BERITA HEBOH WAJIB DIBACA BAGI PENDUKUNG JOKOWI :

Oom Pikun

RAPAT TERTUTUP PDIP TERUNGKAP :

Diperoleh bocoran 99,99 % dipercaya, hasil rapat petinggi PDIP di Jalan Tengku Umar baru baru ini intinya KIH mendukung KMP utk memakzulkan presiden Jokowi dengan persyaratan sbb:
1. Sesuai dgn undang undang Yusup Kala diangkat sebagai Presiden.
2. PDIP meminta Wapresnya harus Puan Maharani puteri Megawati Sukarno Putri.
3. Anggota kabinet diganti dengan komposisi 50 % dari KIH dan 50 % dari KMP.
4. Pembagian kursi di Parlemen sesuai perolehan suara hasil pemilu.
Usulan menunjuk Puan Maharani sebagai Wapres dianggap wajar karena dia anak pendiri sekaligus pemilik PDIP yg memang sejak sebelum pemilu sudah digadang gadang untuk menjadi penerus ibunya, tetapi rakyat lebih menyukai Joko Widodo.
Rupanya strategi PDIP sengaja memilih Joko Widodo sebagai presiden " seumur Jagung " hampir menjadi kenyataan, dan cita cita Mega menjadikan Puan Maharani sebagai Wapres hampir menjadi kenyataan.
Sebenarnya hal tsb sudah bisa dibaca, dgn lantang para petinggi PDIP mendukung memakzulkan Jokowi, selain itu juga sangat bernapsu utk memberangus KPK, ngotot melantik BG sebagai Kapolri dan belakangan ini Yusup Kala ikutan mendorong Jokowi utk melantik BG ucapannya " Kalau saya punya wewenang BG akan saya lantik sekarang juga.
Mengapa ngotot memberangus KPK ? karena dalam waktu dekat akan memeriksa Megawati hubungannya dgn BLBI , dan mengusut.rekening gendut BG dan para petinggi polisi lain yg datanya sdh berada di t rangan KPK
Mengapa ngotot melantik BG ? Karena dia mantan ajudan Megawati mengetahui banyak hal tentang Mega dan PDIP.
Kendala utama skenario tsb tentu KMP tdk begitu saja mau menyetujui terutama soal pembagian korsi di Parlemen, KMP pasti gak akan mau mengurangi korsinya untuk KIH.
Apabila pemakzulan Jokowi dijalankan pasti pendukungnya akan marah , karena mereka memilih Jokowi bukan karena kader PDIP, mereka memilih Jokowi sebagai presiden adalah pilihan pribadi. Mereka bukan memilih partai tetapi memilih orang.
Kerusuhan bisa terjadi negara bisa " CHEOS " semua akibat ulah politisi , terlebih lagi dikompori TV corong asing yg menghendaki negara carut marut, ujung ujungnya menghendaki NKRI bubar.
Ya begitulah yang namanya politik, licik, rakus, ambisi kekuasaan.
Perlu diketahui bila negara terancam Presiden yg berdasarkan UUD 1945 adalah Panglima Tertinggi ABRI (Pangti ABRI) bisa memerintahkan militer untuk menertibkan situasi.

Warga Aceh akan Bongkar Bangunan Bantuan Australia

                                                      Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Masyarakat Aceh mendesak Perdana Menteri Australia Tonny Abbott meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama korban tsunami Aceh 2004, karena pernyataannya telah menyinggung perasaan mereka.

"PM Australia harus meminta maaf kepada korban tsunami Aceh, persoalan mengantikan bantuan mereka akan terus kami upayakan dengan menggalang dana dan lelang batu giok Aceh," kata Rahmad Ojer, seorang korban tsunami, di Meulaboh, Senin.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela melakukan aksi pengalangan koin bersama masyarakat di Simpang Kisaran Meulaboh. Aksi tersebut sebagai bentuk sikap kekecewaan masyarakat Aceh korban tsunami terhadap bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004 yang diungkit-ungkit.

Korban tsunami di Aceh Barat mengungkapkan rasa penyesalan telah menerima bantuan saat itu, kata Rahmad. Bantuan negara kanguru tersebut sebagian besar adalah pakaian bekas, sarana pendidikan anak sekolah seperti buku dan alat tulis dan tenda.

Tidak ada bantuan berupa sarana infrastruktur ataupun bangunan yang kawasan itu pemberian negara Australia, sehingga masyarakat Aceh sangat merasa menyesal telah menerima bantuan yang tidak berbekas itu.

"Kalau ada bangunan bantuan mereka hari ini kami bongkar dan kami pulangkan. Persoalannya, bantuan mereka sudah tidak ada yang terlihat, seperti tangki air, pompa air di tempat pengungsian. Mana ada lagi semua itu sekarang," tegasnya.

Masyarakat korban tsunami mendukung sepenuhnya eksekusi terpidana mati WNA Australia, karena akibat narkoba merambah genari Aceh harus segera disikapi dan ditindak tegas gembong narkoba.

Rahmad menyampaikan, setelah koin galang dana terkumpul akan dibawa langsung ke Duta Besar Australia di Jakarta. Bila koin tersebut tidak diterima Duta Besar Australia, maka akan dikirim langsung ke negara kanguru.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Pejuang Rumah Tsunami (GPRS) Aceh Barat Edi Candra mengatakan, masyarakat korban tsunami Aceh Barat sudah menyediakan dua lubang kubur untuk dua terpidana mati WNA Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Kuburan yang sudah digali oleh belasan warga di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, sengaja untuk mengobati rasa sakit hati masyarakat yang pernah kehilangan keluarga dihantam gelombang tsunami 2004.

"Selain itu, kami juga elakukan lelang batu giok. Nanti kalau dana lelangnya sudah terkumpul akan kami berikan langsung kepada Dubes Australia di Jakarta," katanya menambahkan.

Semprotan Pedas Ratna Sarumpaet pada Jokowi Megawati dan Paloh di ILC 17...

Presiden Jokowi Segera Kunjungi Banjarnegara

Bidik 3,5 Juta Pemilih, NasDem Buka Lowongan Kader Untuk Disekolahkan

Minggu, 14 Desember 2014 15:17 WIB

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - DPW Partai NasDem Jatim mulai membuka lowongan untuk calon kader partai.

Ini sebagai upaya agar dalam pemilu 2019 nanti, NasDem meraih dukungan 3,5 juta suara dari warga Jatim.

Ketua DPW Partai NasDem Jatim Effendy Choirie mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya mengharuskan setiap pengurus dapat merangkul minimal 14 orang sebagai kader.

Jika itu serius dilakukan mulai sekarang, pihaknya optimis empat tahun mendatang jumlah kader akan meningkat hingga dua kali lipat.

"Pada pemilu sebelumnya jumlah pemilih partai NasDem di Jatim ada 1,6 juta pemilih. Dengan modal ini, kita harapkan pada pemilu 2019 nanti pemilih mencapai 3,5 juta orang," ujarnya, di Kantor DPW Partai NasDem, Minggu (14/12/2014), di sela-sela acara Konsolidasi DPD Partai NasDem se-Jatim.

Dalam konsolidasi yang dihadiri seluruh ketua dan dewan penasehat DPD NasDem se-Jatim, pengurus DPW dan Ketua DPP Bidang Media & Komunikasi Publik Sri Sajekti Sudjunadi, ini mengusung tema, "Membangun struktur dan kultur partai yang kuat dan responsif".

Menurut Gus Choi, agar lowongan pendaftaran sebagai kader partai NasDem tersebut diketahui masyarakat, pihaknya minta setiap DPD di 38 kabupaten/kota memasang spanduk tentang lowongan penerimaan kader di daerah masing-masing.

Selain lewat spanduk, sejumlah strategi sosialisasi door to door maupun lewat pengajian juga harus dilakukan.

"Saya berharap, para pengurus benar-benar menunjukkan loyalitas dan keseriusannya di NasDem," tegasnya.

Ditambahkan, selain di Jatim, DPP Partai NasDem juga membuka 'lowongan' kader untuk ditempatkan sebagai pengurus dan disebar ke seluruh daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan permintan di daerah masing-masing.

"Jadi DPP buka lowongan untuk pengurus. Sementara DPW untuk kaderisasi," imbuh pria kelahiran Gresik ini.

Kata Gus Choi, kaderisasi partai harus terus dilakukan. Sehingga mereka yang nantinya lolos dan masuk sebagai kader Partai NasDem akan disekolahkan.

"Usai ditraining itulah, mereka akan mendapat sertifikat dan kartu tanda anggota Partai NasDem untuk legalitas sebagai kader," terang politisi yang juga mantan jurnalis ini. (Mujib Anwar)

Yance Tuding Surya Paloh Dalang Penangkapan Dirinya

Sabtu, 13 Desember 2014 - 04:52 wib |

Tri Ispranoto - Okezone

BANDUNG – Mantan Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, menduga penangkapan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp42 miliar didalangi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Hal itu diungkapkan Yance saat diwawancarai wartawan sesudah menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejati Jawa Barat, Jumat 12 Desember 2014.
“Dulu tahun 2009 saya mendampingi dan mendukung Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kami satu paket. Saya jadi Ketua Golkar Jabar, tapi beliau gagal. Kemudian beliau marah pada saya karena tidak ikuti di Partai NasDem,” tuturnya.
Menurutnya, Jaksa Agung, HM Prasetyo, yang juga berasal dari Partai NasDem tak bisa dilepaskan dari peran yang membuatnya kini dihadapkan di meja hijau. Yance menegaskan, jika memang terdapat unsur keadilan maka dapat dipastikan dirinya bisa lepas dari jeratan hukum.
“Ini kasus lama empat tahun lalu. Pada kasus ini berkas anak buah saya, Daddy Haryadi (Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu) sudah bebas, bahkan sampai MA sudah inkracht,” tegasnya.
Sebelumnya Yance ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI sejak 5 Desember 2014. Namun baru delapan hari Yance harus dipindahkan ke Kejati Jabar sejak terhitung hari ini. Yance telah berstatus tersangka sejak 13 Desember 2010 dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem pada 2004.
Ada tiga terdakwa lainnya yang diduga terlibat. Ketiganya yakni Agung Rijoto pemilik SHGU Nomor 1 Tahun 1990 yang bertindak selaku kuasa PT Wihata Karya Agung, mantan Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi, dan mantan Wakil Ketua P2TUN yang juga mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Mohammad Ichwan.(rif)

(sus)