Republik Indonesia Dekolonisasi, tindakan polisi dan kemerdekaan (1942-1962)

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, pemerintah Belanda menyadari bahwa Indonesia akan segera menjadi sasaran Jepang. Dalam beberapa bulan apa yang terjadi. 

Jepang lakukan dalam waktu yang singkat untuk merebut kerajaan pulau. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah, setelah sebagian besar Belanda oleh Jepang yang diinternir di kamp. 

Cepat kekalahan

Banyak orang Indonesia tercengang dengan kekalahan yang cepat dari Belanda. Selain bagian dari populasi yang tidak yang penting, ada bagian bahwa Jepang dibawa dengan banyak bersorak. Untuk yang kaya sumber alam Indonesia pada pihak mereka, Jepang berjanji kemerdekaan Indonesia di bawah perlindungan Jepang. 

Kemerdekaan

Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, sebagian sebagai akibat dari bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki. 2 Hari setelah kapitulasi Jepang disebut Hatta dan Soekarno, di bawah tekanan gerakan pemuda fanatik Republik Indonesia yang merdeka.

"Kami, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Kasus tentang pengalihan kekuasaan, dll., Akan secara tertib dan sesegera mungkin." Jakarta, 08/17/45 Atas nama Bahasa Indonesia orang,
Soekarno, Hatta.

Heran

Soekarno

Belanda tidak menduga ini. Mereka tidak melihat bahwa nasionalisme selama pendudukan Jepang telah tumbuh begitu kuat. Papan di Belanda, mereka juga menganggap bahwa kekuasaan kolonial akan dipulihkan segera dan bahwa ada dapat dilanjutkan setelah proses kemerdekaan.Belanda menginginkan Indonesia sementara tentu tidak hilang, karena pendapatan dari kepulauan itu sangat dibutuhkan dalam rekonstruksi Belanda Hindia hilang, bencana lahir. 

Pertama chord

Pada November 15, 1946 datang ke perjanjian dengan kaum nasionalis: persetujuan Linggarjati. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Ini akan tetap menjadi bagian dari Kerajaan dengan ratu di kepala. Kedua belah pihak mengeluarkan perjanjian berbeda dari yang diproduksi secara alami dan masalah. Pada tanggal 29 Juli 1947 pemerintah Belanda memutuskan untuk campur tangan militer di Indonesia, tindakan polisi pertama, atau Produk Operasi. Belanda tahu ini bagian belakang besar Jawa dan Sumatra pada tangan. Tentara Republik Indonesia yang mulai ini perang gerilya.

JAA van Doorn adalah tentara wajib militer pada tahun 1947 dan pergi ke Indonesia. Dia mengatakan hal berikut mengenai saat itu:

"Saya '47 pertengahan tiba untuk tindakan besar pertama Ada dua, seperti yang Anda tahu.. Dan aku tetap di sana sampai setelah penyerahan kedaulatan (...) 
Ketika saya sampai di sana dan bertemu cukup banyak orang Belanda, karena waktu terpanjang aku duduk di kota, saya memiliki beberapa waktu merasa bahwa kita dibenarkan. Dan itulah masalah sebenarnya hanya bisa diselesaikan dengan campur tangan Belanda dan, jika perlu intervensi kekerasan. (...) 
Dengan berjalannya waktu dan kritik yang Anda bisa, kita masih memiliki jalan buntu untuk penghancuran terkena. Secara khusus, tindakan kedua juga ide-ide konservatif oleh orang-orang yang telah melihat sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan sesuatu dari kebijakan yang gagal itu. Dan tindakan kedua, terutama juga korban yang paling biaya, juga disebut perlawanan yang paling. "

Kedua akord

Karena oposisi dari tentara Indonesia dan kecaman internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat - Belanda memutuskan untuk kembali ke meja perundingan. Kali ini kapal kapal perang Renville Amerika. Pada tanggal 18 Januari, 1948 perjanjian kedua antara Belanda dan Indonesia.Hanya jauh masih belum jelas lagi. Belanda terus berusaha untuk memastikan hubungan yang paling dekat mungkin dengan komitmen federal untuk Indonesia dan Indonesia tetap menjadi republik merdeka. Menyusul tindakan polisi kedua.

Kedaulatan transfer

Tekanan dari PBB di Belanda meningkat lebih dan lebih. Ini tidak cocok waktu untuk hubungan kolonial dalam posisi untuk ingin menyimpan.Belanda sebenarnya terpaksa menerima kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1949 ditemukan Konferensi Meja Bundar di Den Haag di mana kesepakatan tentang kemerdekaan itu tercapai. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Kerajaan di Dam penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat ditandatangani. 

Nugini

Soekarno

Tapi Belanda dan Indonesia belum dipisahkan.Penyebaran itu Nugini, yang tidak termasuk dalam penyerahan kedaulatan. Pada tahun 1962, hanya Guinea Baru untuk Republik Indonesia ditambahkan. Sejak saat itu adalah hubungan antara Indonesia dan Belanda terus berkembang sebagai antara dua negara independen.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki visi berikut dari kekuasaan Belanda di Indonesia:

"Harus kita selalu di bawah kekuasaan Belanda terus (menangis keras! Tidak)?. Sekarang, bahwa akuisisi kebebasan ada di tangan kita Di seluruh dunia selalu mencari kebebasan dicari: Prancis, Inggris, Amerika, dan akan terus mencoba untuk memenangkan kebebasan Juga di Asia,. termasuk Mesir dan India, jadi kita juga! (Tepuk tangan) (...). Ketika ditanya mengapa negara-negara Eropa ada koloni di pertahanan, menyatakan dirinya tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan, kecuali mereka untuk mengakui bahwa hanya untuk mengisi perut mereka keroncongan. "

• 7 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor AS pelabuhan
• 1942 Jepang serangan di Indonesia
• Mar 8, 1942 kapitulasi Belanda di Indonesia
• 6 & 9 Agustus 1945 AS atom bom di kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki
• 15 Agustus 1945 kapitulasi Jepang
• 17 Agustus 1945 Proklamasi Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta
• 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati
• 20 Juli 1947 polisi operasi Pertama, Produk Operasi
• Perjanjian Renville 18 Januari 1948
• Desember 1948 Aksi Kedua Polisi
• Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar di Den Haag
• 27 Desember 1949 Kedaulatan transfer di Istana Kerajaan di Dam Square di Amsterdam
• 17 Agustus 1956 Deklarasi Kemerdekaan Indonesia
• 1960 Indonesia istirahat hubungan diplomatik dengan Belanda
• Akhir 1962 di bawah tekanan internasional, Belanda Nugini longgar
• 1963 Hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia dengan hati-hati dipulihkan

Adhi's World: Malaysia VS Indonesia, Mari Merenung

Adhi's World: Malaysia VS Indonesia, Mari Merenung: Heran aku baca-baca berita tentang hubungan Indonesia dengan Malaysia . Aku sendiri gak tahu ada kepentingan apa di balik semua ini dan ba...

Penyebaran Islam di Betawi

oleh alwishahab

Sejarawan keturunan Jerman, Adolf Heuken SJ, dalam buku Masjid-masjid Tua di Jakarta, menulis tiada masjid di Jakarta sekarang ini yang diketahui sebelum 1640-an. Dia menyebutkan Masjid Al-Anshor di Jl Pengukiran II, Glodok, Jakarta Kota, sebagai masjid tertua yang sampai kini masih berdiri. Masjid ini dibangun oleh orang Moor artinya pedagang Islam dari Koja (India).
Sejarah juga mencatat pada Mei 1619, ketika VOC menghancurkan Keraton Jayakarta, termasuk sebuah masjid di kawasannya. Letak masjid ini beberapa puluh meter di selatan Hotel Omni Batavia, di antara Jl Kali Besar Barat dan Jl Roa Malaka Utara, Jakarta Kota.
Untuk mengetahui sejak kapan penyebaran Islam di Jakarta, menurut budayawan dan politisi Betawi, Ridwan Saidi, bisa dirunut dari berdirinya Pesantren Quro di Karawang pada tahun 1418. Syekh Quro, atau Syekh Hasanuddin, berasal dari Kamboja. Mula-mula maksud kedatangannya ke Jawa untuk berdakwah di Jawa Timur, namun ketika singgah di pelabuhan Karawang, Syekh urung meneruskan perjalanannya ke timur. Ia menikah dengan seorang gadis Karawang, dan membangun pesantren di Quro.
Makam Syekh Quro di Karawang sampai kini masih banyak diziarahi orang. Di kemudian hari, seorang santri pesantren itu, yakni Nyai Subang Larang, dipersunting Prabu Siliwangi. Dari perkawinan ini lahirlah Kean Santang yang kelak menjadi penyebar Islam. Banyak warga Betawi yang menjadi pengikutnya.
Menurut Ridwan Saidi, di kalangan penganut agama lokal, mereka yang beragama Islam disebut sebagai kaum langgara, sebagai orang yang melanggar adat istiadat leluhur dan tempat berkumpulnya disebut langgar. Sampai sekarang warga Betawi umumnya menyebut mushola dengan langgar. Sebagian besar masjid tua yang masih berdiri sekarang ini, seperti diuraikan Heuken, dulunya adalah langgar.
Menelusuri awal penyebaran Islam di Betawi dan sekitarnya (1418-1527), Ridwan menyebutkan sejumlah tokoh penyebarnya, seperti Syekh Quro, Kean Santang, Pangeran Syarif Lubang Buaya, Pangeran Papak, Dato Tanjung Kait, Kumpo Datuk Depok, Dato Tonggara, Dato Ibrahim Condet, dan Dato Biru Rawabangke.
Pada awalnya penyebaran Islam di Jakarta mendapat tantangan keras, terutama dari bangsawan Pajajaran dan para resi. Menurut naskah kuno Carios Parahiyangan, penyebaran Islam di bumi Nusa Kalapa (sebutan Jakarta ketika itu) diwarnai dengan 15 peperangan. Peperangan di pihak Islam dipimpin oleh dato-dato, dan di pihak agama lokal, agama Buwun dan Sunda Wiwitan, dipimpin oleh Prabu Surawisesa, yang bertahta sejak 1521, yang dibantu para resi.
Bentuk perlawanan para resi terhadap Islam ketika itu adalah fisik melalui peperangan, atau mengadu ilmu. Karena itulah saat itu penyebar Islam umumnya memiliki ‘ilmu’ yang dinamakan elmu penemu jampe pemake. Dato-dato umumnya menganut tarekat. Karena itulah banyak resi yang akhirnya takluk dan masuk Islam. Ridwan mencontohkan rersi Balung Tunggal, yang dimakamkan di Bale Kambang (Condet, Kramatjati, Jakarta Timur).
Prabu Surawisesa sendiri akhirnya masuk Islam dan menikah dengan Kiranawati. Kiranawati wafat tahun 1579, dimakamkan di Ratu Jaya, Depok. Sesudah masuk Islam, Surawisesa dikenal sebagai Sanghyang. Ia dimakamkan di Sodong, di luar komplek Jatinegara Kaum. Ajaran tarekat dato-dato kemudian menjadi ‘isi’ aliran maen pukulan syahbandar yang dibangun oleh Wa Item. Wa Item adalah syahbandar pelabuhan Sunda Kalapa yang tewas ketika terjadi penyerbuan oleh pasukan luar yang dipimpin Falatehan (1527).
Selain itu juga ada perlawanan intelektual yang berbasis di Desa Pager Resi Cibinong, dipimpin Buyut Nyai Dawit yang menulis syair perlawanan berjudul Sanghyang Sikshakanda Ng Kareyan (1518). Sementara, di Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, terdapat seorang resi yang melakukan perlawanan terhadap Islam melalui ajaran-ajarannya yang menyimpang. Resi ini menyebut dirinya sebagai Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. Tantangan yang demikian berat mendorong tumbuhnya tradisi intelektual Betawi.
Seperti dituturkan Ridwan Saidi, intelektualitas Islam yang bersinar di masyarakat Betawi bermula pada abad ke-19 dengan tokoh-tokoh Guru Safiyan atau Guru Cit, pelanjut kakeknya yang mendirikan Langgar Tinggi di Pecenongan, Jakarta Pusat.
Pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20 terdapat sejumlah sentra intelektual Islam di Betawi. Seperti sentra Pekojan, Jakarta Barat, yang banyak menghasilkan intelektual Islam. Di sini lahir Syekh Djuned Al-Betawi yang kemudian menjadi mukimin di Mekah. Di sini juga lahir Habib Usman Bin Yahya, yang mengarang puluhan kitab dan pernah menjadi mufti Betawi.
Kemudian, sentra Mester (Jatinegara), dengan tokoh Guru Mujitaba, yang mempunyai istri di Bukit Duri. Karena itulah ia secara teratur pulang ke Betawi. Guru Mujitaba selalu membawakitab-kitab terbitan Timur Tengah bila ke Betawi. Dia punya hubungan dengan Guru Marzuki Cipinang, yang melahirkan sejumlah ulama terkemuka, seperti KH Nur Ali, KH Abdullah Syafi’ie, dan KH Tohir Rohili.
Juga, sentra Tanah Abang, yang dipimpin oleh Al-Misri. Salah seorang cucunya adalah Habib Usman, yang mendirikan percetakan 1900. Sebelumnya, Habib Usman hanya menempelkan lembar demi lembar tulisannya pada dinding Masjid Petamburan. Lembaran itu setiap hari digantinya sehingga selesai sebuah karangan. Jamaah membacanya secara bergiliran di masjid tersebut sambil berdiri.
REPUBLIKA – Ahad, 25 November 2007

Sepatu Dahlan

Perintah Presiden Soeharto Kepada Jenderal Wiranto, Mei 1998

MENJADI host dalam sebuah talk show di sebuah stasiun televisi swasta, dua hari setelah lebaran, Dr Tanri Abeng MBA memberikan penilaian bahwa Jenderal (Purn) Wiranto telah bertindak tidak cerdas karena tak menggunakan Instruksi Presiden (Soeharto) No. 16, Mei 1998, untuk ‘mengambilalih’ kendali kekuasaan. Sementara pada masa sesudah itu, Wiranto berjuang mati-matian dalam kancah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada dua kesempatan. Padahal, isi Inpres di tahun 1998 tersebut, katanya, sangat memungkinkan digunakan untuk meraih kekuasaan. Tanri agaknya menganalogikan posisi Jenderal Wiranto tahun 1998 itu dengan posisi Mayor Jenderal Soeharto yang mengambialih kekuasaan setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno.

Instruksi nomor 16 itu diambil Presiden Soeharto 16 Mei 1998, sehari sepulangnya dari Kairo, dalam rangka pembentukan ‘Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional’ (KOPKKN) yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keamanan dan ketertiban. Kala itu, Jakarta dilanda kerusuhan –pembakaran, kekerasan dan perkosaan berbau etnis– menyusul insiden 13 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti Grogol Jakarta. KOPKKN ini meniru model lembaga keamanan extra ordinary ‘Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban’ (Kopkamtib) yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Soekarno namun justru efektif digunakan ABRI sebagai alat pembasmi seluruh gerakan anti kekuasaan di separuh lebih masa kekuasaan Soeharto.

POLISI VERSUS MAHASISWA DI DEPAN KAMPUS TRISAKTI. "Sembilan dari sepuluh kemungkinan, Jenderal Wiranto akan tergilas sebagai tumbal bila ia menggunakan Inpres 16 mengambil alih kekuasaan negara" - (Dokumentasi foto Wikipedia).

Panglima ABRI –yang Mei 1998 itu dijabat Jenderal Wiranto– ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN dan KSAD Jenderal Subagyo HS menjadi wakilnya. Menjawab Tanri, menurut Wiranto, substansi surat berisi instruksi Presiden itu, “memungkinkan saya mengambilalih negara”. Namun, baik Wiranto maupun Subagyo HS, tampaknya diliputi ‘keraguan’ dan tidak berani menggunakan Inpres tersebut dalam konteks pengambilalihan negara. ‘Keraguan’ kedua jenderal itu, disebabkan oleh alasan berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya Jenderal Wiranto yang agaknya saat itu sudah punya agenda politik sendiri. “Permasalahannya adalah bukan berani atau tidak berani, bukan mau atau tidak mau”, ujar Wiranto, tetapi berdasarkan suatu kesadaran dan pertimbangan apakah mengambilalih itu mempunyai manfaat atau tidak bagi negara dan rakyat. “Kalau saya ambil alih, negara ini saya umumkan dalam keadaan darurat dengan pengendalian militer”. Wiranto memaparkan hitung-hitungannya, “Bila saya mengambil alih negara berdasarkan sepucuk surat saja, berarti rakyat merasa belum ada reformasi”.

Sejarah Kabupaten Agam

SEJARAH

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan adat mencakup Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu ( kecuali Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan).

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

SOSIOLOGI

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.