS JUNAID LETTU
5 ABAS HASAN SERMA
6 DARUHAN SERMA
7 RASYID SIRIN KOPTU
8 Y. MALIKI BPNK
9 HASAN BASRI BPNK
10 BURHAN BPNK
11 ALI AMRAN BPNK
12 SYAFWANEFF BPNK
13 A. MALIK BPNK

16 Januari 1949

Rombongan Stasiun Radio beserta Mr. Teuku Hasan tiba di Bidar Alam, rombongan Sjafruddin Prawiranegara sudah tiba disana terlebih dahulu. Sekitar minggu terakhir Januari 1949, seluruh rombongan secara lengkap sudah berada di Bidar Alam.

17 Januari 1949

Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi.

21 Januari 1949

Sjafruddin Prawiranegara mengirimkan ucapan selamat kepada Nehru dan peserta Konferensi New Delhi tentang Indonesia.

22 Januari 1949

Konferensi New Delhi yang dihadiri oleh 19 Delegasi Negara Asia, termasuk Delegasi Peninjau, mengeluarkan Resolusi (Resolusi New Delhi), yang berisi protes terhadap agresi Militer Belanda dan menuntut pengembalian Tawanan Politik (Soekarno-Hatta) dan semua pemimpin Republik ke Yogyakarta.

23 Januari 1949

Mr. Rasjid dari Koto Tinggi, mengirimkan ucapan selamat atas keberhasilan Konferensi New Delhi.

28 Januari 1949

DK-PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah Indonesia.

29 Januari 1949

Hubungan PDRI dengan para pemimpin di Jawa mulai dapat dibuka lewat telegram Kol. T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf APRI, yang melaporkan perkembangan di Jawa kepada PDRI Pusat di Sumatera. Laporan ini kemudian pada 12 Februari 1949 disusul dengan laporan Kol. A.H. Nasution kepada Ketua PDRI.

7 Februari 1949

Menteri Kasimo, atas nama KPPD melaporkan perkembangan terakhir di Jawa sebagai tanggapan atas telegram Ketua PDRI, 15 Januari 1949.

8 – 30 Februari 1949

Komunikasi antar Tokoh PDRI di Sumatera dan Jawa dapat diintensifkan sehingga kepemimpinan dan strategi perjuangan menghadapi kekuatan militer Belanda semakin Terkonsolidasi.
Prakrasa perundingan yang disponsori oleh Badan PBB, UNCI, antara para pemimpin yang ditawan di Bangka dengan para petinggi Belanda di Jakrta di bawah pimpinan Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel.

28 Februari – Maret 1949

Serangan balik ke Ibu Kota berdasarkan gagasan cemerlang penguasa tertinggi Republik di Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono. Serangan itu dilaksanakan oleh para prajurit yang bermarkas di sekitar Yogya, dipimpin oleh Letkol Soeharto.

2 – 29 Maret 1949

Kontak antara PDRI di Sumatera dan PDRI di Jawa.

3 Maret 1949

Stasiun Radio Dick Tamimi di Bidar Alam menerima radiogram dari Wonosari tentang serangan 1 Maret 1949 (“6 jam di Yogya”). Radiogram tersebut langsung dikirim keseluruh Satsiun Radio AURI di Sumatera, termasuk Koto Tinggi, Aceh. Kabar itu, oleh Stasiun Radio AURI di Koto Tinggi, dikirimkan pula ke Perwakilan RI di New Delhi melalui surat stasiun radio di India. Berita yang sama juga disebarkan oleh Stasiun Radio AURI di Aceh (belakangan diketahui bahwa stasiun radio AURI tersebut berada di Desa Tangse dan di Kota Kotaraja), yang ternyata mempunyai hubungan dengan Stasiun Radio Angkatan Darat Burma. Atas izin pemimpin AD Burma saat itu, Stasiun Radio Angkatan Darat Burma dapat dipergunakan oleh Opsir Muda Udara III Soemarno untuk berhubungan dengan Stasiun Radio AURI di Aceh. Soemarno, telegrafis, bersama Opsir Udara III Wiweko, penerbangan berada di Burma dalam rangka penerbangan RI Seulawah.

31 Maret 1949
Penyempurnaan Susunan Kabinet PDRI. Keanggotaan Kabinet diperlengkapi dengan para Menteri yang masih aktif di Jawa, termasuk Mr. Maramis, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri PDRI berkedudukan di New Delhi.

1 April 1949
Panglima Besar Soedirman akhirnya memilih menetap di Desa Sobo, setelah mengungsi dan bergerilya sejak mundur dari Yogya, Subuh 19 Desember 1948 dia menetap di Desa itu hingga kembali ke Yogya 10 Juli 1949.

15 – 25 April 1949
Rombongan Sjafruddin Prawiranegara secara bertahap meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus, tempat musyawarah besar pimpinan PDRI akan diadakan.

4 Mei 1949
Rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh. Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus.

5 Mei 1949
Rombongan PDRI Sjafruddin Prawiranegara, secara lengkap tiba di Desa Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui desa-desa antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti (menginap satu malam) dan akhirnya tiba di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.

7 Mei 1949
Pernyataan Roem-Royen di Jakarta, disusul dengan reaksi keras dari pihak oposisi, PDRI dan Panglima Besar Soedirman.

9 Mei 1949
Rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh satu hari perjalanan, rombongan tiba disebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan dipecah tiga : Sjafruddin Prawiranegara ke Desa Silangit dan Silantai, Stasiun Radio Sjafruddin ke Desa Guguk Siaur dan rombongan Keuangan ke Desa Padang Aur dam desa-desa lain sekitarnya. Di Daerah Ampalu itu, kru Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Desa Tamporunggo, Sungai Naning dan desa-desa lain. Sejak saat itu, kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.

14 – 17 Mei 1949
Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus di daerah Ampalu. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno – Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka.


18 Mei – 19 Juni 1949
Sjafruddin tidak kembali ke Bidar Alam, melainkan tetap bersama seluruh anggota rombongan berangkat ke Koto Tinggi.

2 Juni 1949
Sjafruddin melakukan kontak radiogram dengan Hatta, via Kol. Hidayat, Panglima Sumatera yang bermarkas di Aceh.

5 – 10 Juni 1949
Hatta berangkat ke Aceh untuk mencari PDRI

19 Juni – 30 Juli 1949
Stasiun Radio AURI Tamimi (walaupun tanpa Tamimi lagi, karena yang bersangkutan telah ikut ke Koto Tinggi) masih berada di Siaur untuk beristirahat. Mereka ikut berpuasa dan berlebaran di Desa Siaur, pada tanggal 27 juli 1949.

2 – 3 Juli 1949
Utusan Hatta (terdiri dari dr. Leimena, Moh. Natsir dan dr. A. Halim) yang hendak menemui Sjafruddin di Koto Tinggi, tiba di Padang. Setelah menginap satu malam di Hotel Muaro, mereka berangkat dengan konvoi ke Bukittinggi dan seterusnya ke Payakumbuh. Keadaan pada waktu itu belum aman, sehingga kendaraan mereka paling kurang harus berhenti lima kali, karena dicegat oleh Gerilyawan.

6 – 7 Juli 1949
Perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Koto Kaciak, Padang Japang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Sjafruddin berhasil diajak kembali ke Yogya, menandai terjadinya rujuk antara PDRI dan kelompok Bangka.

6 – 8 Juli 1949
Rombongan pemimpin dari Bangka tiba di Yogya. Dua hari kemudian utusan Hatta tiba pula di Ibu Kota.

10 Juli 1949
Sjafruddin dan Panglima Besar Soedirman memasuki Yogya. Sjafruddin bertindak sebagai Inspektur upacara penyambutan para pemimpin yang kembali ke Yogya.

13 Juli 1949
Sidang Kabinet Hatta pertama sejak Agresi kedua Belanda dengan acara pokok pengembalian Mandat PDRI oleh Sjafruddin kepada Soekarno – Hatta.

25 Juli 1949
Badan Pekerja KNIP dalam sidang pertama yang dipimpin Mr. Asaat, menyetujui pernyataan Roem Royen, tetapi dengan persyaratan yang diajukan PDRI melalui pengumuman pada 14 Juni. Persyaratan itu adalah : (1) TNI tetap berada di daerah yang didudukinya; (2) Tentara Belanda harus ditarik dari daerah yang didudukinya; (3) Pemulihan Pemerintah RI di Yogyakarta harus dilakukan dengan tanpa syarat.

Sejak itu, babak baru sejarah perjuangan memasuki tahap akhir, hingga menyerahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.

Daftar Pustaka :
Mestika Zed, Somewhere in the Jungle
Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan
Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal.335.

By ; Biro Humas, dikutip dari buku saku Panpel Mubes Yayasan (Peduli Perjuangan) PDRI Th.2003.

http://www.sumbarprov.go.id/home/detail.asp?iData=763&iCat=318&iChannel=1&nChannel=News

Sebelumnya: Agus Salim : The Grand Old Man
Selanjutnya : Sekilas Tentang Tokoh Peristiwa

Syafruddin Prawiranegara Presiden RI yang terlupakan

Menguak Tabir PDRI “Sejarah PDRI Masih Terlupakan”

Oleh Redaksi Sabtu, 08-Januari-2005
Joni Syahputra—Bidar Alam
Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) masih dilupakan banyak kalangan khususnya penguasa. Malahan tidak dianggap sebagai sebuah sejarah. Buktinya, posisi Sjarifuddin Prawiranegara yang menjadi pimpinan PDRI tidak pernah diakui.
Harus disadari, tanpa PDRI bangsa Indonesia tidak akan ada lagi. Sebab setelah Jogjakarta direbut dalam agresi Belanda II tanggal 19 Desember 1948, presiden dan wakil presiden beserta beberapa menteri ditawan. Persis kekuasaan jadi fakum.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, keynote speaker dalam Peringatan Hari Ulang Tahun PDRI ke 56 di Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan Kamis (6/1), selama tenggang waktu enam bulan 21 hari (22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949), pusat pemerintahan Indonesia dialihkan ke tangan PDRI, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, yang semula sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta.
Sjafruddin sejak November 1948 diajak Hatta ke Bukittinggi dan diminta tinggal di sana sebagai antisipasi terhadap segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam hubungan Indonesia-Belanda. Sementara Hatta pun berangkat ke Tapanuli untuk menyelesaikan perang saudara antara kelompok Bedjo dan Malau yang sangat meresahkan rakyat.
Dalam waktu singkat Hatta berhasil menyelesaikan pertikaian itu. Kemudian lewat Bukittinggi kembali ke Yogyakarta dengan pesawat kepunyaan KTN (Komisi Tiga Negara). Namun sebelum berangkat ke Bukittinggi, Hatta sudah memperkirakan kemungkinan aksi militer Belanda II akan terjadi dengan menggempur Jogjakarta dan Sjafruddin sudah dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri sementara.
Pembicaraan Hatta dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Mr Stikker di Jogjakarta telah berakir dengan jalan buntu. Situasi inilah yang menyebabkan memanasnya hubungan Indonesia dan Belanda yang masih belum mau melepaskan daerah bekas jajahannya. Kesulitan Pemerintahan Hatta memang bertumpuk-tumpuk. Pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948 baru saja dapat ditanggulangi dengan mengerahkan pasukan Siliwangi. Situasi rentan inilah yang digunakan Belanda untuk menghabisi riwayat Indonesia yang baru berusia setahun jagung.
Dugaan bahwa Belanda akan menggempur Jogja jadi kenyataan. Pukul 06.00 WIB pagi tanggal 19 Desember 1948, Lapangan Terbang Maguo mulai dihujani bom pesawat tempur Belanda. PM Hatta yang sudah berada di istana presiden dari Kaliurang, tempat peristirahatannya segera bertindak. Sidang kabinet diadakan untuk memberi mandat kepada Sjafruddin agar membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.
Mandat serupa juga dikirimkan kepada LN Palar, Dr Sudarsono dan AA Maramis yang sedang berada di India, sekiranya Sjafruddin gagal dalam usahanya membentuk pemerintahan darurat. Ternyata Sjafruddin mampu melakukannya. Namun sayangnya dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1949 yang bertalian dengan peristiwa 19 Desember 1948, presiden tidak menyebut satu kata pun tentang PDRI, sebuah pemerintah sementara yang mendapat mandat penuh dari presiden dan wakil presiden. Apalagi PDRI telah turut menyelamatkan kedaulatan republik dalam situasi yang gawat.
”Saya tidak tahu mengapa presiden berat lidah untuk menyinggung peran PDRI ini. Apalagi mengucapkan rasa terima kasih kepada peran yang telah dimainkannya. Saya juga gagal memahami mengapa peristiwa 13 Juli 1949 pada saat Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya tidak pula disinggung dalam pidato presiden saat itu,”ujar Syafii lagi.
Kemudian menurut Syafii, setelah Soekarno dan Hatta ditawan, Kabinet Hatta masih sempat bersidang dan diantara keputusannya, presiden dan wakil presiden mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi yang isinya bahwa ia diangkat sementara membentuk pemerintahan darurat, dan membentuk suatu kabinet dan mengambil alih pemerintah pusat.
Ungkapan mengambil alih pemerintah pusat secara konstitional menjadi penting karena setelah PDRI dibentuk tanggal 22 Desember 1949, di Halaban di wilayah Lima Puluh Koto, tidak ada kekuasaan pemerintahan lain yang sah di wilayah Lima Puluh Koto, kecuali PDRI. Sekalipun selama tiga hari (19-22 Desember 1948) ada semacam kevakuman pemerintahan. Namun secara de jure sejak itu 19 Desember 1949 kekuasaan sementara tidak lagi berada di tangan Soekarno Hatta atau sebutlah Kelompok Bangka, tetapi di tangan Syafruddin dengan PDRI nya.
Adapun terlambatnya kawat diterima Sjafruddin lantaran persoakan teknik komunikasi yang terputus-putus saat itu. Desa kecil yaitu Bidar Alam di pedalaman Solok Selatan merupakan tempat bersejarah yang terlama menjadi pusat PDRI yaitu tiga sampai empat bulan.
Intuisi Hatta yang menyuruh Sjafruddin untuk tinggal di Bukittinggi sejak Nopember 1948 tampaknya berdasarkan pengalaman bahwa Belanda tidak dapat dipercaya. Begitupun pembentukan PDRI di Halaban pada 22 Desember 1948 bukanlah berangkat dari sebuah keinginan untuk berkuasa, menggantikan pemerintahan tawanan. Tindakan itu semata-mata kaerena sikap yang snagat mendasar yaitu kemerdekaan harus dipertahankan.
Menurut Syafii lagi, dalam perspektif ini penolakan PDRI terhadap pernyataan Roem-Royen harus ditafsirkan sebagai sikap politik dari mereka yang mengerti hukum konstitusi. Tetapi juga sikap Bangka yang menugaskan Roem untuk berunding tentu harus dilihat dari sudut kepentingan negara yang ingin secepatnya bebas dari penajajahan. Kelemahannya hanya terletak pada kenyataan mengapa sebelum berunding, tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan PDRI, sebagai pemerintah yang sah. Itulah sebabnya barangkali Moh Natsir, Menteri Penerangan Kabinet Hatta tidak mendukung langkah Bangka.
Ringkasnya menurut putra Sumpur Kudus ini, setelah Hatta kemudian berusaha keras mencari Sjafruddin dan anggota kabinetnya untuk dibujuk agar kembali ke Jogkakarta dan bersedia mengembalikan mandatnya kepada pemimpin Bangka yang sudah berada di Jogja. Maka tanggal 13 juli 1949 PDRI mengakiri sejarahnya yang sangat heroik.
”Dari semua itu dapat disimpulkan, PDRI adalah bagian menyatu dengan seluruh nafas dan gerak perjuangan republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang hendak direnggut kembali oleh Belanda. Nafsu itu dimentahkan PDRI yang telah bergerilya yang didukung sepenuhnya rakyat Indonesia, Semenrtara PDRI jarang disebut adalah sebuah malapetaka sejarah yang disebabkan jiwa kerdil yang tidak jarang dapat membutakan mata batin seseorang. Karena itu kita harus mengakui sejarah,” tutur Syafii lagi.
Sejarawan, Dr Mestika Zed, pembicara seminar, menambahkan selama lebih kurang delapan bulan keberadaannya (Desember 1948-Juli 1949) PDRI berhasil menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan alternatif dalam suasana pengungsian. Sesuai dengan sifatnya, darurat, PDRI memimpin pemerintahan secara mobil, berpindah-pindah dari satu tempat ke tampat lain sambil meneruskan perjuangan dengan bergerilya.
”Meskipun dalam keadaan darurat dan serba kekurangan, PDRI pada giliran memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan pelbagai kekuatan perjuangan yang bercerai berai di Jawa dan Sumatera dan pada saat yang sama mendorong pemulihan perjuangan diplomasi dengan masyarakat internasional termasuk dengan Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.
Jadi menurut Mestika, sejarah PDRI dalam satu dan dua hal adalah batu ujian pertama bagi integrasi nasional karena perjuangan kemerdekaan pada masa itu akhirnya berhasil melewati ujian terberat setelah mengalami ancaman disintegrasi bangsa.
Setelah itu menurut Mestika, meminjam kata-kata sejarawan terkemuka Prof Sartono Kartodirjo, PDRI adalah soal to be or not to be Republik. Tanpa PDRI, Republik yang diproklamasikan beberapa tahun sebelumnya itu nyaris tenggelam buat selama-lamanya. Namun berkat PDRI, Republik bisa kembali ke Jogja. Dengan kata lain, PDRI mengembaliklan gagang ke tampuknya. Kemudian menurutnya yaitu menyangkut soal the ethics of power (etika kekuasaan).
Meskipun PDRI dibentuk dan didukung sepenuhnya oleh pemimpin Sumatera Barat, hanya sedikit saja tokoh Sumbar yang duduk dalam kepemimpinan puncak tanpa merasa perlu mengklaim diri sebagai “Putra asli PDRI”.
Lebih penting lagi, berapa Sjafruddin dan pemimpin Sumatera Barat dengan kerelaan dan penuh patriotisme bersedia menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemimpin di Jogja, meskipun mereka pada taraf tertentu telah dilangkahi oleh pemimpin Bangka yang ditawan Belanda dalam mengambil keputusan-keputusan penting mengenai negara dan bangsa lewat perundingan tanpa membawa PDRI.
Kesimpulannya menurut Mestika, mengingat pentingnya peran sejarah PDRI dalam perjalanan sejarah bangsa, aka sudah selayaknyalah sejarah perjuangan era PDRI dijadikan sebagai hari bersejarah nasional. Pengukuhkan yang sekaligus sebagai simbol pengikat integrasi bangsa di tingkat nasional sekaligus menghidupkan kembali tali persaudaraan solidaritas di tingkat lokal belakangan ini cenderung makin kabur dalam memori kolektif generasi bangsa. ***
http://padangekspres.com